Menyoal Netralitas Kepala Daerah Pada Pilpres 2019.

0
101

Oleh. Ahmad Fadhly.

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah pada tahapan penetapan calon, baik itu Pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden. Pemilihan Presiden sudah kita ketahui di ikuti 2 calon. Dari hasil penarikan nomor Calon presiden yang dilakukan KPU juga sudah diketahui nomor yang digunakan calon saat pemungutan suara Nomor 1 diperoleh pasangan Jokowi – Ma’arif Amin,  sedangkan nomor 2 diperoleh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Dalam tulisan ini, penulis tidak membahas sosok calon dan nomor yang diperoleh pasangan calon Presiden saat pengundian nomor Paslon . Tapi, ada hal yang cukup menarik menurut penulis untuk  dibahas, yakni berkaitan dengan sistem pemilu. Dimana Kepala Daerah bisa ikut di dalam tim pemenangan Paslon Presiden.

Memang, hal itu disahkan oleh konstitusi Pemilu Presiden tahun 2019. Keikut sertaan kepala daerah dalam struktur tim pemenangan Paslon Presiden di jamin  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 Pasal 62 dan 63 dengan batasan Kepala Daerah tidak diperbolehkan menjadi Ketua Tim pemenangan.

Pasal 62 menyatakan, kepala daerah yang menjadi tim pemenangan harus melakukan cuti berdasarkan izin Kementerian Dalam Negeri maksimal satu hari dalam seminggu. Lalu, surat cuti tersebut diberikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Sementara, Pasal 63 menyatakan, kepala daerah dilarang menjadi ketua tim kampanye. Saat mereka sedang kampanye, tugas pemerintahan akan dijalankan oleh sekretaris daerah dengan ketetapan mendagri atas nama presiden.

Menurut penulis, hal tersebut rentan menciptakan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah, terutama dari kubu petahana yang memiliki jejaring struktur pemerintahan berkesinambungan dari daerah sampai pusat serta terasa tidak etis seorang kepala daerah menjadi anggota tim pemenangan dalam pilpres. Sebab, bisa menciptakan konflik kepentingan.

Bukan cuma itu saja, keputusan kedua kubu melibatkan kepala daerah sebagai tim pemenangan dapat menciptakan konflik horizontal di tataran publik. Dikarenakan, setiap kepala daerah akan membawa pengaruh jabatannya untuk menarik dukungan massa.

Bahkan, dikhawatirkan kenetralan pelaksana Pemilu dalam hal ini KPU, dan pengawas pemilu yang didaerah akan sulit melaksanakan keindependenannya. Sebab, adanya tekanan dan campur tangan dari Kepala Daerah yang terlibat dalam tim pemenangan Calon Presiden. Sementara diketahui, kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan dengan kebijakan Kepala Daerah. Seperti, kebijakan pengadaan fasilitas tempat kedua lembaga itu.

Berkaitan dengan itu, supaya Pemilu bisa berjalan secara demokratis, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah mengetatkan peraturan bagi kepala daerah menjadi tim sukses. Bisa juga, Kepala daerah bersangkutan mengundurkan  diri dari jabatannya.

Selain itu,  pemilu Presiden bisa berjalan dengan demokratis, bila ada keinginan dan kesadaran  yang tinggi dari pejabat negeri untuk melahirkan pemimpin Indonesia yang bermartabat dari proses demokrasi. (Penulis adalah Wartawan Zinadinamika.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here