PALI – Zonadinamika.com.Sejumlah wartawan yang bertugas di wilayah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai tindakan arogansi dan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan oleh oknum Staf DPMD setempat terhadap Suherman, salah satu wartawan online yang bertugas dikabupaten PALI pada senin (8/10) kemarin, ada campur tangan atasannya.

” Hal ini tidak bisa di biarkan, begitu saja, karena saya berkeyakinan sekali bahwa oknum staf tersebut hanyalah korban atas perintah atau disuruh oleh orang yang tidak bertanggung jawab dari oknum Kadis BPMPD, hal ini bisa dibuktikan dari kata kata oknum staf tersebut,” ujar Pidin Carles Oteh, Pemimpin Redaksi sekaligus pemilik surat kabar umum mingguan (SKU) KORAN PALI itu, selasa (9/10).

Karena menurutnya hal itu bisa dikutip dari omongan sang oknum Staf DPMD yang mengatakan bahwa wartawan tukang minta-minta duit dan kalau tidak ada campur tangan atau perintah dari pimpinan tidak mungkin oknum tersebut berkata kasar dan berbuat arogan sama wartawan

” lni di buktikan omongan sang staf wartawan tukang minta-minta duit, memangnya staf tersebut pernah dimintai duit oleh wartawan. secara pribadi saya meminta permohonan maaf secara terbuka oleh kepala dinas DPMD di media online maupun cetak,” tambahnya.

Selain itu juga Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang PALI itu juga, meminta kepala Dinas DPMD, secara profesional dalam bertindak dan seharusnya memecat sang oknum staf tersebut dari perkejaanya, karena menurutnya pelaku pelecehan profesi wartawan itu sudah banyak melukai insan pers.

” Pecat, karna itu profesionalnya, soalnya dia (Vivin oknum Staf DPMD, red) telah melukai banyak insan pers, tetapi kalau memang staf tersebut memang sudah diberi arahan oleh kepala dinasnya, PWI bertindak berarti staf tersebut dikorbankan, Kita rame rame bela si staf itu,” pintanya.

Sementara Jhon Heri, Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum Staf DPMD tersebut, karena menurutnya wartawan dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum.

” Wartawan berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia, sesuai amanah UU No 40/1999 tentang Pers,” jelasnya.

Selain itu Jhon Heri mengatakan, bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here