DPMK Paniai Latih Puluhan Pendamping Desa dan Satker P3MD Gunakan Siskeudes

0
29

PANIAI-Zonadinamika.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat  (DPMK) setempat menggelar Pendidikan dan Pelatihan tentang Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) kepada 50 orang pendamping desa dan satuan kerja  Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD)se Paniai, Selasa, (01/08/2017) aula kantor Bupati Paniai, di Madi.

Kepala DPMK Paniai, Thomas Yeimo mengatakan, pelatihan ini guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pendamping desa dan satker P3MD guna penerapan Siskeudes dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Thomas Yeimmo menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada desa harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pihaknya meminta agar setiap desa mengetahui dan menggunakan Siskuedes dengan benar.

“Pendidikan dan pelatihan ini wajib diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Tujuannya meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta penyampaiannya sesuai peraturan yang berlaku,” ujar purna praja ini kepada media ini usai pembukaan.

Dalam hal penerapan Siskeudes, menurtunya, setiap desa harus bisa memahami dengan benar akan makna membangun desa dan desa membangun. Aparat Desa, kata dia, juga harus patuh pada aturan-aturan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Desa.

“Jadi, pendamping dan satker yang akan turun kasih ilmu kepada kepala desa.  Maka, penerapan aplikasi Siskeudes pada proses perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa diharapkan akan memberikan kemudahan kepada Pemerintah Desa dalam menyusun rencana anggaran dan belanja desa serta penyusunan laporan keuangan desa,” tuturnya.

Ia mengharapkan, seluruh Desa di wilayah itu dapat mengaplikasikan sistem keuangan Desa dalam proses perencanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan Desa. Sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan dan keuangan Desa yang akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintah.

Sementara, Assisten I Setda Paniai, Abdul Aziz mengharapkan, pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Di mana semua di akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah Desa yang baik.

Ia mengaku, Pemda Paniai dan BPKP perwakilan Papua turut berpartisipasi dan mendukung penuh upaya untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas keuangan desa. Hal tersebut dilakukan karena BPKP pada Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 diberi mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Wujud partisipasi BPKP tersebut, baik dalam bentuk pemberian jasa bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan Desa maupun dengan bentuk dukungan sistem informasi pengelolaan keuangan Desa.

“Tentunya pendamping yang ikut kegiatan ini benar-benar paham dengan baik agar nantinya memberikan pelajaran yang baik kepada para kepala desa. Dan sistem ini telah diterapkan oleh Pempus secara online. Jadi, gunakan dengan baik dan pertanggungjawabkan dalam laporan juga dengan baik pula,” tandasnya. (Yamoye’AB)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY