LKKP Sebut Kejatisu Pembohong dan Pengecut

0
411

Medan,Zonadinamika.com . Trekait lahir SP3 dalam dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Nias Selatan ,belang Kejatisu Muhammad Yusni, SH. HM mulai terlihat,bahwa dengan munculnya SP3 semakin terlihat jelas ada unccur kepentingan pribadi tanpa memperdulikan penegakan hukum.

Tudingan tajam pun mengarah pada Kejatisu, Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) selaku pihak yang dari sejak awal sudah berkomitmen mengawal sidang gugatan Praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Nias Selatan (Nisel), menemukan adanya pembohongan publik yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Alasan bahwa pihak Kejatisu tidak mengetahui bahkan mengaku tidak menerima undangan sidang dari Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menyebakan tertundanya persidangan prapid tersebut menjadi bukti kebohongan itu.

” Alasan pihak Kejatisu yang menyatakan sama sekali tidak mengetahui kalau ada jadwal sidang tersebut karena belum mendapat undangan sidang dari pihak pengadilan adalah bumerang tak terbantahkan, sehingga tak salah bila munculnya sebutan kalau Kejatisu Pengecut karena sampai tega berbohong,” ucap Sekretaris Jenderal Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Hans Wijaya didampingi Ketua Divisi Monitoring Kasus, Dewantara Mahardika, Sabtu (10/10/2015),seperti yang di alnsir oleh berita hukum online.

Hans berani menyatakan kalau Kejatisu melakukan kebohongan karena dirinya menemukan fakta, bahwa pada hari sebelum digelarnya persidangan praperadilan itu tepatnya pada Hari Minggu (27/9/2015), Wakil Kepala Kejatisu, Baginda Polim Lumbangaol, disalah satu media nasional dengan tegas menyatakan telah menerima undangan sidang dan bahkan mengatakan siap menghadapi prapid tersebut.

“Ini jelas bukti pengecutnya mereka sehingga harus berbohong, kita semua tahu sifat takut atau pengecut itu muncul karena kita merasa telah melakukan kesalahan, namun bila benar maka kita pasti berani menghadapinya tanpa perlu menunda-nunda untuk mengungkap kebenaran itu demi kebaikan bersama,” tegas Hans Wijaya.
Lanjut Hans, selaku pihak yang akan terus mengawal ketidak wajaran terbitnya SP3 ini, ia dan rekan-rekannya di LKKP melihat, alasan penundaan oleh pihak Kejatisu itu menunjukkan kegugupan mereka.

“Ini benar-benar tak masuk akal, bagaimana mungkin pihak Kejatisu yang sebelumnya menyatakan telah menerima undangan sidang bahkan juga menyatakan siap menghadapinya, tiba-tiba sebaliknya, ini fakta yang bisa jadi bumerang bagi mereka karena mereka telah melakukan pembohongan publik,” tegas Hans lagi.

Dalam analisa LKKP, lanjut Hans, ketidaksiapan Kejati Sumut sangat beralasan, sebab, alasan keluarnya SP3 tidak memenuhi unsur kelayakan hukum. Jika seorang penegak hukum melanggar hukum, maka dia akan mencari alasan-alasan yang irasional.

Dilain pihak, LKKP menyambut baik digelarnya sidang pra peradilan tersebut, sebab dengan pra peradilan sebuah keputusan yang dinilai melanggar hukum dapat diuji di hadapan sidang pengadilan yang terbuka. Untuk itu, LKKP percaya kepada hakim Toto Ridarto akan bersikap objektif dan tidak terpengaruh atas intervensi atau tekanan yang ada.

“Kami mencium aroma adanya intervensi politik yang dilakukan politisi dari Jakarta,” ungkap Hans. Ditanya siapa politisi itu, Hans tidak mau mengungkap nya dengan alasan belum saatnya. “Percayalah, jika waktunya datang kami akan buka siapa pihak-pihak yang melakukan intervensi itu,” ujarnya.

LKKP juga telah meminta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Sumut guna mengawasi jalanannya persidangan serta melakukan supervisi dan pengawasan super ketat atas upaya pihak-pihak lain yang berupaya mengintervensi jalannya persidangan tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara PN Medan, Fauzul Hamdi saat dikonfirmasi juga membenarkan kalau pihaknya memang telah mengirimkan undangan kepada pihak Kejatisu atas persidangan tersebut. Namun memang ia mengakui bisa saja ada kendala dilapangan sehingga undangannya bisa belum sampai, tetapi sesuai jadwal tertulis sidang tetap harus dibuka meski kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Diketahui sebelumnya, Majelis hakim PN Medan, Selasa (6/10/2015) menunda sidang praperadilan (prapid) yang diajukan Front Komunitas Indonesia (FKI) 1 selaku penggugat terhadap Kejatisu selaku tergugat. Ditundanya sidang ini dikarenakan tidak hadirnya perwakilan dari Kejatisu. Alasan Kejatisu melalui Kepala Seksi Penyidikan, Novan Hadian menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui adanya sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan. “Tidak ada undangan sampai ke Kejatisu, jadi kami tidak hadir,” ucapnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here