Oknum BPK Akan Jadi Tersangka Dugaan Rekayasa Audit RS Sumber Waras

0
21240

JAKARTA,Zonadinamika.com.Perjalanan panjang dalam proses penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras mulai menemui titik terang, ngototnya sejumlah pihak agar pihak KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka, mulai terjawab.

Sepertinya,para pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Ahok di pemerintahan DKI,oleh banyak pihak ingin menari celah untuk menjatuhkan.
Dari kasus reklamasi hingga kasus sumber waras, serangan yang bertibih-tubih yang di arahkan pada KPK untuk segerah menentapkan Ahok jadi tersangka yang bergulir selama menjadi perhatian dunia.

Bagaimana hasil temuan dan penyidikan KPK dalam kasus ini? Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuka kajian kasus Sumber Waras di sela pertemuan dengan Komisi III DPR hari ini. Hasil kajian KPK, ternyata belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi dan berterima kasih kepada lembaga antirasuah itu atas kajiannya. Menurutnya, kesimpulan yang diambil KPK soal RS Sumber Waras menunjukkan kinerja yang profesional.

“Ya saya terimakasih, berarti memang secara profesional enggak ada salah kok,” kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (14/6).

Atas kesimpulan KPK, Ahok mengklaim memang tidak ada yang salah dari pembelian lahan tersebut. Apalagi, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan Pemprov DKI yang menentukan.

“Salah dimana pembelian kayak gitu yang nentuin NJOP posisi sertifikat bukan saya, yang nentuin zonasi NJOP juga bukan saya peninggalan dari dulu,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.

“Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami,” kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

“Kalau dari situ (hasil pemeriksaan) kan berarti (kasus) sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai,” imbuhnya.

Agus mengatakan, KPK akan segera mengundang BPK, “Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya,” imbuhnya.

Agus menjelaskan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama karena perlu pendapat ahli. Dia mengaku ada beberapa ahli yang didatangkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI.

“Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu hati-hati tidak semua saran kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita,” tuturnya.

Bila akhirnya KPK harus memeriksa pihak BPK dengan temuanya dalam pengadaan lahan sumber waras ada unsure kerugian Negara, dan bila ditemukan adanya indikasi bahwa pihak BPK telah merekayasa hasil auditnya, apakah KPK akan berbalik arah untuk menetapak oknum BPK akan jadi tersangkah? Kita tunggu aja ya hasil pemeriksaan KPK terhadap pihak BPK. (AN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here