Menghitung Hari, Polda Metro Pidanakan Aktor Spanduk Pasal Penghasutan

0
67
spanduk berbau provokatif yang bertuliskan melarang shalatkan jenazah pendukung paslon nomor 2.

JAKARTA- Zonadinamika.com. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait terpasangnya spanduk-spanduk bernada provokasi  khususnya pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Pelakunya dapat dijerat pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, selain Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pelaku juga bisa dikenakan Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

“Banyak ya. Kalau misalnya ada ajakan bisa kena Pasal 160 KUHP yang penting nanti terlaksana ajakan itu. Kalau ajakan itu tak terlaksana, belum kita kenakan pidana di situ. Kemudian setelah itu bisa terkena Pasal 156 dan juga Pasal 310 atau Pasal 311, bergantung penyidikan,” ujar Argo, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/3).

Pasal 160 KUHP berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahum atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 156 mengatur, hukuman pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Argo menyampaikan, Polri bersama Satpol PP sudah menurunkan spanduk-spanduk bernada provokatif itu. “Kedua kita mencari siapa yang memasang spanduk itu, kemudian siapa yang menyuruh yang memasang‎. Itu bagian dari penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian. Kita tunggu saja bagaimana penyelidikannya,” ungkapnya.

Menyoal Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana yang menyebutkan sudah ada beberapa nama yang dikantongi penyidik terkait kasus spanduk provokatif ini, Argo menyampaikan, penyidik masih bekerja melakukan pendalaman.

“Ya, artinya pak Wakapolda kan tak menyebut nama ya. Yang terpenting kita dari hasil penyelidikan ini, kita harus meng-update kembali penyelidikan ini apakah akan mengarah kepada nama suatu orang atau mengarah kepada suatu kelompok. Tentu kita update terus ya dari penyelidikan ini. Tentunya kita tidak gegabah dan ada alat bukti yang sudah kita kumpulkan dalam kasus tersebut,” katanya.

Ihwal apakah pemasangan spanduk ini terorganisir, Argo belum bisa memastikannya.

“Kita belum dapatkan informasi itu karena pemasangan spanduk ini bentuk dan tulisannya tak sama semua. Ini sedang kami dalami,” tandasnya.

Aktor penyebar kebencian dan acaman tidak mensholatkan jenaza pendukun/pembela ahok. Polda Metro Jaya menyatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pemasangan spanduk ujaran kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Wakil Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Brigadir Jendral Suntana mengatakan pihaknya membutuhkan bukti lebih dalam untuk mempidanakan aktor intelektual tersebut.

“Kami sudah kantongi beberapa nama. Saya tidak perlu sebutkan, tapi akan kami selidiki dan olah secara analisa hukum,” kata Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3).

Pemasangan spanduk itu salah satunya berupa pengumuman bahwa pengurus masjid setempat tak akan mengurus jenazah yang diketahui adalah pendukung Ahok. Ahok sendiri didakwa penistaan agama terkait dengan pidatonya yang mengutip Al-Maidah.

Mengimbau Tak Melakukan

Suntana mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengimbau agar masyarakat dan pengurus masjid tidak memasang spanduk dengan nada yang sama. Dia menuturkan jika hal itu dibiarkan, maka bukan tidak mungkin terjadi konflik horizontal di wilayah ibukota.

“Yang jelas kami imbau agar tak lakukan itu karena bisa timbulkan konflik sosial antarmasyarakat di Jakarta,” ucap Suntana.

Suntana mengatakan polisi akan terus memantau aktivitas warga hingga Pilkada DKI putaran kedua selesai. Dia menegaskan akan mengambil tindakan tegas ketika ada warga ataupun pengurus masjid yang masih membandel dalam hal ini.

“Kami tegaskan ke Majelis Ulama Indonesia dan dewan masjid bahwa hal itu tidak dibenarkan. Jadi kami sarankan kepada rekan-rekan untuk diturunkan. Dan kalau tidak turun juga, kepolisian punya kewenangan mencegah,” katanya.

Diketahui, pemasangan spanduk ujaran kebencian terhadap Ahok ini pertama kali ditemukan di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat. Hingga kini Pemprov DKI menyatakan pihaknya sudah menurunkan 266 spanduk.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin sebelumnya menegaskan tidak ada urgensi Pemerintah DKI Jakarta melarang pemasangan spanduk memenangkan gubernur muslim di masjid. Dia mengatakan setiap masjid mempunyai otonominya masing-masing. (lissa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here