DPR Tidak Berhak Mengetahui Pengelolaan Dana BPJS

0
384

Gunungsitoli,Zonadinamika.com. BPJS Cabang Kota Gunungsitoli dibawah kepemimpinan Hartono Purba berdasarkan monitoring tim awak media www.metrorepublik.com sangat mengecewakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Gunungsitoli, terutama atas adanya keluhan masyarakat yang merupakan pasien BPJS serta mencoba mengkonfirmasi atas adanya keluhan dari masyarakat tersebut kepada pihak BPJS Cabang Gunungsitoli pada hari Senin (23/11/2015) sekira pukul 14.00 wib, dalam pertemuan tersebut yang langsung diterima oleh Kepala Cabang BPJS Gunungsitoli Hartono Purba bersama salah seorang pegawainyaan.

Hikmat Lei diruang kerjanya, atas pertanyaan yang disampaikan terkait adanya keluhan masyaraskat pihak BPJS terkesan berkelit, bahkan sewaktu tim awak media mempertanyakan mengenai realisasi penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dana BPJS mulai dari tahun 2015 di RSUD Gunungsitoli kepada Hartono Purba langsung dijawab oleh pegawainya Hikmat Lei yang mengatakan kalau ingin tahu mengenai berapa dana yang sudah dikeluarkan oleh BPJS silahkan pertanyakan kepada RSUD Gunungsitoli karena kami tidak memiliki hak untuk menyampaikan ini dan pernah salah seorang anggota DPRD mempertanyakan ini dan kami tidak memberitahukan sebab kami tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan mengenai penggunaan anggaran BPJS silahkan dipertanyakan di kantor pusat, hal ini sesuai dengan SOP kami dari BPJS.

Atas jawaban dari Pihak BPJS yang terkesan mencoba menutupi dan berkelit, DPD LSM Laskar Merah Putih Kota Gunungsitoli bung Krisman Zebua, sesaat setelah dikonfirmasi oleh tim awak media via selulernya, Rabu (25/11/2015) sekira pukul 14.00 wib, dari hasil pengamatan kami berdasarkan keluhan-keluhan yang sampai kepada kami bahwa pelayanan di RSUD Gunungsitoli sangat mengecewakan, terkhusus bagi masyarakat yang menggunakan jasa layanan BPJS.

Dalam hal pelayanan bagi para pasien yang ingin melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan awal yaitu laboratorium tidak dapat terlayani dengan baik karena reagensia tidak tersedia, sampai obat antibiotik pun tidak ada, para pasien BPJS ini harus membeli obat diluar rumah sakit atau menjalani pemeriksaan labor fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, kan gawat RSUD sebesar itu, ketus bung Krisman Zebua, dan perlu diketahui berdasarkan penelusuran kami hal ini sudah berlangsung selama beberapa bulan.

Berdasarkan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 20 bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan, kemudian untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan mutu yang ditetapkan dan secara efisien maka dilakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan jaminan kesehatan.
Kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud meliputi penilaian atas teknologi kesehatan (health technology assessment) terhadap pengembangan penggunaan pelayanan kesehatan dengan teknologi, pertimbangan klinis (clinical advisory) terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, kajian dan evaluasi atas manfaat Jaminan Kesehatan bagi peserta.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan, untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan kepada peserta, Fasilitas Kesehatan dalam memberikan pelayanan obat mengacu pada Formularium Nasional, untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan kepada peserta, fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan alat kesehatan mengacu pada Kompendium Alat Kesehatan.

Demikian juga persyaratan teknis bagi Faskes adalah Sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, peralatan medis,obat-obatan dan penunjang, cakupan pelayanan dan komitmen jaga mutu, selanjutnya peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 69 tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Ditambahkan oleh bung Krisman Zebua perlu kita ketahui bersama jika dalam Peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 merupakan pegangan bagi semua pihak (calon peserta, peserta, pemberi kerja, Pemerintah, pemerintah daerah, DJSN, Anggota Legislatif, media, akademisi, dan lain-lain) untuk memahami dan mempersiapkan diri berperan aktif mencapai cakupan universal yang diharapkan selesai pada Tahun 2019.

Dalam peta cakupan tersebut masyarakat diharapkan memantau secara aktif dan terus menerus berperan dalam mencapai cakupan universal dan sekaligus menjadi pengawas (social control). Laporan keuangan dan utilisasi tiap 6 bulan (melalui laman-web, media, seminar, dan talkshow). BPJS juga berkewajiban dalam melaksanakan tugasnya untukmemberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.

Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta,memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.

Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial dan melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (FRAUD) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 6) tindakan kecurangan JKN yang dilakukan penyedia obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
Meliputi tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian juga kita meminta kepada Pemerintah untuk segera mencari solusi terkait ketersediaan darah hal ini seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 83 tahun 2014 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah.

Menyikapi dari uraian diatas kami merasa perlu angkat bicara karena jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka RSUD Gunungsitoli ini akan semakin terpuruk, dan hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab direktur RSUD Gunungsitoli an. Dr. Yulianus Dawolo, mengenai keterkaitan BPJS kami menduga bahwa BPJS terkesan melalukan pembiaran. Bahkan menurut info yang kami dapatkan adanya keinginan pemerintah untuk menaikan kelas RSUD.

Hal inipun perlu dipertimbangkan dengan matang, sekaligus kami himbau kepada Kementerian Kesehatan RI, JKN dan pihak berwewenang agar melakukan evaluasi dan memeriksa atas pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan Anggaran BPJS Cabang Gunungsitoli.

Terkhusus kepada Bupati Nias kami sarankan atas ketidak mampuan direktur RSUD menyikapi hal tersebut kita meminta agar segera copot dr. Yulianus Dawolo selaku direktur, karena dinilai tidak becus serta tidak mampu memimpin atau mengelola RSUD Gunungsitoli, kami rasa tidak ada alasan bagi Bupati Nias untuk mempertahankan yang bersangkutan. Jadi diharapkan kepada Bupati Nias agar segera menyikapi hal ini, tegas bung Krisman mengakhiri.

Kemudian ditempat terpisah via seluler tim awak media mencoba memintai tanggapan kepada Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pdk pada hari kamis (26/11/2015) pukul 17.00 wib mengatakan atas tidak tersedianya obat seperti pada pemeriksaan mulai dari pemeriksaan awal yaitu laboratorium tidak dapat terlayani dengan baik, reagensia tidak tersedia, sampai obat antibiotik pun tidak ada adalah merupakan pelayanan dasar dari Rumah Sakit.

Dan jika dipertanyakan juga mereka tidak memberitahukan bahkan sekalipun itu dari pihak DPRD maka hal ini patut dicurigai, patut dipertanyakan, patut di indikasikan “adanya sesuatu”, ada apa BPJS menyembunyikan itu? Ucap Herman. Lanjut Herman jika itu bukan rahasia negara, kecuali kalau itu sudah dimasukan dalam salah satu item dalam UU rahasia negara, dalam keterbukaan infromasi publik seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 8 tahun 201.

Maka mereka wajib menyampaikan hal tersebut, kecuali kalau ada masalah makanya mereka sembuyikan, DPRD akan segera menjadwalkan waktu atau mengagendakan RDP untuk dipanggil pihak BPJS tersebut dan kita akan segera laporkan hal ini kepada pihak berwewenang. Dan kita berharap BPJS dapat memerikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan dapat menyajikan kepada publik sebab ini merupakan kebutuhan masyarakat dan cita-cita bangsa.

Terakhir kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan hanya merupakan kesalahan pemerintah semata, BPJS itu garis vertikal dari pusat, terlebih-lebih kami sampaikan kepada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS supaya dapat menyampikan melaporkan kepada kami baik secara langsung maupun melalui surat supaya kami segera menanggapinya tandas pak Herman mengakhiri.

Kemudian tidak hanya sampai disitu tim awak media mencoba menghubungi Anggota DPRD Kab. Nias Pak Brian Mei laoli via selulernya kamis (26/11/2015) pukul 17.00 wib menanggapi atas adanya informasi demikian mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh oknum BPJS itu adalah suatu kekeliruan, perlu diketahui bahwa BPJS dengan pemerintah tidak saling membawahi, namun tidak boleh hal-hal seperti ini disembunyikan.

harus ada transparansi kebenarannya karena BPJS merupakan pelayanan untuk masyarakat, sehingga kalau ini disembunyikan dan dikatakan kami DPRD tidak dapat mempertanyakan hal ini kepada BPJS Cabang Gunungsitoli adalah hal yang sangat keliru dan salah dan perlu dia ketahui apa itu tupoksi daripada lembaga DPR.
Ditambahkan oleh Brian laoli jika kita lembaga DPRD dapat memanggil mereka pihak BPJS jika ada laporan atau keluhan masyarakat. Sebagai anggota DPRD hal ini merupakan tanggungjawab moral kami terhadap masyarakat.

Tidak hanya sampai disitu Bung Brian laoli mengatakan meminta kepada seluruh rekan-rekan pers dan LSM untuk mengawasi dan menelusuri setiap kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti BPJS ini adalah merupakan program nasional untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya demikian juga dalam hal ini RSUD Gunungsitoli atas adanya kekurangan pelayanan seperti yang disampaikan bila hal ini juga disebabkan oleh karena adanya kelalaian dari pihak RSUD Gunungsitoli maka kita pastikan akan ada konsekuensinya, karena ini merupakan persoalan kesehatan masyarakat atau hidup manusia, sehingga tidak ada alasan tidak mampu disediakan, kita akan segera pertanyakan hal ini kepada pihak RSUD Gunungsitoli dalam hal ini penanggungjawabnya, dan sekali lagi kita tegaskan jika nantinya ini benar maka kita pastikan akan ada konsekuensinya dan tidak akan kita maafkan kata Brian Laoli.

Akhir kata kita himbau juga kepada seluruh masyarakat Nias jika adanya pelayanan di RSUD Gunungsitoli yang mengecewakan agar tidak takut dan ragu untuk melaporkan kepada kita sebagai lembaga DPRD dan juga pemerintah, supaya dapat kita tegur dan ingatkan pihak-pihak tersebut untuk dapat memerikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tandas Bung Brian Laoli.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY