Pemekaran Kabupaten/Kota adalah Hak Konstitusi

0
108
Para tokoh pendukung pemekaran kabupaten kota se-indonesia yang bergabung dalam Forkonas (forum konsolidasi nasional) yg akan melakunan audensi bersama DPD RI dengan presiden pada tanggal 24 september 2018 mendatang.

Jawa Barat-Zonadinamika.com. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara jelas tentang mekanisme Pengajuan Pemekaran Daerah, bahkan UU tersebut secara tegas memerintahkan Presiden RI untuk menetapkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah (DETADA) dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA). Kedua RPP ini merupakan landasan dasar untuk melahirkan Daerah Otonomi Baru.

Kita masyarakat sadar hukum, memahami bahwa Indonesia ini Negara Hukum, maka kita berjuang untuk pemekaran daerah sesuai dengan Konstitusi, jadi jika ada yang mengatakan bahwa Pemekaran daerah semata-mata untuk kepentingan elit dan segelintir orang, maka orang tersebut harus baca dan pahami isi UU 23 Tahun 2014.

Permintaan pemekaran dan pembentukan CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) adalah hak rakyat yang diatur dalam undang-undang, yang tidak boleh dihambat oleh siapapun. Upaya menghambat seperti yang terjadi saat ini, lanjutnya, merupakan pengingkaran terhadap konstitusi, serta undang-undang.

Perjuangan teman-teman pejuang CDOB seluruh Indonesia untuk melakukan pemekaran itu sudah sangat lama, berpuluh-puluh tahun berjuang bukan dimulai kemarin sore. Jadi tidak benar jika ada yang menganggap bahwa isu pemekaran sengaja di hembus menjelang tahun politik 2019.

Bahwa pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) dalam rangka mengatasi terisolasi, kesenjangan pemerataan pembangunan dan akses ekonomi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat.

Rencana pemekaran itu juga tercatat sebagai program Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum menilai harus ada pemekaran wilayah lagi di Jawa Barat, sebab tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 13 daerah. Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan hasil kajian, idealnya ada 40 daerah di Jabar.saat ini baru ada 27 kabupaten dan kota yang jumlah penduduknya beragam.

Mengingat Jabar penduduknya 46 juta tapi daerahnya hanya 27, menurut kajian, idealnya Jabar daerahnya 40. Dimanakah 13 daerah itu, itu yang akan diperjuangkan secara politik,”.

Maka menurut kamil persoalan pemekaran daerah ini penting dilakukan berkaitan dengan anggaran negara yang bisa dinikmati warga. Saat ini, rata-rata warga Jabar hanya menerima Rp 600 ribu per orang setiap tahunnya.

“APBN ke warga Jabar hanya Rp 600 ribu, sementara uang APBN ke Jatim Rp 1 juta kan enggak adil, padahal sama-sama warga Indonesia, ini karena daerah di Jatim lebih banyak,” ungkap Wali Kota Bandung ini.

Ridwan mengatakan jumlah daerah administrasi di Jabar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah warga mengeluhkan soal pelayanan administratif dan infrastruktur. “Ada ketidakadilan politik. Penduduk banyak tapi daerah sedikit. Cara mengurus riweuh(repot). Sok saya sering dengar curhatan rata-rata mau ngurus apa-apa rieweuh,” ujar mantan Wali Kota Bandung tersebut.

Menurut Ridwan salah satu keluhan masyarakat adalah soal mengurus kartu tanda penduduk(KTP) yang memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Menurutnya hal tersebut terjadi akibat tidak sesuainya daerah administratif dengan jumlah penduduk.

“Penduduk banyak, daerah sedikit. Maka, jangan heran mengurus KTP delapan jam. Bisa habis dua hari untuk urusan sederhana. Jumlah daerah pengaruhi jumlah uang dari pusat. Uang pusat ke per kapita per penduduk dibiayai Rp1 juta di Jatim. Jabar hanya Rp 600.000 karena daerah sedikit,” ujarnya.

Meski begitu, ide pemekaran wilayah dicetuskan Ridwan tampaknya akan berbenturan dengan instruksi presiden yang memperpanjang moratorium pembentukan daerah otonomi baru di tingkat provinisi maupun kota/kabupaten. Namun, Emil yakin hal itu bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat. Ridwan mengatakan akan mengoptimalkan masa kerja 100 hari ke depan selepas dilantik. Dia berencana keliling daerah untuk menampung aspirasi dari warga Jabar.

Acara keliling atau safari ke daerah-daerah, keliling ke dinas-dinas, ya butuh waktu sebagai orang baru untuk menyerap aspirasi. Setelah itu dirilis program. Ada yang seratus hari, ada yang tiga tahun ada yang lima tahun,” ujarnya.

Selama 100 hari ke depan, sejumah program pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sudah disiapkan. Di antaranya ‘1 Desa 1 Perusahaan’, program provinsi digital, petani dan kepala desa dengan ponsel pintar yang terkoordinasi sudah siap. Serta program-program terkait ‘Kota Pintar’.(zd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here