Malapetaka Bagi Kejatisu dan Tersangka Atas Terbitnya SP3 RSUD Nias

0
601

Nias,Zonadinamika.com. Pasca terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Pihak Kajatisu M Husni pada tanggal 11 Agustus 2015 terhadap penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap 2 (dua) persil tanah yaitu 60.000 m2 tanah untuk pembangunan Gedung RSUD Nias Selatan dengan cara mengelembungkan harga dari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 250.000,- yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara senilai Rp. 5.127.386.500 (lima miliyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

 

Menurut penelusuran tim awak media kasus tersebut diatas berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proses penangan kasus tersebut sejak tanggal 29 Oktober 2013 pihak Kejatisu telah meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan sekaligus menetapkan 17 orang sebagai tersangka, lalu kemudian pihak Kejatisu melalui Aspidsusnya mengusulkan penambahan tersangka, sehingga pada tanggal 20 Februari 2014 Tim Penyidik Kejatisu melakukan ekspose di Kejagung RI.

 

Lalu kemudian dari hasil ekspose tersebut di Kejagung RI melalui Jampidsus Kejagung RI setuju atau sepakat usul penambahan 1 orang lagi tersangka an. Idealisman Dakhi (Bupati Nisel), dimana pada tanggal 24 Februari 2014, menindaklanjuti hasil ekposes di Jampidsus oleh Tim Penyidik Kejatisu mengajukan penetapan tersangka an. Idealisman Dakhi kepada Kajatisu. Akan tetapi bukannya proses hukum selanjutnya berupa penahanan yang dilakukan namun secara mengejutkan oleh oknum Kajatisu Muhammad Yusni, SH. HM menerbitkan SP3 kasus dimaksud.

 

Menyikapi terbitnya SP3 kasus RSUD Nisel itu, mengundang reaksi dari LSM Gempita sumut yakni pada tanggal 19 Agustus 2015, LSM Gempita Sumut datang menggeruduk dan melakukan aksi demonstrasi di Kejatisu, hal ini tidak berhenti hanya sampai disitu saja. Karena belum mendapatkan jawaban yang tepat, LSM Gempita Sumut kembali melakukan aksi susulan pada tanggal 15 September 2015 dengan mendatangi Kejatisu dan DPRDSU, dari setiap aksi tersebut LSM Gempita Sumut menyatakan sikapnya dengan tegas menolak SP3 Kasus RSUD Nisel yang diterbitkan oleh pihak Kejatisu dibawah kepemimpinan M. Yusni selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

 

Saat dimintai tanggapannya bung Sabarman Zalukhu Ketua DPD LSM Gempita Kep. Nias (03/10/2015) sekira pukul 14.00 via selulernya mengatakan , tindakan yang dilakukan oknum Kajatisu Muhammad Yusni, SH. HM dalam menerbitkan SP3 tersebut telah memberikan luka mendalam dihati sebagian besar masyarakat Kepulauan Nias. Kenapa saya mengatakan demikian, perlu kita ketahui jika sudah 2 tahun disematkan oleh pihak Kejatisu label tersangka 17 orang. Menurut sepengetahuan kami jika dalam suatu proses hukum bahwa dalam menetapkan tersangka dan meningkatkan tahapan penanganan suatu kasus dari penyelidikan ke penyidikan tentu harus memiliki dua alat bukti yang kuat.

 

Namun kasus ini hanya dapat berjalan ditempat selama hampir kurang lebih 2 tahun. Maka sangatlah lumrah, jika kita menduga kuat selama 2 tahun ini mereka para tersangka dijadikan mesin ATM berjalan oknum Kajatisu, dari serangkaian aksi demo yang gencar dilakukan Gempita Sumut sebagai luapan kekecewaan atas insiden SP3 ini, telah mengundang perhatian, komentar, kecaman dari berbagai pihak dan media serta para penggiat anti korupsi atas terbitnya SP3 kasus RSUD Nisel ketus bung Sabarman Zalukhu.

