Markus Waine Sebut Oskar Makai Tidak Urus SK Pemberhentian

0
109
Markus Waine diwawancarai usai lapor ke DKPP RI di Jakarta, Jumat, (03/03/17)

DOGIYAI-Zonadinamika.com – Salah satu calon bupati Kabuapten Dogiyai, Papua, Markus Waine yang berpasangan Angkian Goo menyebutkan, Oskar Makai, Wakil Bupati Dogiyai terpilih periode 2017-2022 tak pernah mengundurkan diri dari CPNS.

Dikatakan Markus Waine yang diusung dari Partai Hanura, hal itu itu terbukti dari berbagai sumber yang menyebut bahwa Oskar tak mengurus urat. Sumber-sember itu diantaranya oleh Plt. Bupati Dogiyai, Emmi Enembe, Biro Kepegawaian Provinsi Papua, Plt. Sekda Kabupaten Dogiyai Natalis Degei, S.Sos, KPU Dogiyai dan Kepala BKD Kabupaten Dogiyai, Yance Agapa SH, M.Si.

“Kami sudah melaporkan Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai, Papua ke DKPP di Jakarta, Jumat, (03/03/2017). Jika KPU Dogiyai tidak mengakui apa yang terjadi sebenarnya terhadap SK pengunduran diri Wakil Bupati terpilih Dogiyai, Oskar Makai, SH, maka KPU setempa terancam kena kode etik, dan ancaman PAW,” tegas Markus Waine kepada media.

Paslon Nomor Urut 4 ini menegaskan, tanggal 24 Oktober 2016, lima Paslon Dogiyai ditetapkan oleh KPU Dogiyai. Namun, Nomor Urut 5 bermasalah karena terjadi perebutan Partai PKPI hingga terakhir Partai PKPI didiskualifikasi oleh KPU RI. Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos masuk sebagai calon petahana yang sudah mengajukan cuti kampanye selama 3 bulan, sampai dengan tanggal 12 Februari 2017.

Ia mengungkapkan, SK Plt. Bupati Dogiyai No. 000001/KEP/Ju/29425/16 tertanggal 9 November 2016. Dalam SK ini Oskar Makai, SH diberhentikan sejak tanggal 1 Desember 2016, sedangkan Plt. Bupati Herman Auwe, S.Sos sementara posisinya masih dalam kurungan (Cuti Kampanye) sampai tanggal 12 Februari 2017. “Ternyata, Kepala BKD siapkan surat pengantar pemberhentian sementara CPNSnya ada dua versi, yakni No. 800/163/BKD/2016 juga isinya sama,” ungkapnya.

“Dan kami juga sedang ikuti tindakan KPU Dogiyai seperti apa nantinya. Sesuai dengan tahapan verifikasi persyaratan KPU menyampaikan kepada kami calon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), entah PNS, CPNS, DPRD dan lain-lain sesuai amanat UU. Pilkada maupun PKPU. Dari dateline waktu yang ada, ternyata Oskar Makai, SH, calon wakil bupati dari Nomor Urut 1 tidak mengurus SK pemberhentian dan tidak menyerahkan pemberhentian dirinya ke KPU Dogiyai hingga tanggal 15 Februari 2017,” tuturnya.

Maka, lanjut dia, SK pemberhentian untuk Oskar Makai, SH yang baru dikeluarkan oleh Plt. Bupati Herman Auwe S.Sos pada tanggal 27 Februari 2017 yang tertanggal dalam SK tertanggal 9 November 2016 tersebut pelanggaran besar yang harus diusut tuntas. Tindakan menerbitkan SK Pemberhentian Plt. Bupati Herman Auwe S. Sos ini dianggap terlambat, karena publik sudah ketahui terlebih dahulu dari pada SK Plt. Bupati Dogiyai Herman Auwe S.Sos tersebut itu.

“Selama Pilkada Oskar Makai, SH hanya memiliki surat-surat pengantar pemberhentian sementara dari BKD dengan No: 800/003/BKD/2016 tertanggal 17 Januari 2017. Surat ini keluar setelah tahapan KPU sudah lewat,” Waine menjelaskan. (IST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here