Mendagri Tjahjo Kumolo : Syarat Pendirian Rumah Ibadah Harus Dihapus Karena Sangat Memberatkan

0
315

JAKARTA,Zonadinamika.com. Sebagaimana telah diketahui bersama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dirinya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menag tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Secara khusus, Tjahjo Kumolo menilai salah satu syarat pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 orang tersebut tidak tepat

“Soal SKB, kami terus kontak kepada Menag. Nanti kami kaji. Izin mendirikan tempat ibadah yang harusnya 90 orang harus dikurangi, kalau perlu enggak ada,” ungkap Tjahjo Kumolo dalam pertemuan dengan Peserta Jambore Perempuan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta beberapa waktu lalu

Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa negara harus memberikan jaminan kebebasan untuk setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing

“Mau pengajian di mana, ibadah di mana, bangun gereja, bangun masjid di mana harus dijamin kebebasannya,” tegas Tjahjo Kumolo, “Ada orang bangun gereja, mayoritas memenuhi, kok dilarang kenapa? Karena namanya kiai ini. Lalu enggak boleh bangun masjid karena namanya Antonius ini. Ini masih terjadi di Indonesia.”

Menurut Tjahjo Kumolo, saat ini sebetulnya masalah kerukunan umat beragama tidak perlu diperdebatkan

“Kalau bahas kerukunan lagi ya repot, mayoritas minoritas ya repot. Masing-masing punya hak,” imbuh Tjahjo Kumolo

Peserta Jambore Perempuan yang bertemu dengan Mendagri sekitar 36 orang perempuan yang terdiri dari beragam latar belakang seperti buruh tani, pekerja rumah tangga serta aktivitas pejuang perdamaian dari Aceh

“Kami telah banyak kajian perda (peraturan daerah) diskriminatif, sudah ditemukan Komnas Perempuan, kita kaji apakah perda diskriminatif konstitusional atau tidak atau perlu direvisi. Kami juga melakukan pendampingan kelompok minoritas beragama. Kami banyak menemukan, berkembangnya tafsir konservatif yang berujung pada kekerasan yang diilhami produk hukum nasional,” ungkap perwakilan perempuan dari Fahmina Institute Alif

Alif mencontohkan beberapa produk hukum seperti UU Nomor 1/1965 tentang Penodaan dan Penistaan

“Publik banyak menafsirkan sesat dari UU ini,” ujar Alif

Produk hukum lainnya yakni SKB Mendagri, Menag dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat tersebut mengilhami penyerangan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah di sejumlah daerah

Selain itu, produk hukum yang disoroti yaitu SKB dua menteri yang salah satunya mengatur pendirian rumah ibadah

“Kemudian SKB dua menteri. Ini telah menyebabkan umat Kristen tidak bisa beribadah. Solusinya, kami minta kepada Mendagri segera melakukan sinkronisasi semua produk hukum dengan konstitusi negara dengan cara melakukan review dan pembatalan produk hukum yang terbukti memicu diskrimnasi,” tutup Alif. (red)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY