PT.BRP”Kami Pakai BBM Secara Resmi Industri dan Disposal Sah”

0
102

Karawang-Zonadinamika.com.Menanggapi informasi miring yang dialamatkan pada PT.BRP yang membuang disposal tanpa dokumen pada proyek normalisasi Balai Besar Wilayah Citarum (BBWSC) akhirnya terjawab, Fiktor Simajuntak selaku pelaksana PT.Basuki Rahmanta Putra pada Proyek Normalisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dalam membuang bekas galian tanah disposal (tanah tidak terpakai) mengatakan sudah memiliki dokumen dari pemerintah setempat yakti RT/RW setempat.

“Saya selalu melibatkan aparat setempat dalam menangani disposal, dan memang kami kesulitan mencari lahan, makanya kami libatkan aparat setempat, lumpur bekas galian cukup banyak dan tanggul sudah tidak memadai untuk menampung, karena banyak bangunan warga yang berdiri di sisi tanggul dan sangat tidak mungkin lumpur itu kami buang ke rumah warga, dan kami libatkan aparat setempat mencari lokasi dan kami biayai sepatas biaya operasional untuk mencari lahan tersebut, dan bila ada lahan warga yang bersedia, kami juga menyarankan surat permohonan, karena dokumen itu syarat mutlak untuk mendapatkan disposal” terang Fiktor Simanjuntak.Seraya menegaskan, bila ada informasi bahwa kami menjual disposal, itu tidak benar, ini bukti surat permohonan disposal yang jelas-jelas di tandatangani aparat setempat, jawab Fiktor Simajuntak sambil menunjukan dokumen disposa yang tanda tangani Ketua Rt Bernama Ade Koswara.

“Jadi jelaskan kan, kami itu tidak ada menjual disposal atau membuang disposal sembarangan, semua ada dokumenya, kami pun kerja tidak gegabah, setiap pekerjaan dan tindakan yang kami lakukan, kami selalu memperhitungkan segala galanya, kami tidak mau hancur dan konyol hanya karena hal sepele” ujar Fiktor.

Adapun pihak aparat setempat yang memintah Rp.20 ribu per truk itu bukan rana kami, dan mungkib itu hasil kesepatakan mereka dengan pemilik lahan, karena itu kesepatakan mereka, kami pun tidak bisa melarang, yang penting buat kami dari PT.BRP terkait disposal ada dokumen yang sah , karena dokumen itu yang kami butuhkan dalam proyek ini. Tambah Fiktor.Karena terkait disposal, kata Fiktor, perusahaan telah menyediakan apalagi untuk biaya angkut untuk supir, itu semua PT. Basuki Rahmanta Putra ( BRP) membayar supir Rp.25.000/rit.

*PAKAI BBM SOLAR INDUSTRI*

Terkait penggunaan BBM Fiktor menegaskan, bahwa pihaknya dalam menggunakan BBM untuk proyek selalu berpengang teguh pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu untuk Pengguna Tertentu dan dalam Kepmen ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tersebut secara tegas melarang kendaraan proyek dan kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM bersubsidi, jadi kalau ada tuduhan bahwa PT. BRP dalam proyek BBWSC ini menggunakan BBM Bersubsidi, itu tidak benar, dan kami tegaskan, alat berat atau mesin diesel yang kami pakai dalam proyek ini tetap pakai BBM industri,Ujar Fiktor.

Kami memakai BBM industri jenis Solar dari Shell Cilegon yang di angkut pakai truck Tangki dan lengkap memiliki dokumen atau DO yang sah. Jadi tolong di luruskan informasi miring tersebut, kalau kami di informasikan memakai BBM Bersubsidi, itu hoax alias informasi bohong dan rekayasa, kami bisa buktikan semua dokumen penyediaan BBM untuk proyek ini, bahwa BBM yang kami pakai adalah BBM Industri, ini dokumenya Tegas Fiktor sambil menunjukan dokumennya.

“Kami paham betul resiko bila menggunakan BBM bersubsidi bukan pada peruntuhkanya, dan kami tidak berani, karena kami sudah tahu, sangat tidak mungkin bisa kami sembunyikan, suatu saat akan terungkap, dan bila terungkap masa depan saya jadi taruhanya, dan nama baik PT.BRP akan cacat, jadi dalam hal ini, kami juga tidak mau serakah yang ujung-ujunnya berurusan dengan hukum buat apa? Oleh karena itu kami berjalan dalam koridor dan perlu menyelamatkan diri dan menjaga nama biak perusahaan, maka kami tidak berani memakai BBM Bersubsidi” terang Fiktor.

Jujur kata Fiktor, saya akui, banyak oknum yang menawarkan BBM bersubsidi untuk kami pakai, dan saya tegaskan pada oknum tersebut, bila ingin mengirim BBM ke lokasi proyek, oknum itu saya perintahkan kordinasi ke kantor saja, buktinya apa yang di tawarkan oleh oknum tersebut tidak perna muncul, itu artinya tidak berani mengajukan permohonan itu ke kantor, saya pun yakin, bila oknum itu mengajukan, pihak kantor pun akan menolak, karena tidak mau membuat masalah yang akibatnya akan merusak nama baik PT.BRP.terang Fiktor lagi.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here