Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye (LPSDK) Terdapat Banyak Kejanggalan

0
247

Jakarta,Zonadinamika.com.Panitia Kerja Nasional Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye (Pojaknas PPDK) menemukan lima kejanggalan dana kampanye di 11 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Kesebelas daerah tersebut, yakni Binjai, Bontang, Bukit Tinggi, Jembrana, Kotawaringin Timur, Manado, Samarinda, Surakarta, Ternate, Tasikmalaya dan Surabaya.

“Salah satu kemajuan dalam pilkada serentak 2015 adalah pengetatan dan pembatasan dana kampanye dengan tujuan mencegah manipulasi, dominasi pemilik modal, serta mencegah dana kampanye dari sumber ilegal atau hasil tindak pidana,” ujar peneliti Pojaknas PPDK Toto Sugiarto saat konferensi pers terkait “Laporan Dana Kampanye di 11 Daerah” di ruangan Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (30/11).

Namun, kata Toto jika dilihat dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye (LPSDK), terdapat banyak kejanggalan, keanehan, kecurangan dan akal-akalan pembuatan LADK dan LPSDK. Pokjanas PPDK, menemukan lima keanehan dan kejanggalan laporan dana kampanye di 11 daerah.

“Pertama, kecilnya dana kampanye yang tersedia pada LADK dan LPSDK. Kejanggalan ini terjadi di banyak daerah. Hal ini tidak rasional dibandingkan pengeluaran masing-masing pasangan calon (paslon),” ungkapnya.

Di Ternate rata-rata dana kampanye (LPSDK) pasangan terbilang kecil, antara lain pasangan Burhan-Abdullah sebesar Rp 5 juta, pasangan Rachman-Anwar sebesar Rp 11 juta, pasangan Sidik-Djasman Rp 50 juta, Sudjud-Arifin sebesar Rp 20 juta. Selain itu, di Jembrana, dana kampanye pasangan Komang-Gusti hanya Rp 8,49 juta. “Bahkan pasangan Djunaedy-Haryanto di Kotawaringin Timur hanya punya dana kampanye sebesar Rp 1 juta. Ini sangat kecil dan tidak rasional,” tandasnya.

Kejanggalan kedua, lanjut Toto terdapat sumbangan individu yang besarannya sama pada sejumlah penyumbang. Hal ini memunculkan kecurigaan akal-akalan. “Sumbangan ini sebenarnya dari orang yang sama, tetapi dipecah sehingga tidak melampaui batas maksimal sumbangan. Misalnya, di Kabupaten Jembrana ada 12 penyumbang yang masing-masing menyumbang sebesar Rp 12,6 juta,” katanya.

Kejanggalan ketiga, lanjut Toto terdapat sumbangan individu yang melampaui batas seperti di Bukit tinggi sebesar Rp 140 juta. Kejanggalan keempat penerimaan dari partai pengusung amat kecil dibanding penerimaan dari pasangan calon, baik dalam LADK ataupun dalam LPSDK. “Kejanggalan terakhir banyak sekali penyumbang yang tidak mencantumkan data identitas lengkap,” pungkas Toto.

Sebagaiman diketahui Pokjanas PPDK merupakan gabungan lembaga yang peduli melakukan pengawasan dana kampanye di sejumlah daerah yang selenggarakan pilkada serentak. Sejumlah lembaga yang tergabung antara lain, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), PARA Syndicate, TePi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KoDe Inisiatif. (pan)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY