Saat Meliput Demo Wartawan Jubi , Ditodong dan Dicekik Polisi

0
622
Wartawan Mtabloidjubi.com, Abeth Abraham You (kanan) didampingi pengacara HAM Papua, Olga Hamadi (kiri) saat bernegosiasi dengan Wakapolresta Jayapura. (Foto: Benny Mawel/Jubi)

Malang,Zonadinamika.com -Kemaring hari kamis,(09/10/15) salah satu wartawan media lokal Papua tabloidjubi.com mendapat penganiayaan dari salah seorang anggota polisi yang hendak membubarkan massa demo tersebut.

Massa pendemo sendiri melakukan orasi di depan Kantor Pos Abepura, Kamis (08/10/2015). saat orasi, dua mobil truk milik Polres Jayapura datang dengan tiba-tiba dan langsung melakukan pembubaran dengan paksa tanpa ada negosiasi terlebih dahulu dengan para demonstran.

Salah satu media lokal Papua majalahselangkah.com di beritakan , Tak hanya itu, kata dia, meski sudah mengatakan dirinya seorang wartawan yang sedang meliput dengan menunjukkan kartu pers, namun penganiayaan dilakukan aparat tersebut. Meski memberitahu sekaligus menyampaikan kepada Wakapolresta alasan dibalik perampasan kamera miliknya, namun hal itu tidak dihiraukan.

“Saya bilang saya wartawan. saya kasih tunjuk kartu pers. Begitu dong (mereka,red) cekik saya punya leher, todong senjata di dada, tarik saya punya tas dan baju, lalu disuruh naik dalam truk dengan paksa,” jelasnya.

Abeth mengaku, kameranya dikembalikan usai foto miliknya dihapus oleh aparat kepolisian. “Setelah semua foto dihapus oleh anak buahnya baru Wakapolresta datang ke saya dan meminta maaf atas perlakuan anak buahnya.

Saya tidak terima maafnya. Yang mau saya tanyakan apa salah saya, sampai mau rampas semua atribut yang saya kenakan sebagai seorang jurnalis?” tanya jurnalis yang aktif di dua media lokal Papua ini.

Sementara salah satu pemegang sertifikat ahli pers Dewan Pers,Victor Mambor menyatakan, praktek seperti ini sering terjadi pada wartawan-wartawan asli Papua. Selama ini, kata Mambor, kalau wartawan asli Papua meliput demo, selalu dianggap sebagai pendemo dan diperlakukan dengan kasar, walaupun sudah menunjukkan kartu identitas kewartawanan mereka.

“Ini diskriminasi. Polisi adalah aparat penegak hukum. Tapi kok tidak tahu hukum?” tanyanya.
Lanjut Mambor, UU Pokok Pers Tahun 1999 pasal 4 ayat tiga jelas menyebutkan “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,”.jelasnya victor mambor di tabloidjubi.com edisi (08/10/15)

“Dan pasal 8 ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” tambah Mambor.

Sementara itu, Wakapolresta Jayapura, Kompol Albertus Andreana mengaku tindakan yang dilakukan pihaknya hanya masalah miskomunikasi,”katanya
(Martinus Pigome)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here