Salahi Perda Surabaya, Papan Nama Proyek Tertancap Dipohon

0
256
Kontraktor Nakal: Papan nama proyek terpasang melekat dipohon didepan direksikeet dengan menancapkannya menggunakan paku

Surabaya -Zonadinamika.com. Pekerjaan pembangunan Pedestrian dengan Saluran Jalan Raya Nginden Surabaya tak mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ironisnya, dalam hal tersebut, yakni tulisan yang tertera pada papan nama proyek, tidak mencantumkan nilai volume pengerjaan dan Konsultan Pengawas.

Tentunya dapat menimbulkan tanda tanya, pasalnya proyek tersebut dibiayai oleh APBD pemerintah kota Surabaya sebesar 3 Miliar lebih.

Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.529.594.000,00 pemenang tender PT. Pundi Kencana Makmur, yang beralamat di Perum Griya Citra Asri, jalan  Nuri 3 RM 10/32 Surabaya.

Uniknya, papan nama proyek tersebut menempel pada pohon menggunakan paku ditancapkan dibatang, tepat didepan direksikeet hingga saat ini kurang lebih progres pekerjaan 70 persen (seperti tampak photo).

Hal yang sama juga disampaikan pengendara melintas jalan raya Nginden, erick warga bronggalan sehabis mengantar Dirumah Dinas Dirut Askrindo Cabang Surabaya mengatakan apa diperbolehkan banner proyek melekat dipohon. “kan tidak boleh nempel pohon apalagi itu dipaku untuk melekatkannya. Itu kan sama halnya dengan spanduk iklan mas, kan tidak boleh,” ujarnya.

Pihak Kontraktor Pelaksana diduga telah melanggar Perda Kota Surabaya No. 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon.

Berdasarkan, Bab VI – Larangan, Pasal 13 ayat A, yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang memaku pohon. BAB X, KETENTUAN PIDANA, Pasal 17, berbunyi;

(1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2).

Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Ipong Wisnoe Wardono Kabid Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan RTH Surabaya mengatakan agar tidak sepihak, akan kami lakukan pengecekan dilokasi.

Mohon ijin kami cek ya. Kami sampaikan ke tim yustisi untuk ditindak,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media lewat chat WhatsApp, Sabtu (21/07).

Terkait transparansi, yang tidak tercantumnya nilai pekerjaan dan Konsultan Pengawas pada papan nama proyek. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ikut memberikan statement.

Agus Prabowo menyampaikan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan kontrak bersama. “Itu tanggung-jawab bersama antara kontraktor (Penyedia) dengan PPK, karena kedua pihak itulah yang berkontrak dan tahapannya masih berada di pelaksanaan kontrak (sampai dengan selesainya masa pemeliharaan),” ucap Kepala LKPP. (dms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here