 

Lanjut bung Sabarman kepada awak media, kalau SP3 ini sungguh tidak masuk akal, kenapa? alasan yang dikemukakan pihak Kejatisu melalui Kasipenkumnya Chandra Purnama kepada kami yaitu mengatakan adanya surat dari BPK RI perwakilan sumut pada tanggal 17 April 2015 perihal Jawaban atas permintaan saksi ahli dimana disampaikan oleh Kasipenkum Kejatisu kepada kami, yang menjelaskan bahwa kerugian kalau Kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan, sehingga kita teruskan pun kasus ini tidak memenuhi unsur, tutur bung Sabarman Zalukhu menirukan, dan hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan BPK RI Perwakilan Sumut yang mengatakan jika kami tidak memiliki kewenangan untuk ranah pidana, karena itu gawenya penegak hukum. Menjawab pernyataan Kasipenkum Kejatisu, bung Sabarman Zalukhu mengatakan, bila mengacu pada UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggungjawab Keuangan Negara pasal 22 dan 23 ayat 1 berbunyi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walkot/Direksi/Perusahaan Negara dan Badan-badan lainnya yang mengelola Keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya Kerugian Keuangan Daerah dimaksud.

 

Nah, sementara berdasarkan Resume BPK RI Perwakilan Sumut tertanggal 04 Juli 2013 menyampaikan pengadaan Lahan RSUD Nisel telah merugikan Keuangan Negara senilai Rp. 5.127.386.500. Lalu diketahui juga kalau tadinya Kerugian Keuangan Negara dikembalikan pada tanggal 04 November 2013 hingga 27 November 2013, setelah penanganan kasus ini sudah masuk ditahap penyidikan dan ditetapkan tersangka pada tanggal 29 Oktober 2013. Jelas ini telah melewati batas waktu yakni 120 hari lebih. Maka dari itu, jika mengacu pada amanat hukum yang terkandung didalam UU No. 20 tahun 2001 jelas hal ini sangat bertentangan aturan yang tertuang pada pasal 4 UU dimaksud.

 

Seterusnya, menanggapi adanya penambahan tersangka berdasarkan ekspose Tim Penyidik Kejatisu di Kejagung melalui Aspidsus Kejagung RI, yakni Idealisman Dachi selaku Bupati Nisel, kita menilai jika mendasari Perpres No. 65 tahun 2006 pasal 6 ayat 1 berbunyi pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, kemudian Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 47 dan 48 mengenai pendelegasian persiapan pengadaan tanah.

 

 

Dari pengamatan kami terhadap proses pengadaan tanah RSUD Nisel kita menduga kuat telah melanggar ketentuan seperti yang diamanatkan dalam perpres tersebut diatas. Hal lain yang tidak diabaikan adalah terkait jabatan dan kewenangan Idealisman Dachi selaku Bupati Nisel dalam Pengadaan Lahan RSUD Nisel ini. Menurut Kita, tidak ada alasan bagi pihak Kejatisu untuk bisa mengabaikan status Idealisman Dachi dari tanggungjawabnya selaku Bupati terkait pengadaan lahan RSUD Nisel, dalam arti kata Kejatisu wajib menelusuri lebih jauh lagi dugaan adanya keterlibatan Idealisman Dachi sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan RSUD Nisel.

Menyikapi alasan Kajatisu yang disampaikan melalui Chandra Purnama atas terbitnya SP3 RSUD Nisel, menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kepada kami masyarakat Nias. Karena kami menduga dibalik SP3 itu terindikan suap/gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Oknum Kajatisu Muhammad Yusni, SH. HM. Perlu diketahui bila akibat tindakan oknum Kajatisu ini, telah memberikan preseden buruk dan pupusnya kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kejaksaan dalam komitmennya memberantas tindak pidana korupsi dan penegakan supremasi hukum di NKRI.

 

Kalau boleh kami memberi pendapat, maka kami sangat terkesan bila menilai dari sudut pandang atau perspektif Kejatisu terhadap makna tindak pidana korupsi, seakan-akan menggiring pemahaman kita, kalau tindak pidana korupsi baru dianggap ada apabila secara nyata telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Maka konsekuensi yang sering dikedepankan adalah apabila kerugian keuangan negara, atau hasil korupsi dikembalikan oleh pelaku, maka unsur merugikan keuangan negara dengan sendirinya dianggap tidak ada lagi. Pemahaman tersebut adalah jika korupsi dipahami seperti proposisi diatas. Dapat dikatakan korupsi, ketika merugikan keuangan negara. Lalu ketika unsur ini gugur maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi, tindak pidana korupsi terpenuhi jika adanya unsur ”kerugian” keuangan negara.

Menanggapi hal tersebut diatas, menurut pemahaman kami, jika merumuskan subtansi terminologi ”kerugian” dalam rumusan kamus maupun undang-undang adalah ”hilang, kekurangan atau berkurangnya”. Bila hal ini di implementasikan ke dalam rumusan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 dan 2, maka menurut pendapat kami adalah hilangnya atau berkurangnya hak dan kewajiban warga negara, yang dapat dinilai dengan uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan melawan hukum, dalam bentuk hilang atau berkurangnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Hilang atau berkurangnya keuangan negara dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah, hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau Pengeluaran Negara, hilang atau berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri atau pihak lain.

 

Sehingga Kerugian Keuangan Negara jikalau dilakukan pendekatan interpretasi rumusan Keuangan Negara dan rumusan Kerugian Negara pada UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi alinea pertama bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan Keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasanya secara luar biasa.

 

Maka jelas sangat beralasan, bila kami tidak sependapat atas jawaban dan alasan Pihak Kejatisu seperti yang disampaikan melalui Kasipenkumnya Chandra Purnama. Oleh sebab itu, tindakan yang mereka lakukan juga telah mengakibatkan hilang atau berkurangnya Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hilang atau Berkurangnya Keuangan Negara dari kegiatan Pelayanan Pemerintah. Hilang atau berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Negara. Hilang atau berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri atau pihak lain serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas dalam hal ini khususnya masyarakat di Kabupaten Nias Selatan yang menurut kami ini bagian yang merupakan tindak pidana korupsi, apalagi ditambah dengan adanya Pasal 4 UU No. 20 tahun 2001 berbunyi bahwa pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya, pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.

 

Lebih tegas lagi, bung Sabarman Zalukhu mengatakan terkait adanya telah dilakukan pengembalian terhadap keuangan negara, jelas ini telah melewati batas waktu yang telah diamanatkan dalam jika mengacu pada UU No. 15 tahun 2014. Sehingga kita menilai, tidak ada alasan bagi oknum Kajatisu untuk menerbitkan SP3 sebab tidak memiliki alasan yang yuridis, Jika hanya dari perspektif Kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan, sehingga membuat kesimpulan yang dinilai keliru dengan mengatakan kalau Kerugian Negara sudah tidak ada. Justru sebaliknya pihak Kejatisu seharusnya tetap melanjutkan kasus ini ketahap selanjutnya hingga adanya suatu putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena dengan telah dikembalikannya Kerugian Negara akan menjadi suatu pertimbangan bagi hakim untuk dapat mengambil keputusan yang dapat meringankan para pelaku.

Kemudian awak media mempertanyakan tanggapan atas adanya informasi pihak yang menguji SP3 tersebut melalui prapid, jawab bung Sabarman Zalukhu mengatakan hal tersebut sah-sah saja, tentu sikap kami terkait sidang prapid SP3 ini yang akan dilaksanakan di PN. Medan, bung Sabarman Zalukhu mengatakan mewakili LSM Gempita se-Sumatera Utara menyatakan kesiapan kami mengawal proses prapid tersebut. Bila perlu jika memungkinkan nantinya pada saat sidang prapid, kami siap untuk turun mengawal, memberikan dorongan dan dukungan serta motivasi kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Prapid ini,namun yang terpenting saat ini adalah kita sebagai masyarakat harus taat dan sadar hukum. Prapid adalah merupakan upaya hukum yang sah untuk menguji SP3 tersebut, ditambahkan oleh bung Sabarman jika sidang Prapid SP3 itu akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 September 2015 ini, kita juga meminta semua pihak untuk memberikan perhatian secara bersama-sama dalam mengawal proses sidang Prapid SP3 tersebut. Terkhusus buat KPK RI kita meminta untuk dapat melaksanakan supervisinya dalam memantau, mengawasi dan mengawal proses prapid SP3 itu.

Untuk seterusnya bung Sabarman berpesan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan prapid SP3 ini, agar janganlah takut terhadap tekanan atau ancaman, pengaruh, interfensi atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu, akan tetapi Majelis hakim untuk dapat berdiri menegakan hukum diatas kepentingan umum demi penegakan supremasi hukum dengan mengedepankan hukum sebagai panglima tegas bung Sabarman Zalukhu. Akhir kata, kita berdoa sekaligus berharap kepada TYME agar Majelis Hakim yang menyidangkan prapid SP3 tersebut untuk diberikan kesehatan dan tetap dalam lindunganNya, pungkas bung Sabarman mengakhiri. (red)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY