Delisama Nduru “Tangkap Kajatisu…..!!!”

0
574

Medan, Zonadinamika.com. Pasca terbitnya SP3 kasus RSUD Nisel yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, membuat luka mendalam di hati sebagian besar masyarakat di Pulau Nias. Hal ini diungkapkan oleh Bung Delisama Nduru selaku pengurus harian DPW LSM Gempita Sumut. Ditambahkan bung Delisama Nduru “Jika seandainya saya punya kewenangan maka akan saya tangkap itu Kajatisu M. Yusni”, jelas hal ini juga sudah saya sampaikan sewaktu kami mendatangi kejatisu bulan Agustu kemarin di hadapan Kasipenkum Chandra Purnama.

Di tempat terpisah saat hal ini dimitai tanggapan kepada Ketua DPD LSM Gempita Kepulauan Nias bung Sabarman Zalukhu via selulernya (23/09/2015) pukul 15.00 wib seputar perkembangan kasus tersebut menngatakan apa yang disampaikan oleh Bung Delisama Nduru adalah luapan kekecewaan baik selaku penggiat anti korupsi dan terlebih lagi sebagai masyarakat nias. Dimana korupsi sudah menggurita dan tumbuh begitu suburnya di Pulau Nias sehingga sendi-sendi perekonomian masyarakat pulau nias hancur akibat korupsi yang merajalela hampir disemua kabupaten/ kota.

Terkait kasus RSUD Nisel dijelaskan oleh bung Sabarman Zalukhu Kasus Pengadaan lahan RSUD Nisel TA. 2012 diketahui telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara berdasarkan LHP BPK RI tertanggal 04 Juli 2013 dimana BPK menemukan terjadinya indikasi kerugian kekuangan negara senilai Rp. 5.127.386.500,-.
Sehingga kemudian berdasarkan surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor: Print-45/N.2.1/Fd.1/07/2013 tertanggal 17 Juli 2013, lalu selanjutnya pada tanggal 22 Okbtober 2013 Pihak Kejatisu melakukan ekpose dari hasil ekpose tersebut ditetapkan 17 orang tersangka.

Lanjut bung sabarman berselang beberapa hari kemudian Pihak kejatisu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor : Print-29/N.2/Fd.1/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dengan bunyi pada salah satu diktum surat yaitu bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap dua persil tanah yaitu 60.000 m2 tanah untuk pembangunan RSUD Nisel dengan cara mengelembungkan harga dari Rp. 40.000 menjadi Rp. 250.000 sehingga menimbulkan kerugian negara emncapai Rp. 7.587.386.500 yang dilakukan oleh tersangka Ir. Lakhomizaro Zebua, Ir. Norododo Sarumaha, Warisan Nduru, SH, Monasduk Duha, SE, MM, Meniati Dakhi, S.Pd dan Fohalowo Laia, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah Kab. Nisel TA. 2012.

Kemudian dari perkembangan penyidikan ke-17 tersangka sesuai fakta yuridis oleh Pihak Kejatisu melalui Aspidsus Kejatisu mengusulkan penambahan tersangka yakni Bupati Nias Selatan an. Idealisman Dakhi, sehingga dilakukan usul ekpose di Kejaksaan Agung RI pada tanggal 20 Februari 2014 dan kemudian dari hasil ekpose Jampidsus Kejangung RI disepakati/disetujui penambahan tersangka an. Idealisman Dakhi selaku Bupati Nias Selatan sehingga pada tanggal 24 Februari Tim mengajukan usul penetapan tersangka kepada Kejatisu berdasarkan ekpose tersebut.

Namun dalam penjalanannya kasus tersebut hingga 11 Agustus 2015 justru hal yang sangat mengejutkan dan tidak terduga dilakukan oleh pihak Kejatisu yakni dengan mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Perkara (SP3) hal ini mendasari dari surat BPK RI Sumut dengan nomor : 136/S/XVIII.MON/04/2014 tertanggal 17 April 2015. Melalui kasipenkum Kejatisu Chandra Purnama mengatakan bila BPK RI Sumut telah menyampaikan bahwa telah dilakukan pengembalian keuangan negara, sehingga kerugian negara tidak ada.

Dari alasan tersebut sangat berbeda jauh dengan hasil komunikasi kami terhadap staf humas pihak BPK RI Sumut yang mengatakan kami hanya menyampaikan bahwa kerugisan negara telah dikembalikan menganai adanya unsur pidana adalah bukan merupakan gawe atau kewenangan kami melainkan kewenangan penegak hukum.

Ditambahkanh oleh bung Sabarman jika mencermati statmen Kajagung RI yaitu pak Prasetiyo atas terbitnya SP3 tersebut pak Prasetyo mengatakan jika dalam menetapkan tersangka seseorang menjadi tersangka atas sebuah kasus, Jaksa Penyidik bekerja secara cermat dan teliti, bukti yang kuat dan sudah teruji minimal harus ada dua alat bukti, Sehingga sangat sulit jika ternyata suatu saat Jaksa Penyidik atau Kepala Kejaksaan mengeluarkan SP3, tambahnya SP3 boleh dikeluarkan jika dalam penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana, kalau sudah ada unsur pidananya, wajib diteruskan prosedur berikutnya yaitu penahanan hingga kemeja persidangan.

Menanggapi telah dilakukannya pengembalian terhadap kerugian keuangan negara Prasetyo menjawabnya “silahkan dikembalikan, tapi unsur pidananya tetap melekat dan tidak bisa dihilangkan begitu saja tegas Prasetiyo. Akan tetapi kita akan menunggu hasil prapid dan kita harapkan nantinya KPK dapat menindak lanjuti atau mengambil alih kasus ini tandas bung Sabarman mengakhiri. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here