Gempita Desak Kejatisu Penjarakan 17 Tersangka Kasus RSUD Nisel

0
298

Medan; Zonadinamika.com. Mencuatnya kasus pengadaan tanah RSUD Nisel sejak 2 Tahun lalu dan Gempita membuat laporan langsung ke Kejatisu Sumut untuk memproses semua pihak yang terlibat. Akhirnya Kejatisu menetapkan 17 orang tersangka.

Selama 2 Tahun setelah penetapan para tersangka tanpa dilakukan penahanan, secara mengejutkan pihak Kejatisu menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3), 11 Agustus 2015 yang dinilai banyak pihak sangat bernuansa kepentingan politik terhadap oknum tertentu yang sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kepulauan Nias dan cacat hukum.

Menyikapi tindakan tersebut, Gempita DPD Kepulauan Nias bersama DPW Sumut segera bereaksi, sehingga melancarkan demo berturut-turut di Kejatisu sejak tanggal 19 Agustus 2015 untuk mempertanyakan dan mendesak Kejatisu membatalkan SP3 tersebut, sembari mempersiapkan langkah prapradilan demi supermasi hukum.

Penegasan itu disampaikan ketua Gempita DPD Kepulauan Nias, Sabarman Zalukhu yang dihubungi wartawan, Senin malam (21/09/2015) atas adanya pihak yang menyusup melakukan prapid mengenai kasus SP3 Kejatisu tersebut.

Menurut Sabarman Zalukhu, masalah adanya pihak yang mencuri star untuk prapid, hal itu sah-sah saja karena perseorangan pun dapat melakukan prapid terkait kasus tersebut asal niatnya tulus demi kepentingan masyarakat Nias Selatan bukan unsur politik maupun sekedar merehabilitasi oknum tertentu yang telah kehilangan kepercayaan publik di daerah itu.

Pihak yang curi star memanfaatkan momentum aksi yang dilancarkan oleh Gempita beberapa hari lalu dianggap sebagai perangkat tambahan dalam target Gempita menuntaskan kasus RSUD Nisel dan segera menyeret 17 tersangka ke Hotel Prodeo guna mempertanggungjawabkan dugaan indikasi kasus korupsi tersebut.

Kini Gempita hanya konsentrasi menuntaskan masalah ini meskipun harus berhadapan kepada KPK yang sudah teruji menangani sejumlah kasus korupsi di Republik ini. Jadi, lanjut Sabarman, pihaknya optimis hanya lembaga KPK lah yang mampu menjawab penderitaan masyarakat Nisel selama ini.

Oleh karena itu, Gempita Kepulauan Nias berkomitmen untuk terus mengawal dan meminta objektifitas, profesionalitas majelis hakim untuk dapat menganulir sekaligus mendesak KPK agar segera menggunakan hak supervisinya yakni memeriksa Kejatisu karena diduga dalam menerbitkan SP3 tersebut sarat dengan gratifikasi serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum disebabkan Kejatisu diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni penanganan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi. Demikian juga terhadap para pelaku agar segera ditahan dan diseret ke meja hijau tanpa terkecuali oknum Bupati Nias Selatan yang diduga sebagai aktor intelektual atas kasus ini. (zd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here