Cikarang, Zonadinamika.com
Ditengah gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan suap ijin mega proyek Meikarta yang menyeret bupati Bekasi (non aktif) dr.Neneng Hasanah Yasin bersama sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Bekasi, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga gencar melakukan penyegelan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) sebagai wujud penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan, pasal 47 ayat (1) tempat karaoke, diskotik, live musik, club hingga panti pijat bersih di kabupaten Bekasi.

Namun sungguh disayangkan gebrakan Satpol PP kabupaten Bekasi yang diawali dengan surat bernomor : 300/2177-BPP/Pol.PP itu tidak mencerminkan tugas penegakkan perda sesungguhnya sebagaimana telah diatur pasal 7 huruf (a) sampai (d) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ironisnya, hampir semua segel yang ditempelkan oleh Satpol PP tersebut dirusak sehingga THM sudah beraktifitas seperti biasa tanpa ada pengawasan atau tindakan lebih lanjut dari pihak Satpol PP. Pada hal dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 232 sangat jelas ketentuan hukumnya sebagaimana ayat (1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menyikapi sikap Satpol PP yang tidak berani menindak lanjuti kasus pengerusakan segel itu kepada pihak kepolisian, LSM JAKSI memperkirakan Satpol PP tidak serius menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai aparat penegakkan perda, mereka itu (Satpol PP-red) hanya sekedar bermain “Segel-segelan” biar ada objek penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, sindir Ojak.

Untuk itu, Ojak segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang dan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bekasi sebelum melayangkan surat laporan resmi sebagai upaya penegakkan hukum terhadap pejabat instansi pemerintah yang diduga memanfaatkan jabatan menghambur-hamburkan uang negara pada kegiatan yang dinilai tidak bermafaat. Bahkan JAKSI akan melaporkan indikasi adanya dugaan praktek “SOGOK” antara pelaku usaha THM kepada oknum pejabat Satpol PP, tegasnya.( FIK )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here