Media Dalam Kontestasi Pilkada

0
69
A.NASUTION

Oleh : A .Nasution

Refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun menjadi diskursus dalam berbagai ruang untuk menghadapi pilkada tahun 2018 / 2019. Peristiwa politik pilkada serentak relasinya dengan peran media merupakan salah satu topik yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Irisan media dengan pilkada menjadi tema dalam forum refleksi akhir tahun pada ruang diskusi kalangan intelektual, pemerhati politik dan media, apalagi di media massa televisi.

Seperti apa relasi media dengan hajatan lima tahunan baik secara teori maupun dalam panggung realitas politik kontemporer

Masyarakat sesungguhnya memberi perhatian pada penggunaan media massa dalam menyampaikan pesan-pesan politik jelang awal tahun depan.Itu karena saluran media digunakan sebagai sarana kampanye baik yang akan dilakukan pada masa kampanye di media massa maupun adanya kalangan tertentu yang secara eksplisit maupun implisit telah melakukan pesan-pesan politik melalui channel media massa.

Bagaimana posisi media dalam peta politik Pilkada.Bagaimana jurnalis menjalankan tugas profesinya sebagai wartawan yang objektify ditengah lingkungan media yang memiliki afiliasi dengan kepentingan partai politik

Dapatkah idealisme jurnalis terbebas dari kepentingan kepentingan politik praktis

Posisi Media diera kebebasan pers, memang tak ada larangan bagi jurnalis meliput kegiatan politik partai tertentu.

Namun posisi media harus jelas dalam arus politik Pilkada. Apakah media itu secara terbuka turut menjadi sarana politik praktis karena kedekatan calon pemimpin daerah dengan media. Atau media memainkan peran berada di balik layar teater politik Pilkada.

Mungkinkah media bersikap netral atau justru berpihak kepada kelompok tertentu ,?

Sesungguhnya media massa tidak boleh bersikap partisan, apalagi hanya kepentingan golongan tertentu. Dengan kata lain, media harus independen meskipun mereka memiliki kedekatan dengan pasangan calon Pilkada.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Hari Pers Nasional 2013 di Manado sempat memberikan sindiran agar pers tetap di rel ideal, yakni mampu menjaga independensi dan memberi pencerahan kepada rakyat. Pers milik rakyat bukan milik kepentingan atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian, yakni;
a. kebebasan & independensi
b. keterlibatan & solidaritas
c. Keanekaragaman & akses
d. Objektivitas & kualitas informasi

Sementara itu dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama Pasal (1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Hal inilah, Posisi jurnalis harus tetap dijaga, antaranya
Pertama
Kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran, loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi.

Kedua
Jurnalis menjaga indepedensi dari objek liputanya, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.

Ketiga
Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjdi menarik dan relevan.

Keempat
Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, dan jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya.

Posisi media dan jurnalis tidak partisan dalam konteks kontestasi politik. Jelas sekali, rambu-rambu regulatif-etis sebagai pegangan teguh insan media.

Inilah tantangan penyebaran informasi Pilkada, yakni bagaimana menjaga independensi, netralitas, proporsionalitas, obyektifitas, dan akurasi informasi politik.

Structural Effiency Model, Otonomi daerah membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya.

Structural effiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan diganti local democracy model dengan menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula gugatan dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentalisasi. Hubungan pemerintahan yang semula “dependent” dan “subordinate” kini menjadi “independent” dan “coordinate”.

Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan makro dari integrated prefectoral system yang utuh ke integrated prefectoral system yang parsial, dalam hal ini berlangsung di tataran provinsi.

Semoga bermanfaat dalam melakukan fungsinya sebagai jurnalis dan media sesuai alur pers yang independensi sesuai tujuan mulia yakni perjuangan dan perlawanan dalam upaya pencarian kebenaran

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here