Papua-Zonadinamika.com.Penyelesaian Kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja, terlihat kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Mimika belum serius melakukan kordinasi kerja dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenagakerja Provinsi Papua dan dalam menjalankan penegakkan aturan bidang Penempatan kerja, bidang PHI dan Bidang Pengawasan Provinsi.

Sebelumnya kadis sendiri menyatakan Furlough belum diatur dalam undang undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan ketentuan lain. sebelum surat anjuran dengan Nomor : 565/26/ANJU/IX/2018 Anjuran Perselisihan PHK, tertanggal 20 September 2018 terlebih dahulu surat hasil pemeriksaan pegawai pengawas provinsi Papua, Nomor : 560/1271 Penjelasan Penanganan Kasus PT. Freeport Indonesia, tertanggal 12 September 2018. Sudah diterima oleh Kepala Dinas belum termuat dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan pegawai mediator Kabupaten Mimika.

Pegawai Mediator Kabupaten Mimika point 4 dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan menyatakan bahwa Perusahaan selama melakukan kebijakan Furlogh dalam rangka efisiensi telah melakukan rekrutmen pekerja baru. dibuktikan dengan surat permohonan lowongan kerja disampaikan ke dinas tenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Mimika. Aser Gobai legistrator DPRD Kabupaten Mimika membidangi Pengawasan langsun ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dengan ini tegas menyatakan bahwa yang membuat rekomendasi memberikan izin AKAD oleh dinas tenagkerjaan bidang penempatan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika. seharusnya Dinas hentikan semua proses rekrtmen sebelum Penyelesaian Kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja.

Setelah Pegawai pengawas Provinsi Papua menyatakan mogok kerja SAH, Kepala Dinas tenagakerja Kabupaten Mimika ikut bertanggung jawab dalam tuntutan hukum dan HAM pembayaran hak-hak normatif dan tunjangan pekerja Mogok Kerja dan tempat kerja mereka diisi dengan tenaga kerja baru direkrut dari Perusahaan PT.Freeport Indonesia sendiri, Kontraktor dan Subkontraktor.

PT. Freeport Indonesia wajib menghormati rekomendasi-rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut diatas. Sebagaimana diketahui, dalam sejumlah kesempatan, manajemen PT.FI terus menantang para pekerja untuk menempuh upaya hukum. Dalam kesempatan ini kami perlu tegaskan bahwa keputusan Dinas Tenaga Kerja mengenai status sahnya pemogokan para pekerja merupakan bentuk penyelesaian atas dugaan pelanggaran hak-hak perburuhan yang diatur dan dilindungi UU Ketenagakerjaan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi PT.FI untuk terus membantah dan menantang para pekerja untuk melakukan upaya hukum.

Sebelumnya, pada 2017, Komnas HAM telah mengeluarkan hasil telaahnya dan merekomendasikan kepada PT.FI untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang mengelami furlough dan di PHK karena melakukan mogok kerja. Sebelumnya juga, pada 31 Agustus 2017, Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelesaikan verifikasi dan kajian yang menyimpulkan bahwa belum ada PHK terhadap para Pekerja PT. Freeport Indonesia yang dengan demikian tindakan sepihak PTFI yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan para pekerja adalah melanggar sejumlah ketentuan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS Kesehatan.

Sebagai perusahaan yang mengaku berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan hak-hak para pekerja, kami mendesak PT. Freeport Indonesia untuk menghormati hukum Indonesia dan sejumlah keputusan dan rekomendasi tersebut diatas. Manajemen PT. Freeport Indonesia harus segera menindaklanjuti keputusan dan anjuran tersebut diatas dengan segera membatalkan keputusan PHK sepihak terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja dan mengalami furlough.

Kami juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resort Mimika untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tindak pidana anti pemogokan (pasal 143 jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang diduga dilakukan oleh manajemen PT. Freeport Indonesia.

Penegasan ini disampaikan oleh: Aser Gobai Anggota Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten Mimika Laurensius Kadepa
Anggota Komisi I Bidang Hukum HAM dan Pemerintahan DPRD Provinsi Papua. Koalisi Pekerja-Buruh Tanah Papua. Koalisi Mahasiswa Tanah Papua
Aktivis Sosial Pembela Keadilan Tanah Papua. PAHAM Tanah Papua, Lokataru Foundation Hukum dan HAM, Konfederasi Serikat Nasional, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia
Sentral Gerakan Buruh Nasional
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Trade Union Rights Center, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Timika, 31 Oktober 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here