Bekasi, zonadinamika.com
Dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pasal 5 ayat 2 poin a, b dan c sangat jelas bahwa pihak sekolah yang melakukan pungutan dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan dari berbagai pihak.

Kepala bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi, Kusuma Ridwan tidak mau menjawab pertanyaan dari media. Sehingga patut diduga pungli berdalih study tour di SMPN 5 tambun Selatan, tidak ada persetujuan kepala Dinas pendidikan.

Sementara itu kepala SMPN 5 tamsel, Rija Sudrajat menilai pemberitaan Zonadinamika.com “Ortu Keluhkan Pungutan Biaya Study Tour SMPN 5 Tamsel” adalah terlalu cepat. “Mestinya sebelum dimuat tulisan itu diklarifikasi terlebih dahulu” ujarnya by phone cellulernya kepada awak media ini.

Rika Sudrajat tidak bersedia menjelaskan output atau manfaat akademik yang didapatkan siswa dari study tour tersebut. Bahkan dia (Rija-red) mengatakan bahwa pihaknya banyak membantu siswa/i yang hanya mampu membayar setengah dari pungutan tersebut. Media kan tidak tahu jumlah yang sebenarnya, Cuma hitung-hitungan 1600 siswa dikalikan Rp.395.000, kelit mantan kepala SMPN bojongmangu itu.

Namun sungguh disayangkan, Rija tidak mau menjawab ketika ditanya anak siapa yang dia bantu dan berapa banyak siswa/i yang hanya bayar setengah. Justru dengan nada emosi mengatakan disitu (wartawan-red) berhak menyembunyikan nara sumber, saya pun juga tidak mau membeberkan siapa-siapa dan berapa orang yang dia bantu, ucapnya di ujung telepon yang langsung ditutup.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Anti Korupsi Seluruh Indonesia (JAKSI), Ojak P. Sinaga mengatakan maraknya pungutan liar (PUNGLI) study tour tersebut patut diduga efek dari “Guru Sahabat Jaksa” karena para kepala sekolah merasa dekat dengan penegak hukum, sehingga mereka sangat berani melakukan berbagai pungutan dari siswa. (FIK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here