Tolak Praperadilan SP3 RSUD Nisel, Hakim di Tuding Berpihak Pada Koruptor

0
646

Medan,Zonadinamika.com. Puluhan massa yang mengatasnakan Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) langsung mengamuk di ruang sidang.
Beberapa di antaranya terlihat menunjuk-tunjuk hakim dan menuding hakim tidak profesional dan memihak kepada koruptor.
Kegaduhan itu terjadi dikalah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan praperadilan terhadap penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus dugaan korupsi di RSUD Nias Selatan, Kamis (22/10). Putusan itu langsung disambut amukan para pendukung gugatan itu.

Hakim tunggal Toto Ridarto dengan yakin penuh menolak sepenuhnya yang diajukan Forum Komunitas Indonesia Satu (FKI-1). SP3 yang dikeluarkan Kejati Sumut itu dinilai sudah layak, karena menurutnya penyidik sempat meminta tanggapan sejumlah ahli seperti BPK dan BPKP Sumut.

Maka Hakim berpendapat, bahwa sebelum penyidik menerbitkan surat SP3 itu, sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dan menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara.
Karena para pelaku yang disangka melakukan korupsi sudah mengembalikan uang kerugian negara ke kas daerah.

Menurut hakim, kebijakan menerbitkan SP3 dalam kasus itu dinilai tepat, karena tidak terdapat cukup bukti. Karena itu, gugatan praperadilan ditolak sepenuhnya.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Hakim Toto Ridarto.

Setelah mendengar putusan hakim, spontan puluhan orang dari Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) langsung mengamuk di ruang sidang. Beberapa di antaranya terlihat menunjuk-tunjuk hakim. Mereka menuding hakim tidak profesional dan memihak kepada koruptor.

Mendengar suara gaduh, petugas dari Polsekta Medan Baru langsung menyebar di sekitar ruang sidang. Beberapa di antaranya langsung mengawal hakim meninggalkan ruang sidang.

Massa pun langsung meluapkan kekecewaan mereka dengan berorasi di depan gedung PN Medan. Dalam aksinya mereka menuntut agar hakim menerima gugatan praperadilan terhadap penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang dilakukan Kejati Sumut terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan RSUD Nias Selatan (Nisel).

Dengan penerbitan SP3 itu, pengunjuk rasa menuding pihak kejaksaan telah menjadikan para tersangka dalam kasus itu sebagai mesin ATM berjalan.

Alasan pihak kejaksaan menghentikan penyidikan kasus itu karena para tersangka telah mengembalikan kerugian negara, tidak dapat diterima. Pengembalian itu dinilai seharusnya tidak menghentikan kasus korupsi itu.

“Kejati Sumut seharusnya tidak menerbitkan SP3, melainkan tetap melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Ketua DPW Gempita Sumut Esra Ginting.

Kasus dugaan korupsi ini ditingkatkan ke penyidikan pada 29 Oktober 2013. Kejati Sumut menetapkan 17 tersangka. Selanjutnya, Kajati M Yusni secara kontroversial menerbitkan SP3 kasus pada Agustus 2015.

Forum Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) kemudian menggugat penerbitan SP3 itu ke PN Medan. Namun, hakim menolak gugatan itu. (red)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY