Said Tuding Gubernur DKI Hanya Berbohong Dalam Janji Politik

0
60
anis sandi saat pelantikan di istina/ foto istimewa

Jakarta-Zonadinamika.com. Kekecewaan sejumlah pihak baik dari lawan politik bahkan pendukungnya mulai bermunculan,pasca di tetapknya pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Kekecwaan itu terjadi akibat Anies Baswedan-Sandiaga Uno  dituding  tidak menepati janji politiknya di hadapan pendukungya, yang awalnya merenget-rengek minta dukungan,demi mengejar ambisi jadi gubernur dan wakil gubernur.

Kali ini tudingan pembbonhong dan ingkar janji itu muncul dari kalangan buruh, awalnya buruh akan diberikan upah lebih layak, namun setelah menduduk jabatan yang di inginkan,pasangan ini di di nilai tidak konsekwen.

Selain di anggap pembohong dan ingkar janji,para buruh juga memberikan gelar  pada Anis-Sandi dengan sebutan “ Bapak Upah Murah”.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gelar ‘Bapak Upah Murah’ dan ‘Gubernur Tercepat Ingkar Janji’ kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemberian gelar ini menunjukkan bahwa Anies-Sandi tak memiliki keberpihakan kepada kesejahteraan buruh di Jakarta. Hal itu terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk 2018. UMP Jakarta, kata Said, lebih kecil dibandingkan kota penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

“Upah murah berarti harus ada pembanding. Dibandingkan Bekasi, upah minimum di DKI lebih murah. Kami beri dia gelar Bapak Upah Murah,” ujar Said di kantor DPP KSPI, Jakarta Timur, Rabu (8/11).

Said mengatakan upah minumum Kota Bekasi dan Karawang yang akan segera ditetapkan bisa jadi lebih tinggi lagi. Pasalnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah UMP 2018 setiap provinsi umumnya naik 8,71 persen. Menurut Said, jika patokan kenaikan 8,71 persen yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dijadikan acuan, UMP Bekasi dan Karawang akan melebihi Jakarta.

Said menilai Anies-Sandi hanya berjanji dan berbohong dalam kontrak politik yang mereka tanda tangani secara resmi bersama Koalisi Buruh Jakarta yang akan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 nilainya lebih tinggi dari PP 78/2015.

“Dia cepat berbohong, kami akan cabut mandat karena pembohong dan ingkar janji, khianat terh