Sumut dan NTT Kota Terkorup di Indonesia

0
372

Jakarta,Zonadinamika.com. Kota terkurup di Indonesia di duduki Sumut dan NTT, dari hasil penelitian Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa Sumatera Utara (Sumut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia selama semester pertama 2015.

“Kami melakukan pemantauan terhadap penanganan korupsi di daerah, Sumatera Utara dan NTT paling banyak mencapai 24 kasus,” kata peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (17/10) lalu.

Sumatera Utara menjadi provinsi yang mengalami kerugian negara paling banyak akibat kasus tindak pidana korupsi tersebut, mencapai Rp 120,6 miliar dengan nilai suap sebesar Rp 500 juta.

Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing ada 19 kasus.

“Selanjutnya, Sumatera Selatan 16 kasus, Sumatera Barat dan Lampung 14 kasus, Papua 13 kasus, dan Riau 12 kasus,” ucapnya, memaparkan.

Pada penelitian yang diadakan tersebut, ICW juga menyimpulkan bahwa wilayah Indonesia Timur menjadi area baru bagi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Hal ini terlihat dari NTT dan Papua yang masuk dalam 10 lokasi tindak pidana korupsi terbesar selama semester pertama 2015,” tukas Wana.

Sebelumnya, ICW juga memaparkan, kinerja penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada semester pertama 2015 mengalami penurunan.
“Sampai awal tahun ini hanya mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.447 kasus korupsi dari penyidikan ke penuntutan,” imbuh Wana.

Kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan pada periode 2010-2015 tersebut apabila dinominalkan mencapai Rp 29,3 triliun. Hasil pemantauan membuktikan bahwa aparat hanya mampu menaikkan 1.254 (50,6 persen) kasus dari tingkat penyidikan ke penuntutan, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 18,3 triliun.

Sedangkan sisanya, atau 1.223 kasus (49,4 persen) tidak mengalami perkembangan positif atau dengan kata lain masih dalam tahap penyidikan, dengan nilai Rp 11,04 triliun.

“Jadi aparat penegak hukum hanya mampu menaikkan setengah dari kasus korupsi berstatus penyidikan ke penuntutan atau P21,” ujarnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here