Karawang-Zonadinamika.com.Terkait Program Piala Adipura, Permintaan Tanah Materil jenis tanah merah Pada Pengusaha patut di pertanyakan, mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 07 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan adipura terkait pendanaan sebagai mana di tegaskan pada Bab VII Pasal 36, Pendanaan pelaksanaan Program Adipura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota./atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beredarnya sebuah surat dengan nomor:078/2/08/bersih, tertanggal 10 september 2018,dengan perihal permohonan tanah merah.Surat tersebut ditandatangani oleh kadis DLHK Karawang, DLHK pada sala satu pengusaha untuk meminta pengiriman material jenis tanah merah untuk di gunakan control landfill di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Jalupang Kotabaru Karawang.

Disisi lain masyarakat menilai, apa yang dilakukan oleh DLHK terindikasi pelanggaran hukum.sebab menurutnya segala sesuatu program pemerintah adalah selalu di biayai oleh APBD, sama halnya program piala adipura juga ada anggaranya di APBD, tapi kenapa pihak DLHK nekat pengiriman surat permintaan pada pengusaha untuk dikirim material jenis tanah merah, lalu kemana anggaran? itu perlu di pertanyakan , tanya sumber yang nota bene pensiunan PNS tersebut.

Ada dugaan program piala adipura disiasati untuk “memalak” pengusaha dan semoga DLHK bisa memberikan penjelasan yang tepat,kenapa DLHK meminta-minta pada pengusaha untuk minta kirim tanah merah agar TPA Jalupang bisa jadi titik pantau tim piala adipura, harap sumber.

Berikut isi surat permintaan tanah merah yang di kirimkan oleh Wawan Setyawan Kadis DLHK pada salah satu pengusaha.”Sehubungan dengan rangkaian kegiatan penilaian adipua tahun 2018 dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,perlu ada perbaikan pada titik pantau adipura,sala satunya titik pantau yaitu TPA Jalupang yang berada di desa Wancimekar kecamatan kotabaru dengan rencana perbaikan yaitu penutupan sampa secara control landfill.Berkaitan hal tersebut,kami mohon pengadaan tanah merah untuk kegiatan control landfill di TPA Jalupang dalam menunjang kegiatan adipura yang sedang dilaksanakan”.

Diperkirakan ratusan truk tanah merah di angkut untuk TPA Jalupang, dan diperkirakan memakan biaya ratusan juta.Patut di pertanyakan, ada apa dengan DLHK apakah tidak ada anggaran untuk persiapan piala adipura sehingga harus membebankan pengusaha untuk menyujudkan impian untuk meraih piala bergengsi tersebut?.

Hingga berita ini turunkan, pihak DLHK belum ada bisa di klarifikasi, namun salah seorang tokoh yang nota bene mantan anggota legislatif Karawang mengatakan, permintaan tanah merah untuk persiapan titik pantau piala adipura boleh-boleh saja, bila anggaran belum di plot, namun bila sudah anggaran, hal minta-minta itu tidak di perbolehkan.Maka dinas terkait harus memberikan penjelakan yang kongkrit, jangan sampai ada dugaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Disisi lain, salah seorang penegak hukum dengan tegas mengatakan, program piala adipura murni di biayai oleh pemerintah dan tidak di perbolehkan melibatkan pengusaha dalam pendanaan piala adipura.”Oh klo program piala adipura itukan sudah ada anggaran jadi kurang tepat klo minta-minta pada pengusaha, klo itu terjadi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang di curigai dugaan praktek korupsi” tegasnya. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here