Tindakan Setya Novanto Pelanggaran Berat

0
201

Jakarta – Zonadinamika.com.Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai tindakan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI Setya Novanto yang diadukan Menteri ESDM Sudirman Said merupakan tindakan dengan kualifikasi pelanggaran berat. Lantaran tindakan tersebut, Novanto diancam dengan hukuman pemberhentian dari keanggotaan DPR RI.

“Namun yang mengherankan adalah hingga saat ini MKD justru lebih asyik dengan problem bongkar pasang keanggotaan dalam MKD, sebagai upaya keras untuk merusak independensi MKD demi menyelamatkan Setya Novanto dari ancaman pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan keanggotaan DPR RI dapil NTT II,” beber Petrus kepada Beritasatu.com, Sabtu (28/11).

Petrus mengaku heran dengan sikap parpol dan fraksi di DPR RI yang bukan saja dengan cara bongkar pasang keanggotaan MKD akan tetapi juga dengan sikap mengabaikan pembentukan Tim Panel ad hoc untuk menyidangkan pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said, yang tergolong dalam kualifikasi pelanggaran berat.

Padahal, kata Petrus di dalam ketentuan pasal 39 dan 40 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, Tentang Tata Beracara MKD, telah diatur mengenai perlunya dibentuk Tim Panel ad hoc manakala pelanggaran Etika yang terjadi berkategori berat dan ancaman hukumannya berupa pemberhentian.

“Susunan Tim Panel ad hoc terdiri dari 3 orang dari unsur MKD dan 4 orang dari unsur masyarakat,” jelasnya.

Menurut Petrus, sejak MKD memproses pengaduan Sudirman Said, hingga saat ini publik belum melihat ada upaya MKD untuk membentuk Tim Panel ad hoc dimaksud. Publik, katanya menjadi curiga bahwa MKD sedang berjudi dengan upaya penyelamatan Setya Novanto dengan cara membangun sejumlah skenario.

“Skenario penyelamatan tersebut antara lain menyidangkan kasus Setya Novanto tanpa melalui Tim Panel dan mengualifikasi pelanggarannya sebagai pelanggaran ringan dengan sanksi yang ringan pula yaitu peringatan,” terang Petrus.

Lebih lanjut, dia menilai laporan Sudirman Said sebenarnya sudah menggambarkan spektrum pelanggaran yang komplit, yang meliputi aspek etika, moral, hukum baik pidana umum maupun pidana khusus yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Masih kata dia, sulit dihindari untuk menempatkan pengaduan Sudirman Said dengan kualifikasi pelanggaran berat.

“Dengan demikian, pembentukan Tim Panel ad hoc menjadi keharusan MKD yang tidak bisa ditawar menawar dengan perjudian dari pemburu rente dalam kasus ini,” pungkas Petrus.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY