Tolak Dengan Alasan Mayoritas Muslim, Pemkot Bekasi Jamin Pembangunan Gereja Santa Clara

0
81

BEKASI Zonadinamika.com. Gerakan massa untuk  menolak pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan  Alasan karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam.

“‎Pertama, Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim, banyak pondok pesantren dan belum pantas berdirinya gereja. Jangan ada pembangunan gereja di lingkungan yang mayoritas dihuni umat Muslim. Kedua, ada pertemuan win-win solution yang menyatakan bahwa pembangunan gereja dilakukan di tempat lain, jangan di lokasi ini (Bekasi Utara). Ini sama saja menyakiti umat Islam.
Kita tidak melarang adanya pembangunan gereja tapi mohon pembangunan gereja jangan di tempat‎ yang mayoritas dihuni umat Muslim,” ujar Koordinator Aksi Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi (MSUIB), ‎Ustadz Iman Faturohman, Jumat (24/3) kemarin.

‎Lebih lanjut dia mengatakan, struktur bangunan yang sudah tampak saat ini, pihak gereja akan membangun tiga lantai. “Bisa menjadi gereja yang sangat‎ besar. Mungkin bisa lebih tiga lantai. Hal ini, sangat menyakiti umat Islam. Minoritas yang jumlahnya sangat kecil sekali tapi mayoritas yang umat Muslim banyak, gereja tersebut berdiri dengan megahnya dengan beberapa lantai, ini kan menyakiti hati umat Islam,” tegasnya.

Tuntutannya, sambung dia, hanya ingin menjawab, “Kok umat Islam enggak ada suaranya. Umat Islam sudah setuju pendirian Gereja Santa Clara? ini kan tidak benar, makanya kita melakukan aksi penolakan pembangunan gereja,” imbuhnya.

Dia mengisahkan, sudah ada kesepakatan pada 10 Agustus 2015 antara alim ulama, Pemkot Bekasi, pihak gereja dan pihak lainnya bahwa tidak akan ada aksi unjuk rasa dan kelanjutan pembangunan gereja.

“Ini semua berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun mereka yang memulai duluan. Mereka (jemaat gereja) yang melanggar kesepakatan. Ini muncul sebagai wujud bahwa kita masih menolak pembangunan gereja. Kita ikuti kesepakatan yang sudah ada, justru kesepakatan ini dilanggar oleh mereka yang di back up oleh pihak Pemkot,” imbuhnya.

Massa MSUIB ingin bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, namun rencana itu belum terealisasi. “Kita juga susah bertemu dengan Pak Wali Kota, ini aksi yang keempat, untuk diberi ruang untuk bertemu dengan wali kota atau pihak terkait sehingga kita bisa melakukan diskusi yang lebih kondusif,” ungkapnya.

‎Terkait dengan tudingan manipulasi tanda tangan dukungan warga dalam persyaratan pendirian rumah ibadah, kata dia, pihaknya sudah memiliki bukti.

“Hampir ada 20 orang yang membuat surat keterangan, mencabut dukungan atas pemalsuan data, pembangunan gereja. Ada yang bilang, enggak tahu apa-apa diberi surat kosong, disuruh tanda tangan tiba-tiba dibilang menyetujui pembangunan gereja. Lalu ada KTP mereka yang tiba-tiba sudah ada di panita gereja. Ini dari mana?‎ warga merasa dibohongi,” imbuhnya.

‎Dia menegaskan, pihaknya sudah ada upaya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. “Kita akan terus melakukan aksi ini hingga Pemerintah Kota Bekasi mengabulkan permintaan kita,” pungkasnya.

Sekitar pukul 17.30 WIB massa membubarkan diri. Jalan Raya Lingkar Utara berangsur kembali normal dan dibuka bagi pengguna jalan.

FKUB:Gereja Santa Clara Penuhi Izin Syarat

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi menegaskan kembali pihaknya telah melaksanakan fungsinya dalam merekomendasikan pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara. Rekomendasi ini didasarkan kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

“Kalau ada pihak yang berdemonstrasi silakan saja. Sah-sah saja berdemo‎nstrasi. Namun, kalau ada kekeliruan administrasi dalam proses pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum, melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar Sekretaris FKUB Kota Bekasi, Hasnul Kholid,.

Hasnul mengungkapkan hal itu saat menanggapi aksi massa dari Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi (MSUIB) yang tetap menolak pembangunan Gereja Santa Clara.

Dia menjelaskan, terkait tudingan massa MSUIB yang menyatakan banyak memanipulasi dukungan tanda tangan sebagai syarat pendirian gereja, hal itu belum dibuktikan.

“Kantor FKUB Kota Bekasi terbuka untuk masyarakat, Kantor Pemerintahan Kota Bekasi juga terbuka, kalau ada tudingan manipulasi tanda tangan, yang mana? Kami belum diberitahu tanda tangan mana yang dimanipulasi,” katanya.

