Perbedaan Pandangan Vs Dogiyai Dou Ena

0
51

Sejak Kabupaten Dogiyai dimekarkan pada 4 Januari, 2008, pemerintah Indonesia masih tetap melawan (vs) eksistensi daerah dan masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rakyat sudah selalu dihadapkan pada kondisi perlawanan yang tidak membawa pada makna hidup Dogiyai Dou Ena bagi mereka.

Nampaknya, pemerintah melalui adanya berbagai pembangun daerah itu masih tetap membungkan dan melawan eksistensi Dogiyai.

Perlawanan tersebut lebih dikenal sebagai perbedaan pandangan dari pemerintah terhadap eksistensi Dogiyai. Perbedaan pandangan demikian sudah tentunya melahirkan sejumlah persoalan mendasar di antaranya yakni seperti pembungkaman terhadap nilai-nilai budaya, perusakkan potensi Alam dan masyarakat melalui proses pembangunan yang tidak adil, kontekstual dan memasyarakat dan masih didominasi dengan adanya kependudukan orang non Papua dalam dunia usaha dan birokrasi.

Itulah akibat dari adanya perbedaan pandangan antara pemerintah sendiri yang bermuara pada penolakkan eksistensi Dogiyai di tanah Papua.

Dari kenyataan hidup harian telah memperlihatkan bahwa ternyata dalam akal dan hati pemerintah Indonesia itu sudah mendapat perbedaan pandangan yang paling teramat gelap, egoisme dan mengadung realitas kematian terhadap makna Dogiyai Dou Ena. Entahlah pemerintah sadar ataupun tidak, pandangan mereka yang melawan eksistensi Dogiyai ini biasa dikonstruksikan sebagai sarana untuk memperkaya diri dan merusak kondisi asli masyarakat dan alam Leluhurnya.

Pemerintah Indonesia dengan sistem pemerintahannya yang paling bobrok masih tetap mewarisi pandangan negatifnya sebagai jalan yang digunakan bersama untuk mendapatkan kesejahteraan kebahagiaan dan kedamaian palsu bagi kelompok kuat tertentu dari realitas Dogiyai.

Sementara rakyatnya malahan dipandang sebagai objek, benda dan sarana. Rakya dengan segala keunikannya hanya biasa dipandang, diperlakukan dan dimanfaatkan secara tidak bermoral, manusiawi dan tidak berbudaya untuk memperkaya pemerintah Indonesia.

Bagi pemerintah, Kabupaten Dogiyai dengan motto Dogiyai Dou Ena adalah juga tempat berburuan berbagai kepentingan untuk mencari uang, jabatan dan mencari hidup yang bahagia dan sejahtera bagi sejumlah kelompok kuat dalam kalangan pemerintah proyek kepentingan kelompok ini dibuat lebih-lebih dialamatkan bagi pemerintah pusat.

Realitas demikian sudah jelas-jelasnya mengakibatkan kematian, tangisan dan penindasannya yang semakin berlapis bagi rakyat asli Papua di Dogiyai. Alam Dogiyai juga turut berdukanya karena telah dijadikan secara paksa sebagai objek kekerasan pemerintah Indonesia. Semua bentuk kehidupan yang tidak baik telah lama dikondisikan dan diberadakan hanya untuk rakyat dan alam Dogiyai.

Dari segi penduduk asli, rakyat Dogiyai yang hanya berjumlah sedikit dan lemah itu berdomisili sepuluh (10) distrik, dan 79 kampung. Rakyat tidak pernah menuntut banyak, meskipun mereka yang kuat itu menjadi pemimpin pemerintah RI karena ada pelimpahan cinta kasih yang tidak terbatas dari rakyat Dogiyai.

Tapi sayangnya, rakyat ini masih tetap mendapat pelayanan pemerintah yang teramat minim meskipun rakyat asli Papua di Dogiyai hanya kaya dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi kesemua itu tetap saja dibuat tertidur, dibungkam dan dibuat mati secara paksa dalam adanya berbagai proses kebijakan pembangunan daerah yang terus berlanjut tanpa keberpihakan, proteksi dan tanpa keterlibatan rakyat Dogiyai.

Satu akibat yang tidak bisa kita lupakan yakni keberadaan Dogiyai memang masih tetap akan diarahkan pada realitas hidup yang tidak ada tujuan akhir kelakuan pemerintah daerah dan pusat saat ini justru menggambarkan realitas kematian Dogiyai di masa depan.

Dari sumber pengalaman yang paling panjang, pemerintah nampaknya sudah tidak memiliki visi-misi yang baik dan damai sehingga tidak diharapkan sebagai agen perubahan, pembebasan sejati dan hakiki. Tindakan pemerintah dan gaya hidupnya yang serba kekejaman, absent bersama rakyat lagi pula menunjukkan masa depan Dogiyai yang penuh kegelapan. Itu berarti, rakyat tidak akan menemukan titik temu atau menutup kemungkinan akan adanya suatu solusi damai yang harus perlu dicari, ditemukan dan dicapai oleh pemerintah dari sejumlah masalah daerah.

Kecuali dalam konteks ini hanya tetap akan ada pembangunan egoisme, materialisme dan hodenisme dari pemerintah dan sejumlah pemimpin Gereja demi kepentingan diri mereka. Jadi, pemerintah dan sejumlah pemimpin Gereja Papua dari lima Keuskupan adalah pihak utama yang paling tidak benar dan melawan Dogiyai dou ena menuju kematian rakyat.

Tempat Merebut Kekuasaan

Sejarah telah mengajarkan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menyatu dengan pandangan rakyat asli Papua tentang realitas HIDUP-nya. Pandangan demikian secara jelas telah dilaksanakan dalam wujud memaknai motto Dogiyai Dou Ena (Dogiyai Indah Dipandang) secara terbalik (atau Dogiyai tidak Indah Dipandang). Selama ini, Dogiyai Dou Ena hanya biasa dipahami sebagai tempat untuk merebut kekuasaan dan mewartakan dirinya sendiri.

Kekuasaan yang dimaksud, menurut pemahaman mereka dalam sejarahnya, adalah kekuasaan berpolitik uang, penyalahgunaan kepentingan jabatan dan kekuasaan persaingan/ ambisi, tanpa komitmen dan orientasi bersama rakyat secara jelas ke arah cita-cita bersama/ universal. Kehadarian pemerintah Indonesia dari sejumlah aspek masih terlihat belum pernah didorong, dijiwai dan diarahkan oleh motto Dogiyai Dou Ena.

Satu nilai mendasar yang selama ini masih tetap diabaikan oleh keberadaan pemerintah Indonesia di Dogiyai yakni betapa pentingnya megaktualisasikan keutamaan hidup sejati bagi rakyat Dogiyai demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

Pengabaian tersebut menjukkan bahwa ternyata pemerintah sudah mendapat idealisme hidup yang menempatkan realitas alam, potensi budaya dan rakyat asli Papua di Dogiyai pada posisi ralitas kematian dan kegelapan. Yang diadakan oleh pemerintah itu hanyalah neraka dan tindakan-tindakan iblis bagi keberadaan Dogiyai. Nerakan di mana rakyat diberadakan dalam alam dan budaya hidup yang penuh dengan air mata darah, ketidakadilan dan ketidakbenaran serta dibangun dalam suasana hidup tanpa nilai kemanusiaan, etika dan moralitas.

Berdasarkan sejarah di Papua, rakyat hanya dilibatkan dalam pembangunan daerah ketika lahir persoalan di antara kalangan pemerintah dan pemerintah juga konflik antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Bahkan sampai pemerintah pun melibatkan rakyat ketika ada perebutan tanah adat antara rakyat dan para pemodal asing atau illegal.

Jadi keterlibatan rakyat selama ini hanya biasa dibuat secara sengaja menjadi tempat untuk mematikan dirinya sendiri pada satu sisi dan pada sisi lain, pemerintah termasuk pula pemimpin Gereja masih menjadi jalan terbaik untuk mewartakan realitas kematian bagi rakyat dan kehidupannya bagi pemerintah dan pemimpin Gereja sendiri.

Kondisi rakyat yang sedemikian itu diperparah lagi dengan tidak adanya persatuan dan persaudaraan, mendekatnya masa depan bangsa yang tidak ada rasa kemanusiaan, terdegradasinya nilai kebaikan (pohon kebenaran) dan tidak akan adanya realitas kedamaian baik secara vertical maunpun secara horizontal di antara pemerintah dan rakyat di daerah.

Kenyataan hari ini, yang biasa berjatuhan korban banyak adalah hanya rakyat yang tidak bersalah, karena hidup mereka hanya biasa ditentukan oleh pemeritah dan pemimpin Gereja pemerintah sejauh ini tidak pernah mengkonstruksi proses pembangunan sebagai tempat untuk menentukan hidup yang terbaik bagi rakyat di daerah.

Rakyat hanya diperlakukan sebagai objek pembangunan secara tidak manusiawi. Mereka ini tidak dibutuhkan dihargai dan diakui sebagai manusia adanya bukan dipandang karena dia manusia, tetapi karena rakyat sudah diadakan sebagai manusia budak dan tertindas di Dogiyai. Dari sinilah, setiap orang termasuk pemerintah daerah dipanggil secara inisiatif untuk mendorong dan mendesak pemerintah Jakarta untuk melaksanakan dialog Jakarta-Papua guna menciptakan kedamaian bersama.

Butuh Pembebas Sejati

Sambil pemerintah Dogiyai mendorong dan menatap fokus pada jalan dialog Jakarta-Papua untuk menuntaskan berbagai konflik Papua secara menyeluruh, rakyat Dogiyai sesungguhnya butuh seorang pemimpin sejati untuk menebus struktur dosa ini. Kebutuhan akan seorang pembebas sejati sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat guna menyatakan keselamatan rakyat dan alam Leluhurnya.

Yang dimaksud dengan sosok pemimpin pembebas sejati adalah orang yang mengorbangkan diri, hidup dan nyawanya untuk keselamatan rakyat dari berbagai sistem masalah dan konflik Papua di Dogiyai yang sudah semakin parah itu.

Sesuai dengan pergumulan rakyat dan alam Papua di Dogiyai selama ini, kehadiran Bupati Jack Yakobus Dumupa dan Oskar Makai selama lima tahun ke depan tentunya akan menjadi jawaban atas rakyat dan alam Dogiyai. Pergumulan ini telah dinyatakan dengan memberikan suara terbanyak 46.034 kepada pasangan Dumu-Makai secara baik, damai dan adil karena telah diyakni, dicintai dan diharapkan serta dibutuhkan sebagai Sang Pembebas sejati bagi Dogiyai.

Meskipun dalam perjalanan pertaruhanan berpolitikannya itu telah ditandai dengan sejumlah masalah politik yang tidak wajar dan sampai sekarang masih belum adanya pelantikan Bupati baru, kondisi dosa di Dogiyai tentunya akan ditebus hanya oleh kedua orang kepercayaan rakyat dan alam Leluhurnya. Ini panggilan Luhur dari Tuhan.

Melalui kehadiran pemerintahan baru nanti, Dogiyai Dou Ena harus perlu diselamatan dan dibebaskan terlebih dahulu dari perbedaan pandangan tersebut. Sejatinya, Dogiyai Dou Ena adalah semacam simpul kebahagian yang menarik pemerintah dan pemimpin Gereja yang masih belum pernah bertobat itu untuk selalu hendak berpihak pada rakyat Dogiyai dan keberadaan alamnya melalui penerapan pembangunan yang memihak, memasyarakat dan berbudaya Papua.

Agenda inilah yang dilaksanakan secara istimewa, menyeluruh dan dengan penuh kebaikan kepada rakyat dan daerah yang telah dilupakan selama ini sebagai sosok pembebas sejati, kamu bisa akan mempersatukan mereka yang lemah, minoritas dan terlupakan dalam kesatuan semangat motto Dogiyai Dou Ena.

Juga mempesatukan orang kaya dan miskin untuk berjuang demi menyelamatkan rakyat dan tanah Leluhurnya maka dari itu, rakyat dan alam yang terlupakan yakni Sukikai Selatan, Piyaiye dan Degeuwo serta Kapiraya dan seluruh wilayah Dataran Selatan-Utara, Timur-Barat Dogiyai sudah tentunya akan ditetapkan sebagai agenda prioritas keberpihakan dan pemebebasan pembangunan oleh pemerintah dari realitas ingatan lupa.

Perlu diingat baik-baik bahwa program pembangunan yang memihak, memproteksi dan menyelamatkan kepada rakyat dan alam Dogiyai adalah agenda kebenaran dan keadilan yang tenunya akan membenarkan kamu dan segalanya. Kita tunggu!

Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura Jayapura

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here