DISKUSI PUBLIK KPK DI SURABAYA, DIWARNAI PROTES PEMUDA ANTIKORUPSI JATIM

0
119

Surabaya_Zonadinamika.com. Laode Muhammad Syarif: Perlu Di Ketahui di KPK itu ada sekitar 7000 laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang tidak tertangani.

Diskusi publik yang bertajuk “Implikasi Kodifikasi terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP” yang diselenggarakan oleh Center For Anti Corruption & Criminal Policy (Fakultas Hukum Universitas Airlangga) Surabaya menuai Protes (03/05/2018) lalu.

Di acara Diskusi Publik yang dihadiri juga oleh Laode Muhamad Syarif (Wakil Ketua KPK) dan juga Prof. Dr Sahetapy (Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga) sebagai Narasumber dimulai 13:00 sampai dengan 15:30 wib sesuai undangan.

Narasumber lainnya yang juga turut hadir Taufik Rachman, SH, LL,M, Ph,D (Dosen Departemen Pidana Universitas Airlangga/ CACCP) dan M. Choirul Anam (Komisi Komnas HAM) dan juga Lsm lokal “Malang Corruption Watch”.

Pada akhir “sesi tanya jawab” Diskusi publik, salah satu peserta seminar mengajukan pertanyaan bernada Protes  yang ditujukan kepada “Laode Muhammad Syarif” (Wakil Ketua KPK) pemuda yang mengaku Sebagai Komunitas Pemuda Antikorupsi yang ada di Jatim merasa kecewa pada KPK.

Bukan tanpa alasan protes yang ditujukan kepada KPK lantaran mekanisme penerimaan Laporan masyarakat terkait Dugaaan Tindak pidana Korupsi belum jelas tegasnya, “Laporan kami dikembalikan KPK” laporan kami dikembalikan oleh “Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat” atas dasar masih kurangnya bukti permulaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) yang sebenarnya juga pelapor tidak terlalu mementingkan penghargaan.

Lanjutnya; “KPK tidak perlu terlalu banyak pencitraan layaknya partai politik, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus tetap dilakukan dan ditindak dengan Tegas dan Menggandeng elemen Masyarakat tentunya bukan hanya OTT dan bagaimana dengan Dugaan Korupsi dan kerugian Negara lainnya selain OTT kalaupun ada prosedur pelaporan yang menjadi standar penerimaan laporan masyarakat di KPK ya harus di Sosialisasikan seluas – luasnya pada masyarakat karena apapun bentuknya perbuatan korupsi ini menyengsarakan masyarakat, imbuhnya.

Dijawab Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK) menanggapi pertanyaan tersebut; ” Ya memang seringkali pelapor itu kesal, lantaran laporannya dikembalikan oleh KPK, yang perlu diketahui di KPK itu ada sekitar 7000 laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang tidak tertangani dan memang terbatas oleh beberapa peraturan yang kami menganggap itu adalah upaya pelemahan KPK, nanti kita ngobrol setelah acara ini selesai” ajaknya kepada peserta diskusi yang bertanya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi ini sudah diatur dalam pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pasal 42 itu berbunyi: (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi ini tercantum dalam Bab III pasal 7 sampai pasal 11. Pasal 7 ayat 2 berbunyi:penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi
Sedangkan pasal 8 berbunyi: Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Sedangkan pasal 9 berbunyi: Besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2^ (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan
Bila dipersenkan, dua permil ini sama besarnya dengan 0,2 persen.Dalam PP itu juga dijelaskan mengenai tata cara pelaporan korupsi oleh masyarakat.
Dan dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:’setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
Sedangkan ayat 2 berbunyi: penyampaian  informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama, kesusilaaan, dan kesopanan. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here