Dia mengatakan, pihak-pihak yang keberatan dengan pembangunan Gereja Santa Clara, agar melakukan ‎upaya hukum di PTUN agar tudingan adanya manipulasi tanda tangan segera diselesaikan di meja hijau.

‎Hal senada juga disampaikan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan kembali komitmennya terhadap kelangsungan pembangunan Gereja Santa Clara, Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara. Pemerintah daerah tidak akan mencabut izin pembangunan gereja yang hingga kini masih dalam proses pembangunan. Pencabutan izin hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Izin yang dimaksud adalah Surat Izin Pela‎ksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada panitia pembangunan Gereja Santa Clara.

“Pemberian SIPMB oleh pemerintah daerah sudah selesai, Juli 2015 lalu,” ujar Rahmat Effendi.

Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Keputusan Wali Kota sebagai dasar terbitnya SIPMB, pada 15 Juli 2015 lalu. Dengan demikian, kelanjutan pembangunan gereja sudah sesuai ketentuan yang berlaku maupun persyaratan yang ditetapkan.

‎Pembangunan gereja yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara RT 02 dan RT 03/RW 06, Kelurahan Harapanbaru,‎ Bekasi Utara, sudah mencapai 58 persen.

Salah satu panitia pembangunan gereja, Rasnius Pasaribu, mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan pembangunan gereja meski ada kelompok yang menolaknya. Panitia pembangunan gereja berpedoman dengan adanya SIPMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi.

“Kami sudah mengikuti persyaratan yang berlaku‎. Sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai syarat pendirian gereja,” kata Rasnius.

Gereja Santa Clara berada di area lahan seluas 6.500 meter persegi, namun hanya seluas 1.500 meter persegi yang akan dibangun gereja. Selebihnya digunakan untuk pembangunan balai pengobatan, parkiran, ruang terbuka hijau hingga rumah pastor.

“Total jemaat saat ini mencapai 9.422 jiwa yang tersebar di 11 wilayah dan 58 lingkungan,” ungkapnya.

Selama pembangunan gereja belum rampung, ribuan jemaat melakukan misa di pertokoan Perumahaan Wisma Asri, Bekasi Utara.

Terakhir, massa MSUIB berunjuk rasa di depan lokasi pembangunan Gereja Santa Clara pada 25 November 2016 lalu. Hari ini, mereka kembali menggeruduk lokasi pembangunan gereja dengan tuntutan menolak pembangunan gereja di wilayah Bekasi Utara.

Pemkot Bekasi Jamin

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menegaskan komitmennya terhadap kelanjutan pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, hingga selesai. Pemerintah daerah pun menyesalkan aksi unjuk rasa ormas yang diwarnai bentrokan, Jumat (24/3) siang.

“Kalau dibilang status quo, tidak ada dalam hukum positif kita status quo. Memang ada pada saat itu, tapi itu tidak menggugurkan. Karena yang namanya IMB, itu adalah produk legal negara. Itu hanya bisa dicabut oleh kekuatan dan keputusan hukum melalui sidang pengadilan. Makanya kita sarankan silakan ambil hak hukum, melalui PTUN atau melalui cara lain,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (24/3) malam.

Dia menegaskan, apabila ditemukan adanya manipulasi tanda tangan dalam dukungan pendirian gereja, disarankan untuk melaporkan kepada penyidik kepolisian.

“Silakan laporkan kepada penyidik, tempuh jalur hukum jika memang ada sesuatu yang diduga tidak sesuai atau dimanipulasi dalam pengeluaran Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB),” katanya.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, proses perizinan rumah ibadah sudah diatur dengan jelas. “Pasal 13 pun jelas bahwa rumah ibadah ialah kebutuhan nyata bagi warga.‎ Kalau menjadi kebutuhan nyata berarti wajib, tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi karena tidak boleh ada anak bangsa, anak warga negara yang tidak mendapatkan haknya (beribadah),” tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat yang Muslim Rahmatan Lil’alamin. “Berlaku seperti itu, bersikap seperti itu, saya selaku kepala daerah menyesalkan (aksi demo). Harusnya apa pun juga, tempuh jalur hukum. Karena negara ini adalah negara hukum,” imbuhnya.

“Saya bilang, saya enggak bisa ditakuti atau ditekan dengan apa pun juga kecuali atas perintah hukum,” tegasnya.

Dia menyarankan kepada para pengunjuk rasa untuk berjalan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Sepanjang dia tidak menggangu kepentingan orang tidak masalah, tapi kalau sudah mengganggu, jalan macet, salat di jalan kan juga tidak patut. Ya harus ada, kepolisian harus ambil tindakan karena untuk ketertiban umum, begitu juga Satpol PP,” beberny. (RM/B1)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY