Janji Politik Pasangan Anis-Sandi di Nilai Tidak Mendidik Masyarakat

0
106

JAKARTA – Zonadinamika.com. Janji politik pasangan ANIS-SANDI dalam perebutan kursi empuk DKI 1, dinilai banyak kalangan sangat keterlaluan manis, bahkan janji tersebut diduga sangat sulit bisa di wujutkan melihat PAD DKI yang tidak memungkin mampu untuk menepati janji tersebut.

Sementara itu,  TAJI merasa Anies tidak mendidik masyarakat Jakarta dengan mengangkat program demikian. Di dalam teori politik dan demokrasi, dikenal hubungan transaktional dan finansial (vote buying), di mana terjadi pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang atau jasa) yang ditawarkan oleh kandidat. Syarat pertukaran terletak pada kedua belah pihak sepakat dengan “harga” sehingga terjadi transaksi koruptif.

Oleh karena itu, Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan calon gubernur Anies Rasyid Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait dugaan janji politik uang, Kamis (9/3).

Dalam keterangannya, TAJI mengungkapkan Anies dilaporkan karena mengeluarkan janji kampanye dengan unsur politik uang pada saat deklarasi di Markas Komando GL Pro 08, Jl. Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Di situ, pihak TAJI mencatat Anies menjanjikan Rp1-3 miliar untuk setiap rukun warga (RW) di Jakarta.

Sebagai buktinya, TAJI melampirkan fotokopi pemberitaan salah satu portal media online nasional yang memberitakannya dan satu bukti video pemberitaan dari salah satu stasiun televisi.

Dalam pemberitaan itu, disebutkan Anies akan melanjutkan rencana dana bantuan Rp1 miliar per RW milik Agus Yudhoyono. Bahkan Anies berencana menambah besaran dananya.

Bagi TAJI, program itu tidak ada dalam visi misi yang didaftarkan Anies dan pasangannya Sandiaga Uno ke KPU DKI Jakarta. Hal itu dianggap telah melanggar ketentuan kampanye yang diatur di dalam UU Pilkada pasal 73 ayat 1 dan 2.

TAJI menyatakan prihatin dengan inkonsistensi Anies hanya demi memenangkan kursi DKI 1. Sebab sebelumnya, dalam sebuah pemberitaan media massa, Anies sudah menolak ide Rp 1 miliar untuk 1 RW.

Di sisi lain, TAJI merasa Anies tidak mendidik masyarakat Jakarta dengan mengangkat program demikian. Di dalam teori politik dan demokrasi, dikenal hubungan transaktional dan finansial (vote buying), di mana terjadi pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang atau jasa) yang ditawarkan oleh kandidat. Syarat pertukaran terletak pada kedua belah pihak sepakat dengan “harga” sehingga terjadi transaksi koruptif.

TAJI menghitung, apabila 2.700 RW di Jakarta masing-masing terima Rp 3 miliar, maka dana APBD yang harus disiapkan adalah Rp 8 triliun pertahun. Jumlah itu dinilai sangat fantastis dan tidak jelas pengelolaannya.

Anggaran sebesar itu memakan 11 persen porsi APBD Jakarta dan jauh lebih tinggi dibanding dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dilakukan demi masa depan generasi penerus Jakarta.

Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) terdiri dari sejumlah pengacara yakni M. Aidil Fitra, Surya Tjandra, Raden Catur Wibowo, Guntur Dalo, Yan Warinson, Samuel Parasian, Halomoan Sianturi, Solo Simanjuntak, Partahi Sidabutar, Dorma H. Sinaga, dan Eddie B. Siagian.

Sampai berita ini dinaikkan, Ketua Tim Desk Pilkada PKS, Habib Aboebakar Al-Habsyi, belum menjawab ketika diminta tanggapannya atas pelaporan tersebut. (B1)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY