Sejumlah Elemen Nyatakan Sikap Penolakan DOB Mapia Raya.

0
438

MALANG,Zonadinamika.com—Ketua Team Solidaritas Penolakan Daerah Otonomi Daerah Baru (DOB) Mapia Raya Musa Boma Kepada wartawan media ini melalui telepon seluler mengatakan,dengan tegas menolak wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Mapia Raya di wilayah Kabupaten Dogiyai.
“Kami Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pemuda Alam Semesta Tota Mapiha bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Pelajar, Mahasiswa serta arwah leluhur dan alam semesta dengan tegas menolak upaya busuk Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Mapia Raya yang diperjuangkan oleh Paskalis Butu, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas Kependudukan Dogiyai, Willem Kegiye bersama kawan-kawannya itu,”Ujar Musa Boma kepada media ini melalui telepon seluler dari jayapura Papua
Kata dia, perjuagan pemekaran mapia raya adalah malapetaka bagi masyarakat,”katanya
Untuk itu, Team Solidaritas Penolakan Daerah Otonomi Daerah Baru (DOB) Mapia Raya menyampaikan 9 Pernyataan sikap:

Pertama, Menolak dengan tegas upaya perjuangan pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang diperjuangkan oleh segelintir orang tanpa ada persetujuan dari berbagai stakeholder yang ada.

Kedua, Pemerintah provinsi Papua, DPRP, MRP, segera memanggil pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Ketua Tim Pemekaran untuk menyampaikan dan menjelaskan draft kajian akademis tentang apakah ada resolusi bersama dari rakyat atau tidak di depan mahasiswa bersama kepala suku besar (RPM SIMAPITOWA) dan seluruh rakyat Papua Barat di Jayapura.

Ketiga, Menteri dan Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas Kabupaten Mapia Raya yang sedang diupayakan oleh elit lokal, sebab kabupaten Dogiyai saja belum dibangun dengan baik.

Keempat, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tidak perlu merespon upaya tim pemekaran Mapia Raya, karena hal itu bukan permintaan dari rakyat setempat.

Kelima, Presiden Republik Indonesia harus segera menarik pasukan organik maupun non organik dari tanah Papua.

Keenam, Bupati Kabupaten Dogiyai, Drs. Thomas Tigi segera mengeluarkan surat penolakan tegas atas pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

Ketujuh, Bupati Kabupaten Dogiyai, Drs. Thomas Tigi, Paskalis Butu selaku Kepala Bagian Pemerintahan Dogiyai bersama Kepala Dinas Kependudukan Willem Kegiye segera menghentikan keterlibatan kepala suku palsu yang mengatasnamakan pemilik ulayat untuk melakukan pelepasan tanah adat atau persetujuan rakyat setempat.(Martinus Pigome)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY