14 Ormas Bogor Minta Persoalan GKI Yasmin Tidak Dipolitisasi

0
43
Ketua GP Ansor Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat bersama belasan organisasi kemasyarakatan dan pemuda menolak isu SARA sebagai komoditas politik. (Suarapembaruan/Ignatius Herjamjam)

BOGORZonadinamika.com. Sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Bogor meminta agar persoalan GKI Yasmin tidak menjadi komoditas politik dalam pilkada Kota Bogor tahun depan.

“Persoalan GKI Yasmin hingga saat ini belum mencapai titik temu. Jemaat pernah dijanjikan boleh membangun tempat ibadah, itu dibuktikan dengan SK Wali Kota Bogor April lalu. Namun hingga kini pendirian tempat ibadah masih belum jelas dan simpang siur,” ujar Ketua GP Ansor Kota Bogor Rachmat Imron Hidayat, Sabtu (22/7).

Rachmat melanjutkan, Pemkot Bogor harus memiliki ketegasan sikap dan tidak membiarkan kasus tersebut berlarut-larut.

“Jika kasus ini dibiarkan maka bisa jadi bom waktu. Jjangan biarkan kasus ini menjadi komoditas politik dalam pilkada tahun depan atau juga jadi sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jangan pula membiarkan kaum intoleran leluasa bergerak di Kota Bogor. Intinya, kami menolak setiap aksi politik yang menggunakan isu SARA untuk mencapai kekuasaan,” jelasnya.

Karenanya, sambung Rachmat, pada Jumat malam (21/7) sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan lintas iman sepakat mendeklarasikan diri menolak setiap bentuk aksi politik yang menggunakan isu SARA.

“GP Ansor dan belasan organisasi lainnya menolak dengan keras isu SARA, dan mendesak pemerintah untuk segera membubarkan ormas yang anti Pancasila,” tegasnya.

Ke -14 organisasi itu diantaranya PMII, IPPNU, Gusdurian, GMKI,GAMKI, PMKRI, FMKI, dan Almisbah mendirikan kaukus yang nantinya akan bekerja sama untuk mengawal pilkada agar berjalan demokratis, jujur, dan adil.

“Kami siap bekerja sama dalam kaukus yang beranggotakan organisasi lintas iman agar tercipta suasana toleran dan kondusif di Kota Bogor. Kami juga berharap agar pilkada di Kota Bogor dapat berjalan demokratis, bersih tanpa sentimen isu SARA,” kata ketua GMKI sekaligus ketua panitia kaukus lintas iman, Eric Munte.

Sebagai organisasi nonmuslim, Erik tidak mempermasalahkan latar belakang kepala daerah selama ia mampu menyejahterakan seluruh warga Bogor.

“Bagi kami yang penting pemimpin itu harus bisa menyejahterakan warganya. Kami tidak memandang apapun latar belakangnya, apapun suku atau agamanya. Yang penting ia seorang Pancasilais, dan menerapkan nilai-nilai keberagaman,” pungkas Erik. (B1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here