Agun Gunandjar Panitia Angket Akan di Periksa KPK Dalam Kasus e-KTP

0
29

JAKARTAZonadinamika.com. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa para anggota DPR untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Tim penyidik menjadwalkan memeriksa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, Kamis (6/7). Agun yang kini menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Agun Gunandjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya Agun, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa mantan Ketua DPR, Marzuki Alie; anggota DPR dari Fraksi Hanura, Jamal Azis; mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung; dan mantan Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng. Selain itu, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa seorang swasta bernama Deniarto Suhartono.

“Para saksi ini juga diperiksa untuk tersangka AA,” kata Febri.

Febri menyatakan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para anggota dan mantan anggota DPR ini dilakukan penyidik untuk mendalami pertemuan dan proses pembahasan anggaran proyek KTP elektronik. Termasuk mengenai dugaan aliran dana proyek KTP elektronik kepada sejumlah anggota DPR.

“Kami masih mendalami terus indikasi aliran dana dan informasi terkait pembahasan anggaran atau pertemuan yang teradi saat proyek KTP elektronik dibahas dalam rentang waktu yang kita selidiki. Baik dalam proses penyidikan untuk tersangka AA atau kebutuhan pengembangan perkara kasus KTP elektronik ini kita terus melakukan kegiatan dan diharapkan dalam waktu dekat ada perkembangan signifikan pada perkembangan kasus ini,” katanya.

Para anggota DPR yang dijadwalkan diperiksa hari ini disebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Dalam surat tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto, Agun selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR disebut menerima aliran dana sebesar USD 1.000.000; Marzuki Alie disebut menerima uang sebesar Rp 20 miliar; Melchias Mekeng sebesar USD 1,4 juta; Tamsil Linrung USD 700.000; sementara Jamal Azis atau Akbar Faisal disebut menerima uang untuk dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi II dari Fraksi Hanura.

Melchias Mekeng dan Marzuki Alie terlihat telah tiba di Gedung KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Marzuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB namun enggan berkomentar banyak mengenai pemeriksaan ini. Politikus Partai Demokrat ini hanya membantah menerima aliran dana dari proyek ini. Marzuki juga membantah mengenal dan pernah bertemu dengan Andi Narogong.

Enggak ada. Enggak ada (aliran dana). Enggak pernah (bertemu dengan Andi Narogong). Tidak kenal,” kata Marzuki sambil bergegas masuk ke lobi Gedung KPK.

Sebelumnya, Febri mengaku, pihaknya tak ambil pusing dengan bantahan yang disampaikan pihak-pihak yang disebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto terkait aliran dana dari proyek KTP elektronik. KPK, katanya, tidak tergantung pada keterangan pihak-pihak tersebut.

Yang pasti, Febri menegaskan, pihaknya telah mengantongi bukti yang kuat adanya aliran dana kepada sejumlah pihak lain terkait kasus KTP elektronik. Hal ini diperkuat dengan adanya pengembalian uang yang diterima oleh sejumlah pihak sebelumnya.

“Ada sejumlah pihak yang mengembalikan uang dalam proses penyidikan untuk dua tersangka sebelumnya yakni Irman dan Sugiharto yang sudah menjadi terdakwa saat ini. Tentu saja pengembalian tersebut menjadi bukti dari perkara yang sudah kita proses di persidangan,” ujar Febri.

“Ini sekaligus menegaskan bahwa memang ada sejumlah pihak yang diduga menikmati aliran dana, tetapi kami terus mengembangkan pihak pihak lain yang juga diindikasikan menerima aliran dana, namun belum mengakui atau mengembalikan hingga saat ini,” tegasnya.(B1)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY