Kejari Batam Belum Telusuri Dugaan Korupsi Proyek SMAN-4 Batam

Batam,Zonadinamika.com. Aparat lembaga penegak hukum khususnya kejaksaan negeri Batam sudah sepatutnya segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pencucian uang dana pembangunan penambahan dua ruang kelas di SMAN-4 Tiban lama Sekupang Kota Batam anggaran tahun 2015.

Anggaran pembangunan penambahan dua ruang kelas tersebut yang dikelolaDra.Hj.Tapi Winanti sebagai Kepsek SMAN-4 di nilai tidak sesuai dengan anggaran DAK yang di alokasikan Dinas pendidikan Kota Batam.

Kebijakan yang di lakukanDra.Hj.Tapi Winanti sudah jelas bertantangan dengan UU No 28 pasal 44-45 Tahun 2002 tentang pembangunan,disitu jelas ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya.karena sekolah itu milik public dan sepenuhnya pembangunan sekolah adalah kewenangan lembaga penyelenggara yaitu pemerintah melalui Dinas pendidikan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pembangunan dua gedung baru SMAN 4 Batam yang di danai melalui DAK tahun 2015, menurut pengakuan Kepsek SMAN-4 kepada media ini, dana pembangunan 2 ruang kelas telah ditalangin oleh kepsek dengan uang pribadinya (Sertifikasi mulai Tahun 2009)sebesarRp. 70.000.000 dan dengan alasan DAK belum cair. Dan MoU yang sudah ditandatangani Kepsek SMAN-4 di Dinas pendidikan kota Batam berkisarRp. Rp. 240.000.000,Pembangunan 2 ruang kelas yang sedang berjalan sekarang ini,.dengan ukuran 9 x 18 meter tersebut lanjutan tahun 2013,lalu untuk penyelesaian pembangunan gedung dua lantai pemerintah mengkuncurkan dana sesuai yang terlihat pada papan nama proyek yang masih baru terpasang “ PEMBANGUNAN DUA RUANG KELAS BARU DAN PERABOTAN (SWAKELOLA) KELURAHAN TIBAN LAMA, KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM, DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 Rp 472.017.000 .”

Pembangunan gedung kelas baru tersebut tanpa melakukan koordinasi dengan pihakDisdik Batam, dan Kepsek melakukan tindakan seenaknya sendiri.Tidak adanya koordinasi dengan Dinas pendidikan dalam penggunaan uang pribadi KepsekDra. TapiWinarti, di akui oleh Kabid Dikmen Andi Agung pada Zonadinamika.com
“Biladana yang membangun 2 ruang kelas itu menggunakan uang pribadinya, itu saya tidak tau dan saya tidak bisa komentar, Tanyakan saja lagi kekepseknya, seraya menambahkan, berarti banyak dong uangKepseknya, dan kepseknya kaya dong, terangnya dengan nada menyentil.

Kabid Dikmen lebih jauh menjelaskan, pada 26/08 yang lalu, anggaran di atas 200 juta keatas itu memang wajib lelang, DAK itu baik dari SD, SMP, SMA mau berapapun jumlah dananya , mau Rp 400 ribu, Rp 800 ribu kek, itu semuanya diserahkan kepihaksekolah, jupresnya sudah seperti itu bukan kita yang di buat-buat itu. Jadi ada dana itu yang harus di ketahui publik, ada juga yang tidak boleh diketahui publik, namanya-pun sudah swakelola .Karena setiap tahunsekolah itu di audit oleh BPKP.

Jadi DAK itu belum turun dari dinas, kemarin memang ada kesalahan dan sekarang kitalagi proses semuanya. Gambar memang sudah kita serahkan kepihak sekolah, gambar itu dari pihak Konsultan jadi pihak sekolah yang melaksanakan itu.

Andi menengaskan, Kalau bahasa aturan itu jelas tidak boleh, sesuai dengan aturan dana sudah turun, baru boleh di laksanakan pembangunan, jadi kalau Kepsek mengatakan menggunakan uang pribadi untuk membangun dua ruang kelas itu, saya tidak tau dan saya tidak bisa komentar.JelasAndiAgung
.
Sebelum berita ini diterbidkan, KabidDikmen Andi Agung juga Muslim Bidin Kadis Dinas pendidikan Kota Batam. Belumbisa dikomfirmasi terkait apa hasil pemanggilan Kepsek SMAN-4 oleh Kadis pendidikan pada hari jumat tanggal 28/08.

Dengan kebohongan Kepsek SMAN-4 Batam ini terhadap publikasi, sudah seharusnya Kadispendidikan kota Batam untuk lebih serius mengkroscek pemberitaan media ini,bukan malah memilih membungkam pada saat dikomfirmasi.dan di harapkan pihak BPKP sudah saatnya turun untuk melakukan audit kesekolah SMAN-4 Tiban dan juga lembaga penegak hukum di kota Batam sudah saatnya menanggapi adanya dugaan korupsi pencucian uang dengan dalil yang bertopengkan sebagai donator.Lalu adanya kebijakan Kepsek SMAN-4 tersebut apakah bukan termasuk pelanggaran UU No 28 Tahun 2002 pasal 44-45 tentang pembangunan gedung ?

Sebelumnya, Udin.P.Sihaloho.SH.Anggota DPRD-Kota Batam kepada media ini mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal kalau dana untuk pembangunan kelas belum cair, karena semua dana yang diposting dalam APBD kotaBatam,untuk pendidikan cukup besar dan sudah di cairkan, seraya mengatakan tak ada alasan mengatakan bahwa tidak ada dana anggaran untuk pembangunan kelas belum cair,apapun alasannya.” JelasUdinP.Sihaloho.SH.dengan tegas pada wartawan zonadinamika.com via telpongenggamnya 14/08 lalu.

Tengku Firman sebelumnya Kasi PIDSUS Kejari Batam pada saat diminta awak media ini tanggapanya, terkait kebijakan yang dilakukanDra.Hj.TapiWinanti menjelaskan, nanti kita akan pelajari dulu masalahnya, dan nanti akan kita tidak lanjuti,tetapi kuat dugaan kedatangan tim dari pihak sekolah SMAN-4 TIBAN ke kantor kejari Batam beberapa minggu yang lalu terkesan untuk meminta perlindungan hukum,sampai saat ini kasus tersebut tidak di tindak lanjuti.
(Ngl)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan