Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ,Yasona Laoly Dukung Hukuman Kebiri

0
254
Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,sengaja menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diajukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

JAKARTA-Zonadinamika.com. Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,sengaja menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diajukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Saya kira nanti ada teman-teman yang akan bertemu dengan badan legislatif (baleg), supaya ini masuk dalam prolegnas 2016,” ujar Menteri Yasonna dalam sebuah agenda penyampaian aspirasi kekerasan seksual di Jakarta, Kamis (12/5).

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga mengajak Komnas Perempuan dan seluruh aliansinya untuk terus bekerja sama dengan DPR agar RUU tersebut bisa segera diproses. Laoly berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut bisa diselesaikan dan disahkan pada tahun ini.

“Apalagi ini sudah ada kajian akademiknya dan rancangannya pun sudah dibuat, tinggal kita baca saja,” tutur Menteri Yasonna menambahkan. Sebelum ini pun , Presiden Joko Widodo yang berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangungan Manusia dan Kebudayan Puan Maharani juga telah sepakat untuk memberatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Lanjut Laoly Pemberatan hukuman tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). “Semoga perppu ini juga bisa diselesaikan usai masa sidang 2016,” kata Menteri Yasonna. Perpu yang akan di sahkan lebih menekankan dan spesifik pada perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual.

Untuk rancangan Hukuman Kebiri Laoly. “Mengatakan bahwa hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak.

“Kalau pelakunya anak-anak tentu beda, ada UU peradilan anak yang tentu membedakan. Baik pengadilan dan pendekatan hukumnya juga beda,” kata Yasonna. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan “Poin – poinya, tindakan kekerasan seksual tidak hanya sebatas pemerkosaan,

“Tapi juga berupa pemaksaan berhubungan intim, penyiksaan seksual, hingga perbudakan seksual dan lain sebagainya. “Soalnya selama ini kata Budi Wahyuni ,
hingga saat ini akses korban untuk mendapatkan pembelaan dan proses di jalur hukum masih buruk, terlebih hingga tahap mendapatkan kebenaran. “Sebesar 40 persen kasus yang dilaporkan berhenti di kepolisian, 10 persen sampai ke pengadilan. Sisanya hanya diselesaikan dengan cara mediasi,” ucap Wahyuni.

“Jelasnya Kejahatan seksual tidak boleh terjadi dan kompleksnya masalah tersebut menekankan agar dibentuk sebuah peraturan tegas untuk menindak kejahatan jenis tersebut.
Dia menjelaskan, bagi pelaku yang masih di bawah umur tentu akan mendapat pendampingan secara khusus, termasuk bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Keduanya sama-sama harus diberikan pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis.

“Yasonna menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak akan dipukul rata. Dalam prosesnya, pemberian hukuman melalui cara “chemical castration” tersebut akan dipertimbangkan melalui sejumlah fakta dan keterangan yang didapat selama masa penyidikan. “Dilihat situasi dan faktanya oleh hakim. Kalau dia (pelaku) pedofilia yang berulang, ya menurut kami yang seperti ini perlu ditangani melalui kebiri medis,” kata Yasonna.(An)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here