Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya Papua

0
412
Yulianus Edowai Mahasiswa Asal Mapia dan Editor:Musa Boma Savewestpapua

PAPUA,Zonadinamika.com. Kami tetap tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang dalam tahapan proses perjuangan guna mau dimekarkan (DOB) baru di Mapia karena lantaran daripada itu, ada banyak hal yang sungguh sangat terkendala diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain yang sesungguhnya disiapkan hingga kini belum siap maka dengan tegas kami menyatakan sikap tolak pemekaran tersebut ini.

Tanah Mapia dijuluki sebagai tanah sakral dan sejati dari mulut ke mulut dari bahasa ke bahasa kalibirasme lehulur kita hingga generasi kami kini kendati berlaku namun tim yang kini meperjuang pemekaran itu seakan mereka baru datang dari tanah jawah atau dari luar Negeri.

Historisnya sudah tahu namun masa bodo mempengaruhi rakyat setempat untuk mengakui dn mendukung dengan program pemekaran ini sangat aneh dan memalukan tim itu apakah mereka pernah berpendidikan atau belum tanya dia.

Hal itu disampaikan oleh Yulianus Edowai Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fukultas Hukum ada tanggal 21/ 07/2015 dari kediamannya.
Rakyat mapia tahu bahwa tim pemekaran itu di sebut sebagai penjual negeri, penjual tanah sakral yang begitu sudah di kenal sejarahnya oleh rakyat bahkan oleh dunia apakah rakyat Mapia dengan tindakan tidak sehat yang sedang main itu kamu mengerti lebih dulu kata dia.

Demografi, atau ilmu kependudukan baik sisi tenaga atau sumber daya manusia dalam segala bidang masih dalam minimalisasi misalnya sesuai dengan rumusan UUD 1945 pada Pasal 23 d, Ayat 1, 2, dan 3 dan juga merumuskan tentang Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya Ekonomi (SDE), tentang pemekaran kabupaten Sehingga dari pada itu wahana-wahananya seperti, Pendidikan Guru, Pendidikan Sanitas, itulah yang merupakan suatu biang utama dalam palanologi pembangungan daya manusia untuk cenderung membuka pemekaran kabupten karikatornya dari sedemikian.

Sesungguh sehubungan dengan itu bahwa, tim yang terlibat dalam tim pemekaran tersebut disisi demografi itu bukan dengan membawa diri melainkan pengabdian sejati terhadap palanologiu di khalayak hukum dan khalayak hukum adat.Ada banyak sekelompok orang bijak dan yang ada segroup orang pintar bebal karena otoritas dan dorongan dari pada nafsu uang jabatan otsus pada nyatanya itu hal yang tidak menjamin rakyat.

Namun sehingga demikian, tidak memahami lagi di Indek pembangunan manusia itu juga faktor utama dari demografi oleh lantaran itu sesungguhnya bahwa tanpa Ideks Pembangunan manusia bagimana mustahilnya untuk membuka pemekaran kabupaten baru lucu dinilainya kata dia.

Maka kami dari tim penolakan dengan tegas nyatakan tolak karena kami sangat nasionalisme dan prihatin terhadap khalayak kami yang ada disana, yang mereka akan mengalami jeritan, dan piluhkan serta nestapa.

Dari kami tim penolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya, secara moral menghimbauh kepada tim pemekaran kabupaten mapia raya ingat bahwa bahasa kalibirasme seasal geogrfis wilayah mapia lama sehingga kami dari tim penolak (the Transllate Langgue costom Mapia”The Mans Choolection of GOD,DEITY in the MAPIA ; couse Mapia as Paradaisso) oleh lantarannya itu sehubungan terjemahan bahasa sebuah kalimat di atas tersebut jangan jadikan suatu sendimen ditengah-tengah pemerintahan dalam wilayah mapiha pada pihak tim pemekaran himbaunya dari tim penolak.

Karena wilayah mapiha masyarakat mapia serta tanah mapia bukanlah rekayasa, melainkan sakral semua yang ada didalamnya itu. Namun demikian kami tim penolak datang hadir melalui teks tulisan penolakkan ini bukan sembarangan, tetapi selaras dengan ujarnya petah lidah dari pada Bapak Gubernur Papau Lukas Enembe, SPI.SH. bahwa Papua jangan adakan pemekaran kabupaten kendati pemekaran provinsi baru cukup yang ada tetapi lebih dahulukan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui dana Otsus 80% yang kami sudah kucurkan setiap kabupaten kota itu.

Faktor geografi perlu lihat dan sadari bahwa faktor tersebut dimaksud dengan modal dasar untuk mencapai membangun pembangunan daerah hingga kini berapa ribu anak asal daerah yang masih dalam penangguran karena tim ini dengan semangat melongjat tinggi usaha pemekaran itu.

Jika kita tidak utamakan mekarkan manusia malalui pendidikan berarti buat siapa di mekaran itu? Karena anak negeri belum di mekarkan orang lain mereka akan datang karena mereka sudah siap hingga kini kata pekaran mapia raya telah tebus di hati dan pikiran mereka kapan akan jadi menjadi pemekaran suyapa saya mau kerja disana.

Pemekaran manusia dan pengkaderan sumber daya manusia itu penting namun hal itu juga tim pemekaran bersama pemerintah kabupaten Dogiyai belum berpikir hal itu hingga kini.

Saya masih bingun Kepemimpin Bupati dan Wakil bupati kabupaten Dogiyai bersama seluruh SKPD kabupaten dogiyai ini hingga kini. Dalam kepemimpinan saja telah terjadi kubuh bupati dan wakil bupati pembangunan polos jatuh tengah-tengah mereka satupun belum terselesaikan dengan harapan rakyat setempat.
Hal sudah fakta terjadi baik dimata kami tim penolak pemekaran kabupaten mapiha raya kalau meman itu terjadi kami tidak bisa menutupi tapi kami dituntut untuk terbuka di pablik.

Persoalan ini merupakan beban bagi kami tim penolakan dan kami sebagi pemikir jemerlang, penginspirator kepada tim dan kepada pemerintah supaya mereka benar-benar bepikir dan membangun kabupaten dengan hati demi rakyat Dogiyai Ketua tim penokalan pemekaran kabupaten mapia Musa Boma menyatakan bahwa tim pemekaran yang tak pernah henti-hentinya sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten mapia ini illegal dan cacat hukum karena, mekarkan pemekaran itu ada criteria yang sudah termuat dalam UUD 1995 dan dalam PP 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah jangan buta-buta daerah di bentuk bersadarkan pertimbangan kemampuan ekomoni, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas derah, dan pertimbangan lain yang bisa memungkingkan terselenggaranya otonomo daerah .

Bahwa sesuai dengan pasal pasal 6 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 1999 kalau daerah tidak mampuh menyelenggarakan otonomi daerah harus di hapus maka dengan itu pemerintah Jakarta, pemerintah provinsi, DPRP papua, MRP papua DPRD kabupaten setempat segerah mengeluarkan rekomendasi penolakan pemekaran kabupaten mapia raya ini tegas Musa Boma Ketua tim penolakan Mapia Raya.

Penulis Adalah: Yulianus Edowai Mahasiswa Asal Mapia