Waine-Goo Mengaku Miliki Video Dan Serahkan Ke Propam Mabes Polri

0
92

JAKARTA-Zonadinamika.com.  Calon Bupati Dogiyai Nomor Urut 4, Markus Waine menuturkan, apapun yang dilakukan Kapolres Nabire, AKBP. Semmy Ronny Thabaa hingga melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuduhan pihaknya dianggap salah bahasa, karena pasangan calon (Paslon) Markus Waine dan Angkian Goo (Waine-Goo) memiliki rekaman video langsung di lapangan.

Kecurigaan pihaknya terhadap Kapolres Nabire sudah terbukti, Waine mempertanyakan mengapa Kapolres Nabire, Mantan Ketua Panwas, Hengky Wakey, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Dogiyai, Germanus Goo turun ke Distrik Kamuu Selatan?

“Kapolres Nabire menyatakan pengamanan back up, kalau pengamanan tak back up maka di Kamuu Selatan bisa terjadi bentrok, tapi faktanya di sana (Kamuu Selatan) aman. Pam Gabungan TNI/Polri kan sudah ada di sana. Kenapa harus Kapolres Nabire yang turun?,” tutur Markus Waine kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (02/03).

Ia juga mempertanyakan, mengapa Kapolres Nabire libatkan mantan ketua Panwas Dogiyai Hengky Wakey. Sebab, selama proses pesta demokrasi di Dogiyai

“Kapolres Nabire libatkan Germanus Goo menuju ke Distrik Kamuu Selatan, Kapasitas Germanus Goo dengan kesepakatan masyarakat Kamuu Selatan ini kaitannya apa? Sedangkan masyarakat semua sudah tahu Germanus Goo itu Timses dari Paslon Nomor urut 1, Dumupa-Makai,” katanya.

“Dari awal kami sudah ikuti langkah Kapolres Nabire bersama Bupati Nabire, Isaias Douw naik ke Dogiyai. Kapolres Nabire dan Bupati Nabire sudah atur strategi terselubung mulai dari penanganan logistik, lipat surat suara semua dari Sekretariat KPU Nabire, penyerahan logistik sampai tiba logistik di Dogiyai. Semua ini terjadi tanpa diketahui Paslon maupun Timses kami,” lanjut dia.

Menurut Markus yang diusung dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), bahwa Kapolres Nabire juga menunjuk sejumlah anggotanya untuk mengawal Bupati Nabire naik ke Dogiyai selama Pilkada. Semua tindakan yang dilakukan oleh Kapolres Nabire di Dogiyai hanya tindakan back up Bupati Nabire dan Paslon Nomor Urut 1.

“Dari berbagai tindakan yang dilakukan Kapolres Nabire, ada beberapa tindakan yang kami sudah amankan bentuk rekaman video dan kami sudah sampaikan rekamannya ke Propam Mabes Polri di Jakarta,” akunya.

Pihaknya menuding, pembubaran kesepakatan masyarakat 12 kampung oleh Kapolres Nabire merugikan hak demokrasi masyarakat di Distrik Kamuu Selatan. ‘Kapolres Nabire harus bertanggung jawab atas pembubaran yang dia lakukan di sana,” ucapnya. (**)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here