Dinsos Kota Batam Bungkam ,Data Base dan Pegadaan Barang di Rahasiakan.

KANTOR PEMKO BATAM

BATAM-Zonadinamika.com. Pemerintah propinsi Kepulauan Riau bersama Pemko Batam telah mengelokasikan anggaran melalui APBD untuk penuntusan angka kemiskinan melalui program “rumah tidak layak huni”Jumlahnyapun tidak tanggung-tanggung mencapai 816 unit rumah,tetapi siapa saja yang menjadi pihak si penerima bantuan tersebut Dinas Sosial dan Pemakaman kota Batam masih tetap merahasiakannya.

Bukan hanya kepada sipenerima anggaran yang terkesan di rahasiakan ,tetapi pihak perusahaan yang di sebut sebagai pengadaan barang juga masih di rahasian.Anggaran bantuan rumah tidak layak huni pemerintah memberikan Rp.20.000.000,-/unit,meski pada kenyataan uang tersebut tidak di berikan secara tunai,melainkan berupa penyerahan material bangunan. Jika penyaluran anggaran tersebut memang benar tidak adanya indikasi penyelewengan anggaran ada apa Dinsos kota Batam tidak bersedia untuk transparan ,benarkah adanya penyelewengan anggaran tersebut yang di grogoti pejabat pelaksana pembuat komitmen?

Hasil investigasi dan penelusuran awak media ini di 12 kecamatan di kota Batam menuai berbagai kritikan dari masyarakat penempatan anggaran tersebut terkesan pilih kasih.Anehnya lagi masih banyak perangkat pemerintah di setara tingkat RTRW yang sama sekali tidak mengetahui jumlah penerima bantuan rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masih,lalu pihak manakah yang melakukan pendataan ? Sampai saat ini masyarakat kota Batam masih penuh tanya bagaimanakah acuan maupun pedoman pemerintah untuk menyalurkan anggaran tersebut ,apakah benar status kepemilikan lahannya sudah legal ,bagaimana jika kalau lahan yang di tempati masih di rumah liar(ruli) atau lahan tersebut status quo,pantaskah mereka mendapatkan bantuan tersebut ?

Azman pejabat Dinsos kota Batam yang di sebut sebagai penanggungjawab di lapangan saat ingin hendak di temui awak media ini di kantornya selalu menghindar dari kejaran wartawan.Saat di konfirmasi melalui ponsel seluler genggamnya menjawab “Terkait program rumah tidak layak huni mulai tahun 2013 sampai 2014 di kota

Batam tidak ada penyelewengan anggaran.Silahkan penegak hukum dari kepolisian maupun kejaksaan bekerja dan jika memang benar adanya terindikasi korupsi silahkan membuktikan jika adanya penyelewengan anggaran”di singgung data sipenerima anggaran beserta pihak perusahaan sebagai pegadaan barang beliau menjawab silahkan tanyakan sama pimpinan saya ,karena bukanlah domen saya untuk memberikan data tersebut ,saya di tunjuk bertugas di lapangan sebagai pengawasan di lapangan,jelasnya.

Dari berbagai lembaga kemasyarakatan (LSM) di kota Batam meminta kepada pihak penegak hukum baik kepolisian maupun pihak kejaksaan agar mengusut kasus dugaan adanya penyelewengan anggaran bantuan rumah tidak layak huni yang di nilai tidak transparan.Kalau memang benar tidak adanya penyelewengan anggaran kenapa harus di tutup-tutupi ,ada apa Dinas Sosial dan Pemakaman kota Batam.SS

 

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan