ICJR: RP 180 Juta Cost Kebiri, Lahan Korupsi

0
207

JAKARTA ,Zonadinamika.com – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sengaja menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 25 Mei 2016, dinilai tidak berpihak kepada korban.

Menurut ,Erasmus Napitupulu Peneliti ICJR , perppu ini juga dapat menjadi dasar untuk membuka lebih Iuas peluang korupsi di dalam sistem peradilan pidana. Karena dalam penerapan perppu ini membutuhkan biaya banyak. “Sesuai data yang didapat dari beberapa negara yang menerapkan sistem kebiri, biaya terendah untuk melakukan kebiri terhadap satu pelaku diperkirakan mencapai Rp180 juta per tahun.

“Secara hitungan biaya kebiri dan chip, data untuk satu pelaku itu bisa sampai Rp180 juta. Itu hanya untuk satu pelaku ,yang jadi pertanyaan, siapa yang kompeten melaksanakan, serta berapa biaya honor untuk melaksanakan,”.

Berapa satelit untuk mantau pemakai chip dan yang paling penting, siapa yang jadi produsen chip nya? Maka Ini bisa saja jadi lahan proyek korupsi besar,”Ujar Erasmus dalam konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta, Minggu, 29 Mei 2016.

Erasmus juga menilai perppu yang telah ditandatangani Jokowi ini dibuat bukan berdasarkan analisis dan kajian yang tepat, “Tetapi hanya untuk meladeni emosi sesaat masyarakat. Dalam pengesahan perppu ini, Pemerintah juga dianggap tidak transparan.

“(ICJR) kecewa Presiden melupakan perlindungan terhadap korban. Kami kecewa dengan perppu yang seharusnya disusun secara demokratis, tetapi dilakukan dengan cara refresif dan tidak memperhatikan kepentingan korban,” ujarnya.

Jelas kata Erasmus, perppu Ini tidak akan dapat secara efektif menekan angka kejahatan seksual termasuk kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. “Perppu Ini, menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut Pemerintah tidak berdasarkan kajian dan alasan yang rasional, namun mendasarkan pada alasan -alasan yang emosional.

“Sehingga perppu ini dikeluarkan tanpa adanya basis kajian mengenai cost benefit analysis yang seharusnya menjadi syarat utama kebijakan kriminalisasi,” katanya.

Selain itu, dalam perppu kebiri ini tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh korban.
Tegasnya Pemerintah sama sekali tidak memikirkan bagaimana cara memulihkan dampak yang timbul akibat kejahatan seksual yang diterima korban.ujarnya.(An)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here