Indorayon TPL Tinggalkan Tanah Leluhur Kami Toba Samosir

0
327
Gambar saat masyarakat adat melangsungkan upacara bendera di lokasi perkampungan dan makam leluhur yang digusur paksa PT.TPL dan gambar penulis

TOBA SAMORIR, Kehadiran perusahaan di daerah tertentu pada dasarnya diharapkan mampu memacu perkembangan diberbagai aspek. Melalui kehadiran perusahaan tersebut diharapkan akan ada perbaikan infrastruktur, ketersediaan lowongan kerja, hingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Melalui peningkatan taraf hidup tersebut secara otomatis masyarakat akan tersentuh aspek kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Semua hal tersebut akan terwujud apabila ada aturan yang jelas mengenai keberadaan perusahaan, hak dan kewajiban, sehingga tidak menimbul gesekan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Aturan yang benar dan jelas tentunya akan mampu menjembatani antara kepentingan perusahaan dan masyarakat sehingga akan terwujud harmonisasi. Namun pada faktanya peran pemerintah belum maksimal atau cenderung memihak kepada pihak perusahaan sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Dan hal ini sudah menjadi tontonan yang tidak jarang ditemui dalam masalah agraria di republik ini.

Permintaan akan kertas mendorong lahirnya banyak perusahaan yang bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI) salah satunya Indorayoon ( saat ini Toba Pulp Lestari). PT. TPL merupakan perusahaan yang menguasai dan mengekspoitasi lahan seluas 269.060 Ha sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No: 493/Kpts-II/1992 jo. SK Menteri Kehutanan No: 351/Menhut-II/2004.

Kehadiran perusahaan bubur kertas ini pada realitanya mendapatkan pertentangan dari masyarakat yang berdiam di daerah konsesi. Hal ini tergambar dengan jelas melalui perlawan-perlawanan yang dilakukan masyarakat sekitar, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga pihak Gereja. Puncaknya pada medio 1998-2002 operasional perusahaan ini dihentikan akibat aksi protes masyarakat yang tidak terbendung lagi.

Konflik berkepanjangan antara PT. TPL dan masyarakat terus berlanjut hingga detik ini. Masyarakat melalui masyarakat adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan tak henti-hentinya menyuarakan supaya operasional perusahaan bubur kertas ini dihentikan. Namun perlawanan terhadap perusahaan bubur kertas ini tidak jarang berujung intimidasi dari pihak kepolisian hingga kasus kriminalisasi.

Konflik TPL dengan Masyarakat Adat Mati Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1992 luas lahan PT. TPL di Habinsaran seluas 24.080 Ha. Dimana konsesi tersebut sudah termasuk ± 2.500 Ha Wilayah adat Masyarakat Dusun Matio Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Toba Samosir.

Ketidakjelasan batas-batas wilayah konsesi PT.TPL menjadi pemicu utama terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan PT. TPL. Puncaknya PT.TPL pada tahun 2014 melakukan perusakan terhadap makan leluhur masyarakat adat dengan dalih berada di wilayah konsesi.

Masyarakat adat matio sebagai komunitas tentunya memiliki hak atas pengelolaan tanah di wilayah yang telah didiami secara turun temurun kurang lebih 300 tahun.
Di kawasan budidaya, insan komunitas/masyarakat adat dapat memanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan perhutanan tanpa mengeksploitasi sumber dayanya secara berlebihan.

Di kawasan lindung, masyarakat adat dapat melakukan interaksi dengan alam lingkunganya tanpa embel-embel mengambil keuntungan sosio religius dan konservasi. Namun lagi-lagi hal ini terbentur akibat ketidakjelasan aturan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan komunitas dengan perusahaan.

Konflik berkepanjangan ini tidak lepas dari kelalaian pihak perusahaan dan pemerintah. Ketidakjelasan batas-batas konsesi menjadi bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak perusaahaan, kemudian hal ini didukung oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah.

PP 06/ 2007 dan PP 03/2008 serta Peraturan Menteri Kehutanan P.43/Menhut-II/2013 sudah cukup jelas mengatur apa yang menjadi kewajiban pihak perusahaan. Namun lagi-lagi diabaikan ataupun kalau dilaksanakan dengan tidak melibatkan unsur-unsur sesuai dengan pasal 9 ayat 3 P.43/Menhut-II/2013.

Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat yang berada di wilayah adat, bukan lagi hutan negara sesungguh dapat dijadikan sebagai acuan menyelesaikan konflik tentunya melalui kehadiran Negara.

Surat edaran Menteri Kehutanan No. SE 1/Menhut-II/ 2013 tentang Putusan Makamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa penetapan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. Itu artinya pengukuhan hutan adat memerlukan waktu yang cukup lama. Lagi-lagi komitmen pemerintah diuji apakah lebih mementingkan pemodal atau masyarakat? Atau konflik berkepanjangan akan terus terjadi.

Rawan Kriminalisasi Perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat biasanya berujung tindak kriminalisasi. Keberpihakan pihak kepolisian terhadap perusaahaan sudah hal biasa dalam konflik antara masyarakat dengan perusaahaan.

Keberpihakan pihak keamanan kepada pemilik modal tentunya tidak sejalan dengan slogan sebagai pengayom masyarakat, menganyomi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tapi fakta di lapangan sangat bertolak belakang Undang Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak jarang pihak kepolisian dijadikan alat oleh perusahaan untuk melakukan kriminalisasi.

Kasus kriminalisasi tersebut dialami oleh Hotman Siagian (Ketua PD AMAN Tobasa), Parasian Siagian, Parlindungan Siagian. Pada tanggal 11 Mei 2015 kriminalisasi dalam bentuk surat panggilan dan penetapan sebagai tersangka dari Polres Toba Samosir. Dalam surat panggilan tersebut mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Sub Pasal 493 dari KUH Pidana tentang merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana pada prinsipnya penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dengan tindak pidana yang terjadi dan guna menumukan tersangkanya.

Cukup jelas, seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terlebih dahulu telah dilakukan penyidikan. Jadi dapat disimpulkan tindakan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Masyarakat Matio adalah upaya intimidasi dan kriminilasi yang dilakukan perusahaan melalui pihak kepolisian.

Atas konflik yang berkepanjangan, perusakan lingkungan, dan minimnya sumbangsih atas pemberdayaan masyarakat di sekitar konsesi. Sebaiknya pemerintah melakukan audit akan luas lahan konsesi PT. TPL dan memberikan pengakuan terhadap tanah-tanah adat yang selama ini diklaim pihak perusahaan.

Melalui pengakuan tersebut maka konflik antara pihak perusahaan dan komunitas adat akan terhindarkan, Untuk itu kami meminta PT. TPL Segera meninggalkan Tanah leluhur kami.

Oleh: Fibrisio H Marbun
Pemuda Matio Parsoburan Barat tinggal di Pekanbaru dan Mantan Ketua PMKRI Cabang Pekanbaru 2014-2015. (Alvyn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here