Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Desa Di Pilkades Serentak Sangat Rawan

0
248

Bekasi-Zonadinamika.com. Perhelatan Pesta demokrasi Pilkades Serentak yang dilaksanakan hampir di seluruh Kecamatan Di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian Khusus bagi stackholderi,Dari tingkat kerawanan penggunaaan Anggaran desa yang tentunya harus di awasi semua masyarakat.

Hal ini diutarakan Sekretaris GMBI KSM Tambun Selatan Hartono Amani,perhelatan pesta demokras Pilkades serentak yang ada dikabupaten bekasi.

Utamanya diwilayah Tambun selatan ada 8 desa yang sedang mengikuti pilkades serentak hal ini menjadi perhatian khusus kita sebagai lembaga sosial dalam mengawasi Dugaan penyalahgunaan Anggaran Desa baik oleh panitia Pilkades dan Para Kades Incumbent yang sedang cuti untuk mengikuti pilkades ini.

Beliau menjelaskan,Peran serta kita sebagai LSM GMBI berhak mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran pilkades yang mana anggaran tersebut bersumber dari APBD dan APBDes, yang sudah di atur dalam regulasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 8 tahun 2016 yang mana kita awasi anggaran tersebut dikhawatirkan di selewengkan dan disalah gunakan oleh oknum panitia ,dan lebih mendorong Kepada panitia wajib membuka semua ruang TRANSPARASI pengelolaan Anggaran kepada masyarakat yang ingin tahu dengan anggaran tersebut digunakan dan di kelola untuk apa saja,sebagai mana amanat undang undangan. Uu no. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik”dan untuk para panitia harus bersikap Adil dan menjaga netralitas bersikap jujur tentunya harus bisa menjaga iklim yang kondusif.

Ditambahkan,Pencairan Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2018 rawan diselewengkan, karena berbarengan dengan berakhirnya masa jabatan para kepala desa (Kades), dan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu kepada aparat penegak hukum baik pihak kejaksaan maupun kepolisian, diminta turun tangan dan terlibat langsung mewaspadai berbagai dugaan penyelewengan Dana Desa tersebut.

Disinyalir ada oknum kades yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penganggaran Dana Desa, demi memperkaya diri maupun kepentingan pribadi, dalam momen ini peluang penyelewengan Dana Desa oleh oknum Incumbent patut di duga pengelolaannya tidak tepat sasaran Oleh sebab itu, kami meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi ikut serta turun langsung ke lapangan,mengawasi pelaksanan pembangunan fisik dan administrasi khususnya di wilayah Tambun Selatan yang sekarang ada 8 desa yang sedang melaksanakan PILKADES Serentak.

Dengan adanya moment pilkades ini perhatian masyarakat hanya tertuju dan teralihkan kepada PILKADES saja,tutupnya. (zd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here