KPK Ancam Akan Habisi Para Anggota Pansus Hak Angket e-KTP

0
12

JAKARTA-Zonadinamika.com. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah dengan sejumlah manuver Pansus Hak Angket bentukan DPR.

Para anggota pansus angket kasus e-KTP ini di nilai telah menghambat pembrantasan korupsi.sebagai wakil rakyat tidak sepatasnya berupaya  menghambat pembrantasan pengeruk keuangan negara

Dengan gaya wakil rakyat yang terkesan pro korupsi ini sedang dikaji untuk menyerat para anggota pasus tersebut.

Denagn tegas ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji penggunaan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjerat sejumlah anggota Pansus Hak Angket, karena tindakan mereka dianggap sudah terindikasi merintangi proses penanganan perkara korupsi e-KTP.

“Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus, (Pasal terkait) ‘obstruction of justice’ ini dapat kami terapkan,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Agustus 2017.

Pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang yang sengaja merintangi atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung, baik pada proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam proses persidangan, yang dilakukan oleh penegak hukum. Hukuman terhadap orang yang terbukti melakukan hal itu, paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta.

Agus mengatakan, pihaknya sudah melihat gelagat Pansus Angket sejak awal. Selain ilegal, langkahnya semakin hari bisa menghambat proses hukum yang dilakukan KPK. “Karena kita sedang menangani kasus yang besar, selalu dihambat. Mudah-mudahan, kalau rakyat beri dukungan kami juga bisa optimal melakukan kerja,” kata Agus menegaskan.

Manuver politik yang digencarkan Pansus Hak Angket terhadap KPK, dinilai sejumlah pihak, semakin hari kian menciptakan kericuhan. Yang teranyar yakni melakukan rapat bersama Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman.

Untuk diketahui, KPK tengah menangani kasus mega korupsi e-KTP. Banyak pihak anggota DPR yang disebut menerima aliran uang korupsi tersebut. Beberapa orang seperti Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Legislator Partai Golkar Markus Nari, serta anggota Banggar DPR, Miryam Haryani sudah dijerat KPK.

Namun beberapa nama yang terindikasi menerima aliran uang korupsi proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, justru kini menjadi bagian dari Pansus Hak Angket KPK. (AN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY