Pemerintah Harus Transparan soal Pilihan Teknologi

0
208

pln

SEMARANG – Zonadinamika.com. Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)  terus mendapat respons para aktivis dan pengamat lingkungan. BATAN sendiri telah berencana untuk membangun reaktor daya eksperimen (RDE) pada 2015 – 2019.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa dalam siaran pers mengatakan, berkaitan dengan rencana ini perlu dipastikan transparansi Batan, dalam rencana ini terkait dengan proses, pilihan teknologi, dan rencana pengembangan teknologi PLTN.

“Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) perlu dilakukan, walaupun untuk skala eksperimen. Pemerintah perlu mempertimbangkan tapak dan tata ruang, mengingat teknologi ini sangat beresiko, termasuk penetapan zona-zona PLTN,” tegas Fabby, Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Fabby, RDE yang akan dibangun sesungguhnya merupakan teknologi yang berbeda dengan reaktor thermal Kartini dan Siwabesi, sehingga risiko dan magnitude dampak juga berbeda karena RDE sesungguhnya. Menurutnya, perlu dijelaskan pilihan teknologi yang akan diambil oleh Batan.

Fabby lebih jauh menegaskan, terkait ide untuk mengembangkan teknologi thorium, saat ini belum ada reaktor PLTN thorium yang beroperasi secara komersial, sehingga sangat sukar memperkirakan keekonomian PLTN thorium tersebut.

“Penggunaan triliunan anggaran APBN untuk studi kelayakan dan sosialisasi PLTN sejak pertengahan 2000-an sesungguhnya merupakan pemborosan dana publik. Hasil studi kelayakan PLTN Bangka Belitung saat ini belum disampaikan secara terbuka kepada publik, demikian juga hasil studi kelayakan ulang muria, tidak diketahui hasilnya,” tegasnya.

Menurutnya, dana Rp 1 trilun itu setara dengan pembangunan 500 MW PLTU. Dengan melakukan sosialisasi PLTN, Batan keluar dari tugas pokoknya sesuai dengan UU Ketenaganukliran.

Fabby juga menegaskan, pengembangan PLTN di Indonesia tidak berdasar. Dalam kebijakan energi nasional (KEN) – PP 79/2014 telah menetapkan bahwa PLTN merupakan pilihan terakhir dalam pengembangan energi.

Demikian juga dalam rencana umum energi nasional (RUEN), sesuai dengan prioritas KEN, sehingga pengembangan PLTN seharusnya merupakan prioritas terakhir.

“Oleh karena itu, pernyataan para pejabat di negara ini untuk membangun PLTN dalam waktu singkat sesungguhnya tidak mencerminkan prioritas pengembangan energi nasional, sesuai dengan amanat KEN yang seharusanya menjadi acuan pengembangan energi nasional dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan energi,” tandasnya.

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY