Lelang di Lampura Penuh Misteri,Ada Oknum Bermain Kotor?

0
143

Lampung Utara, Zonadinamika–Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara, Syahbudin mempertanyakan lelang peroyek yang akan dilakukan oleh dinas PUPR setempat.

Pasalnya, dari tiga bidang yang ada, baru dua yang memenuhi syarat lelang pengadaan barang dan jasa. Yakni, harus memiliki dokument Detail Engineering Design (DED).

“Sebagai bawahan adalah wajib hukumnya menyampaikan masukan-masukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku kepada pimpinan. Kalau sudah disarankan yang baik sesuai peraturan tapi pimpinan jalan terus, ya gak usah diikuti, “kata dia, kemarin Rabu (9/5/2018) melalui pesannya.

Menurutnya, dari tiga bidang di DPUPR, yakni Bina Marga dan Cipta Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Lampung Utara, Syahbudin mempertanyakan lelang peroyek yang akan dilakukan oleh dinas PUPR setempat. Pasalnya, dari tiga bidang yang ada, baru dua yang memenuhi syarat lelang pengadaan barang dan jasa. Yakni, harus memiliki dokument Detail Engineering Design (DED).

“Sebagai bawahan adalah wajib hukumnya menyampaikan masukan-masukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku kepada pimpinan. Kalau sudah disarankan yang baik sesuai peraturan tapi pimpinan jalan terus, ya gak usah diikuti, “kata dia,Rabu (9/5/2018) melalui pesannya.

Menurutnya, dari tiga bidang di DPUPR, yakni Bina Marga dan Cipta Karya yang saat ini yang telah memiliki dokumen DED. Sementara, Bidang Sumber daya air dengan anggaran Rp 50 miliar berasa dari DAK 2018 belum ada. Sehingga harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak asal menggelar pekerjaan atau lelang. “Kalau seperti itu, namanya perbuatan konyol. Melelang pekerjaan tanpa DED yang merupakan produk konsultan perencanaan. Semestinya mengikuti prosedur lelang konsultan perencanaan terlebih dahulu, “terangnya.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya, pekerjaan selalu dimulai pada pertengahan tahun, bahkan sampai bulan Juli. Seperti 2017, dilaksanakan mulai dari 7 Juli sampai dengan selesai. Begitu juga, 2016 dan 2015, dilaksanakan mulai 22 Juni 2016 dan 3 Juli 2015. “Itu dilihat dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, karena bila ada keterlambatan akibat sesuatu hal dapat diperpanjang sampai 50 hari waktu kerja. Sesuai Perpres No.70/2012 perubahan atas Perpres Nomor: 54/2010 pasal 93 ayat a.1 dan a.2.Jadi jangan takut diputus kontrak karena pekerjaan belum selesai. Terpenting ikuti aturan, “tambahnya.

Sebelumnys, Dins PU Lampura akan melakukan lelang unyuk sejumlah proyek. Melelang pekerjaan tanpa DED yang merupakan produk konsultan perencanaan. Semestinya mengikuti prosedur lelang konsultan perencanaan terlebih dahulu, “terangnya.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya, pekerjaan selalu dimulai pada pertengahan tahun, bahkan sampai bulan Juli. Seperti 2017, dilaksanakan mulai dari 7 Juli sampai dengan selesai. Begitu juga, 2016 dan 2015, dilaksanakan mulai 22 Juni 2016 dan 3 Juli 2015.

“Itu dilihat dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, karena bila ada keterlambatan akibat sesuatu hal dapat diperpanjang sampai 50 hari waktu kerja. Sesuai Perpres No.70/2012 perubahan atas Perpres Nomor: 54/2010 pasal 93 ayat a.1 dan a.2.Jadi jangan takut diputus kontrak karena pekerjaan belum selesai. Terpenting ikuti aturan, “tambahnya.

Sebelumnya, Dins PU Lampura akan melakukan lelang untuk sejumlah proyek. ( Tama)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here