Pakar Beberkan 5 Aib Pansus Angket KPK

0
31
Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA – Zonadinamika.com. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebutkan lima kesesatan Panitia Khusus (Pansus) Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, panitia khusus angket diisi oleh figur-figur yang terlibat dalam perkara yang ditangani KPK terutama KTP-Elektronik.

“Dengan demikian pembentukan panitia khusus hak angket tentu dapat secara nyata maupun potensial menimbulkan conflict of interest karena berkaitan dengan perkara pro-justitia yang sedang ditangani KPK mengancam pemidanaan diri mereka. Jadi, pansus hak angket sudah dapat dikategorikan disqualification atau recusal (tidak layak memutuskan/menilai perkara) atau tidak sah,” ujar Feri, Senin (10/7).

Kedua, kata Feri, Pansus angket dibentuk dengan prosedur yang sesat. Secara khusus Pasal 199 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tegas menghendaki dilakukannya mekanisme voting agar usulan penggunaan angket menjadi hak angket.

“Namun mekanisme ini tidak dijalankan oleh DPR sehingga Pansus yang berjalan saat ini cacat prosedur pembentukan. Konsekuensi sebuah tindakan lembaga negara yang tidak sesuai prosedur adalah batal demi hukum. Pansus hak angket harus dianggap tidak pernah ada karena hal itu,” jelas Feri.

Ketiga, lanjut dia, pembentukan pansus hak angket terhadap KPK telah melanggar konsep independensi KPK. Menurut dia, penyimpangan lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut serta peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman dikoreksi melalui putusan peradilan.

“Jika KPK menyimpang dalam proses penyelidikan maka peradilan dapat mengoreksinya dalam pra-peradilan,” tandas Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Sedangkan jika menyimpang dalam penyidikan dan penuntutan, maka peradilan dapat mengoreksinya dengan “mengalahkan” KPK melalui putusannya. Kata dia, pola demikian untuk menjamin independensi aparat penegak hukum dan menjauhkannya dari intervensi kepentingan politik.

“Keempat, Pansus melakukan tindakan tidak logis dengan meminta keterangan terhadap narapidana kasus korupsi,” paparnya.

Dia menilai pilihan pansus hak angket itu jelas tujuannya untuk mengumpulkan informasi berbasis kebencian kepada KPK dengan meminta keterangan orang-orang yang dihukum melalui kewenangan KPK. Menurut dia, hal tersebut sama saja meminta keterangan kepada narapidana pidana umum terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

“Tentu narapidana tersebut punya hal-hal negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum. Namun pilihan pansus angket itu jelas mengungkapkan bahwa tujuan pansus hanyalah untuk mematikan KPK melalui berbagai cara,” ungkap dia.

Terakhir, kata Feri, Pansus hak angket kesulitan membedakan pakar dan advokat. Sejauh ini menurut Feri Pansus hanya mengumpulkan keterangan ahli dari pihak-pihak yang sangat pro agar KPK “dimatikan”.

“Beberap ahli yang dipanggil pansus juga diragukan posisinya sebagai akademisi murni atau advokat. Semestinya ahli yang diundang lebih murni sebagai ahli yang menjalankan profesi akademik atau penelitian, dibandingkan ahli yang memiliki dua label sebagai advokat. Advokat tentu saja profesi mulia, tetapi profesi ini dirancang untuk berpihak pada kepentingan kliennya,” pungkas dia.(B1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here