Padang-Zonadinamika.com.Pembangunan lanjutan asrama Haji emarkasi Padang merupakan proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.Dari dana Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) pagu Rp 43.523.094.000 M tidak selesai pada waktu kontrak kerja.

Dari informasi dari masyarakat bahwasanya pekerjaan lanjutan asrama haji tersebut belum selesai dana telah di cairkan oleh Kanwil 100%.Tim investigasi Dpw LSM Garuda RI Sumbar dibawah pimpinan Bj Rahmad saat ke lokasi pekerjaan,Walnag Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Afrizal Eri gunung lansung keluar dari lokasi pekerjaan menemui tim,dan mengatakan kondisi pekerjaan sudah selesai 99%,dan kondisi sekarang sedang pinicing. Ujar Eri Gunung.

Lanjutnya, tentang item pekerjaan yang belum di kerjakan saya tidak tahu. Yang tahu itu pihak pelaksana dan Kanwil. Lagi pula kalau saya mengetahui adanya kongkalingkong saya sendiri yang akan ribut, pungkas Walnag yang akrab di sapa Eri gunung.

Tim tidak percaya begitu saja dengan keterangan Eri Gunung.Tim tetap masuk ke lokasi,tuk memastikan kondisi pekerjaan tersebut. Ternyata tim menemukan banyaknya item yang belum di kerjakan seperti seluruh piring-piring bangunan belum dikerjakan,lantai/ plafon teras belum juga dikerjakan termasuk instalasi listrik belum terpasang. Yang paling mencolok halaman depan dan belakang masih sembraut. Ada apa pihak kanwil dengan Rekanan?.

Di lokasi pekerjaan salah seorang yang mengaku penanggung jawab kegiatan dari PT Rimbo Paraduan mengatakan: saya tidak bisa berikan komentar apapun, silakan konfirmasi lansung ke pihak Kanwil Kemenag Sumbar. Ucap Man Minggu 6/1/2019 sekitar Jam 16 Wib.

Ditempat terpisah beberapa orang dari Tim mencoba hubungi Pptk Kegiatan Joben via ponselnya 085274112xxx sekitar Jam 19:27 Wib terkait masih dilakukan pekerjaan per 6 januari 2019 sedangkan kontrak kerja mulai 21/ Mei 2018 selama 210 hari kelender kerja dan dana sudah di cairkan 100% Joben menjawab : Apa permasalahan di proyek tersebut? dan saya tidak bisa konfirmasi lewat telpon,bagusnya kita ketemuan, agar pembicaraan kita jelas. Ucap Joben.

Sebagai tanggapan konfirmasi dari wartawan dengan Kanwil Kemenag Sumbar sebagai PA H. Hendri Via whatshapnya 081363946xxx mengatakan :

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, Kenapa PT. Rimbo Peraduan masih bekerja padahal sekarang sudah Tanggal 6 Januari 2019…

Dapat kami jelaskan bahwa benar PT. Rimbo Peraduan masih bekerja, Karena PT. Rimbo Peraduan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang terlambat sebanyak 0.923 % setelah berakhirnya masa kontrak per 31 Desember 2018. Pemberian kesempatan ini sesuai dengan PMK Nomor 25 / PMK. 05 / Tahun 2016. Terimakasih atas kerjasama Bapak yang telah peduli dengan kebaikan pekerjaan kita.

Via whatshap juga di pertanyakan Terkait pencairan dana 100% sedangkan pekerjaan belum selesai H Hendri tidak menjawab.

Konfirmasi juga dilakukan pihak Kementerian Dirjen haji oleh tim wartawan,pekerjaan itu boleh di lakukan karena sudah ada peraturan terbaru yang dikeluarkan Mentri kuangan tentang dana SBSN.

Sementara itu Ketua Dpw Lsm Garuda RI Sumbar Bj Rahmad mengatakan : Demgan kondisi pekerjaan saat ini pihak terkait dan kementerian Agama RI agar transparan terhadap penggunaan uang negara sesuai dengan prosedur yang benar. Diminta penegak hukum Sumatera Barat, baik Kejaksaan tinggi maupun jajaran Tipikor Polda Sumbar menindak lanjuti pemberitaan ini, apakah pemberian PMK sdh melalui prosedur yang benar dan pencairan dana 100% sebelum pekerjaan selesai jugs tidak menyalahi aturan yang berlaku? Ujarnya Via whatshop juga di pertayakan. Terkait pencairan dana 100 parsen sedangkan perkerjaan belum selesai, H HENDRI tidak menjawab.

Konfirmasi juga dilakukan pihak kementrian dirjen haji holeh tim wartawan,perkerjaan boleh dilakukan karena sudah ada peraturan terbaru yang di keluarkan mentri keuangan tetang dana SBSN

Sementar itu ketua LSM GARUDA RI BJ RAHMAD,mengatakan bahwa dengan kondisi perkerjaan sahat ini,terkait kementrian agama Ri agar transparan,terhadap pengunaan uang negara,sesuai dengan prosudur yang benar, Diminta penegak hukum sumatra barat baik kejaksaan tinggi maupun jajaran tipikor polda sumbar melakukan penyelidikan apakah terkait pencairan dana 100 parsen sebelum perkerjaan selesai juga tidak menyalaai aturan yang belaku “ujarnya””dengan di lakukan proses terhadap perkerjaan tersebut, masyarakat tawu kondisi yang sebenarnya dan tidak berpersangka negatif tentang pengunaan uang negara dengan transparan”jelasnya lg”

Kuat dugaan perbuatan PA”KPA”PPTK” Pengawas “kontraktor” mencairkan dana 100 parsen sebelum perkerjaan selesai dan berpontensi merugikan uang negara.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here