Menangkan Incumbent, Pilkada Nduga diduga sarat ‘Money Politic’

0
87
ilustrasi

JAYAPURA-Zonadinamika.com. Ketua Anti Korupsi Papua, Yan Matuan mengatakan, Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Papua yang ikut Pilkada serentak tahun 2017 tidak luput darat sarat politik uang (Money Politic).

Ironisnya, menurut Yan, yang terjadi di Kabupaten Nduga sangat memprihatinkan. Soalnya, data yang dihimpun pihaknya dana hibah untuk KPUD tersebut cukup fantasti yakni sebesar Rp. 61 Miliar. Dana itu disinyalir sengaja digelontarkan untuk memenangkan Paslon tertentu, yakni petahana.

Ia mengatakan, karena andagium roh daripada berpolitik adalah uang, maka segala cara halalkan demi merebut kemenangan atau untuk duduki takhta empuk (orang nomor satu) di suatu kota/kabupaten.

“Hibah Pemda kepada KPUD cukup besar. Maka perlu dipertanyakan. Kami mencurigai ada konspirasi politik antara penyelenggara dan dengan petahana tersebut. Ya, hanya karena ingin merebut kekuasaan di daerah, Paslon petahana diduga telah mengekploitasi pilihan rakyat dengan cara-cara di luar kepantasan berdemokrasi dengan memberikan dana hibah yang cukup besar kepada KPUD Nduga,” tutur Yan Matuan di Jayapura, Kamis, (09/03/2017).

Klaim keunggulan paslon itu , kata Yan,  hasil pleno rekapitulasi suara tingkat KPUD serta merta memenangkan Paslon incumbent.  “Ini praktek politik tidak sehat. Skandal money politic menggurita dalam sistem pemerintahan secara masif dan terstruktur. Jadi sulit dijangkau kasat mata publik,” ujar dia.

Ia mengatakan sanksi pidana untuk pelaku dan penerima politik uang yang dibingkiskan dengan dana hibah harus diterapkan dengan menggunakan instrumen KUHP. Sebab, dalam UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.

“Kami mendesak kepada Gakumda dalam hal ini Polda Papua segera menelusuri aliran dana itu. Profesionalisme KPU selaku penyelenggara tidak mencerminkan independensi dan integritas. Maka, pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Nduga tidak berkwalitas dan penuh dengan sarat money politic,” bebernya.

Perbuatan itu, lanjutnya, sudah merusak sistem hukum dan demokrasi di negara Republik Indonesia sehingga setiap ajang Pilkada suara rakyat selalu dikomersialkan. “Demi tegaknya supermasi hukum, demokrasi yang mendidik, sehat dan penyelenggara yang jujur dan prosefesional dituntut kepada pihak Gakumda segera kerja ekstra atau turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi masyarakat di sana,” harapnya.

Sementara, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, KetuaUmum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja- gereja Baptis Papua (BPP PGBP) dan juga sebagai salah satu tokoh rakyat Papua mendukung penuh upaya-upaya penegakkan hukum, kebenaran, keadilan, kejujuran demi terwujudnya rakyat Papua yang damai.

“Saya sarankan periksa KPU, Panwas dan para calon bupati yg terindikasi menggunakan dana KPU dan kalau terbukti secara hukum, tahan dan adili mereka dan penjarakan mereka. Karena refleksi saya, konflik-konflik dan korban rakyat kecil di Papua selalu ditimbulkan oleh KPU, PANWAS dan calon Bupati. Mereka menjadi sumber konflik dalam pilkada. Potong rantai konflik dan kekerasan ini dengan tangkap semua penjahat ini,” tegas Yoman berharap.

Ia meminta kepada Polda Papua agar periksa setiap Kapolres dan anggota polisi yang tidak netral dan mendukung salah satu calon. Hukum mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Libatkan KPK untuk mengusut penyalahgunaan dana KPU,” tutupnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here