DPRD Belu Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sampai Tuntas

0
347

ATAMBUA, NTT- Zonadinamika.com, Belakangan ini berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mengkhawatirkan di Indonesia yang saat ini mendapat status darurat kekerasan seksual.

Melihat hal ini, DPRD Kabupaten Belu melalui wakil Ketua Benediktus J. Halle mengatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD tengah membahas tentang perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang dipastikan akan rampung dalam waktu dekat berdasarkan konsultasi bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan kekerasan terutama terhadap anak.

“Pembahasan tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak yang telah dilihat oleh Pemerintah Derah, untuk Saat ini dalam tahap hampir selesai, karena itu konsultasi dari Kementerian Hukum dan HAM itu adalah salah satu cara meminimalisir tindakan kekerasan seksual terutama terhadap anak”, Kata Bene Halle. (Senin, 16/5/2016).

Menurut Bene bahwa Pihaknya selalu memantau dan memberikan pengawalan terhadap Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilapokan ke Pihak Kepolisian agar tidak mandet ditengah jalan sehingga benar-benar konsisten dan sampai tuntas, dan untuk pelaku juga dapat diberi efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan mereka.

“untuk berbagai kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian, kami DPR Juga selalu memantaunya, selalu memberikan pengawalan supaya kasus yang sudah dilapokan ini ditangani sampai tuntas, dan kalau memang pelakunya terbukti bersalah maka harus diberi hukuman yang setimpal supaya ada efek jera buat yang bersangkutan, ini yang selalu kami mohon supaya pihak kepolisian atau penegak hukum harus betul-betul konsisten dan penyelesaiannya harus sampai tuntas, jangan kemudian mandet ditengah jalan, dan inikan merupakan angin segar buat para pelaku ini, bahwa nanti mungkin saja nanti bisa diatur, dan ini kami selalu komunikasikan dengan pihak kepolisian,” sahut Bene.

Selain itu, Untuk Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak juga saat ini tengah dibuat rancangan Perpu tentang Kebiri oleh Pemeritah Pusat dan menunggu untuk ditetapkan. Dan Pihak DPRD juga sangat mendukung sehingga kekerasan terhadap anak dapat ditekan sedini mungkin.

Kemudian Bene juga berharap bahwa dengan adanya Perpu ini, agar pihak berwenang harus lebih jeli lagi melihat dari kasus yang ada dan tidak setiap kekerasan semuanya harus dikebiri, tentu juga harus dilihat tingkat kesalahan atau hukumannya. “memang kalau menurut saya, itu juga perlu tapi tentu harus tidak bisa merata dan dalam pelaksanaan harus sesuai dengan situasi yang ada,” Jelasnya.

“Dalam hal ini tentu pemerintah juga sudah mempertimbangkan unsur baik buruknya, positif negatif dan positifnya karena ini juga perlu sosialisasi. Sosialisasi ini juga harus melibatkan semua pihak termasuk, Tokoh Agama, Tokoh ada, Tokoh Masyarakat,” Kata Bene. (Nus Feka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here