Mental Korupsi di Kemdagri Masih Terwarisi.

0
50
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo /istimewa

JAKARTA – Zonadinamika.com. Mental korupsi yang terwarisi di dalam menteri dalam negeri masih melekat, Salah satu yang disorot adalah soal tidak transparannya dalam persetujuan pengisian pejabat di daerah-daerah. “Salah satunya indikasi adalah praktik korupsi maupun suap pengisian pejabat di Kabupaten Mappi, Papua,” ujar tokoh pemuda Mappi A Amar kepada SP di Jakarta, Senin (27/3).

Maka dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didesak untuk membersihkan praktik korupsi warisan lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang disinyalir masih terjadi.

Dugaan itu menguat setelah beredarnya surat Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Papua soal persetujuan pengisian pejabat di lingkungan Pemkab Mappi Nomor 821.2/681/SJ tertanggal 30 Januari 2017. Surat itu semestinya dilengkapi lampiran nama-nama pejabat yang disetujui. Hal itu sesuai poin kelima yang disebutkan Mendagri dalam surat tersebut.Namun, lampiran itu tidak ada.

“Lampiran itu hilang bak ditelan bumi. Kami mensinyalir, ada upaya-upaya oknum-oknum tertentu yang ingin lampiran itu tidak muncul, sehingga mereka bisa bermain dalam penentuan nama-nama pejabat,” tutur dia.

Amar sudah mempertanyakan hal itu kepada Pemkab Mappi, tetapi tidak ditanggapi. Begitu juga saat ia menanyakan langsung kepada pihak Kemdagri di Jakarta, tetapi jawaban yang diterima, lampiran itu bukan untuk publik, melainkan rahasia negara.

Ia mengaku kecewa dengan sikap Kemdagri. Sebab, merupakan hak publik untuk mengetahui siapa saja pejabat publik yang akan melayani rakyat.

Amar juga melihat ada kejanggalan lain dari proses keluarnya surat mendagri tanggal 30 Januari 2017 hingga keluarnya Surat Keputusan Bupati Mappi Nomor 821.2/01/BUP-MAPPI/1/2017 di tanggal yang sama. Surat yang ditandatangani Pj Bupati Mappi Benyamin Ngali itu tentang Pengukuhan dan pelantikan Pejabat Eseon II-IV. Surat itu keluar hanya sepekan sebelum Benyamin Ngali mengakhiri tugasnya.

Dalam surat itu, ada 479 pejabat yang dilantik terdiri atas 32 pejabat eselon II, 126 eselon III, dan 321 eselon IV. Dari 32 jabatan di tingkat eselon II, ternyata ada 16 jabatan yang lowong, belum ada nama pejabatnya yakni untuk jabatan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Amar menjelaskan, masyarakat Mappi menyesalkan tidak adanya transparansi dalam penentuan pejabat. Selain itu, tindakan penonaktifan sejumlah pejabat secara sepihak oleh Pj Bupati yang hal itu jelas menyimpang dari UU Aparatur Sipil Negara.

“Kami juga mempertanyakan mengapa pelantikan dilakukan terburu-buru? Indikasi adanya penyimpangan sangat kuat,” tutur dia.

Ia juga meminta Kemdagri untuk memperjelas status para eksekutif di Kabupaten Mappi. “Pemerintahan di Kabupaten Mappi sudah demisioner, karena jabatan Sekda dan Pj Bupati sampai hari ini tidak jelas dan tidak transparan siapa pejabat definitif, sementara penggunaan dana APBD 2017 terus berjalan,” tutur dia. (an)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here