Polisi Sebagai Musuh Besar Kebebasan Pers

0
481

JAKARTA,Zonadinamika.com. Rentetan panjang kasus kekerasan yang dialami jurnalis Indonesia dan kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis, yang belum ada satu pun kasus yang diadili dengan Undang-Undang Pokok Pers.

Seperti Kasus yang terjadi di Surabaya, Jayapura, Medan, Makassar, dan Jakarta. “Kasus terakhir terjadi di Makassar, kami mencatat ada sepuluh jurnalis menjadi korban kekerasan. Akhirnya empat orang di antaranya melapor ke kepolisian. Namun, sampai saat ini, masih ada pembiaran dari kepolisian,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono saat konferensi pers di kantor AJI, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (23/12). Lalu.

Pada tahun sebelumnya, AJI juga mencatat ada 40 kasus kekerasan yang dialami jurnalis. Namun, untuk tahun ini, AJI menilai, kasusnya jauh lebih serius dibandingkan 2013. “Kasus yang seharusnya ditangani Dewan Pers, kali ini ditangani polisi dengan KUHP,” kata Suwarjono.

AJI mencontohkan penetapan tersangka penistaan agama atas Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat karena aktivitas jurnalisme yang dilakukan harian berbahasa Inggris ini. AJI menilai tindakan ini merupakan bentuk penolakan polisi atas putusan Dewan Pers yang sudah “menghukum” The Jakarta Post untuk meminta maaf dan melakukan koreksi.

“Bila diteruskan, polisi akan membungkam kebebasan pers. Begitu kasus ini lolos ke pengadilan misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong melaporkan pemberitaan, entah itu dianggap penistaan agama atau pencemaran nama baik. Ini bisa menjerat semua pemimpin redaksi dan media,” kata Suwarjono menambahkan.

Selain kasus kekerasan, AJI juga menyayangkan tidak adanya pengusutan terhadap kasus jurnalis yang meninggal karena pemberitaan. “Ada delapan kasus kematian wartawan karena pemberitaan yang sampai ini belum diusut pelakunya sejak tahun 1996. Sudah 18 tahun kematian Udin, wartawan Yogyakarta yang terbunuh,” katanya.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJi) Kota Medan menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) gagal melindungi hak warga negaranya dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi di tahun 2016.

Hal itu termasuk disebabkan sejumlah kasus pembubaran diskusi, pemutaran film, dan penyampaian ekspresi lainnya oleh kelompok intoleran yang terkesan ada pembiaran oleh polisi.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Medan Dewantoro mengatakan, ranah kebebasan bereskpresi juga tengah mendapat ancaman serius, setelah lebih dari 170 kasus kriminalisasi karena dilaporkan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga yang menjadi korban karena mengeluarkan pendapat melalui ranah internet ini terus bertambah.

“Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat dinilai telah gagal. Maka AJI menetapkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2016,” katanya, Jumat (7/5/2016).

Ditetapkannya polisi sebagai musuh kebebasan pers telah terjadi sejak tahun 2007. Permasalahan kekerasan terhadap pers dalam berbagai bentuk juga kerap terjadi.

Misalnya, kasus terbaru peristiwa tewasnya kameraman Salam TV Zulfan Syaiful, akibat bergumul dengan perompak di perairan Belawan, usai melakukan tugas peliputan bersama rekan-rekannya yang lain, pada Rabu 27 April 2016.

“Dalam momentum Hari Kebebasan Pers Internasional tahun 2016, AJI Medan mendesak Polda Sumut untuk dapat mengungkap kasus yang menyebabkan tewasnya kameraman Salam TV Zulfan Syaiful, dan menangkap serta mengadili pelakunya,” pungkas Dewantoro.

Ketua AJI Medan Agoez Perdana menyatakan, WPFD diperingati sebagai momentum demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi, dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang gugur dalam menjalankan tugas.

Menurut Agus, jaminan atas hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 19 DUHAM dan pasal 28F UUD 1945. Di dalamnya mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi.

Namun hak dasar itu justru kerap diabaikan oleh Negara. Salah satu bentuknya adalah yang terjadi belakangan ini, ketika berbagai ekspresi yang “berbeda” kerap kali digagalkan, karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain.

“Tindakan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum,” tandasnya. (sumber Sindonews)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY